Keuangan PDAM Perlu Diaudit

• Sebelum Digelontor Dana

UNGARAN- Managemen PDAM Kabupaten Semarang perlu diaudit sebelum perusahaan air bersih itu digelontor dana operasional Rp 1,5 miliar dari APBD 2004. Untuk itu perlu dibentuk tim audit untuk mmeriksa keuangan dan manajemen PDAM. Hal itu ditegaskan anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Semarang Agus Prasetya, kemarin

''Selama ini kinerja PDAM kurang baik. Bahkan, perusahaan itu tidak pernah menambah PAD,'' katanya.

Agus mengemukakan, sebelum alokasi anggaran untuk PDAM diputuskan pada pembahasan RAPBD 2004, perlu ada kejelasan tentang posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Sebab, selama ini Dewan tidak pernah menerima laporan pertanggungjawaban keuangan dari manajemen.

''Kinerja dan manajemen PDAM masih amburadul, kok mau disuntik dana lagi. Saya khawatir tambahan dana itu sia-sia.''

Anggota Komisi C itu menuturkan, selama pergantian direktur PDAM mulai dari Ir Budi S, Ir Priyanto hingga Ir Ririh Sudiraharjo tidak ada kejelasan soal kondisi keuangan PDAM. ''Selama itu PDAM tidak pernah memberikan sumbangan ke PAD. Apalagi Ririh, ada kesan selalu menghindar dan tertutup jika Dewan akan meminta laporan keuangan,'' paparnya.

Alokasi dana Rp 1,5 miliar yang akan diberikan PDAM, Rp 500 juta pada perubahan APBD 2003 dan Rp 1 miliar pada APBD 2004, akan dimanfaatkan untuk penambahan modal.

Kurang Pas

Anggota PA Drajat Adiyanto mengatakan, di PDAM ditemukan sejumlah aturan yang kurang pas, seperti soal usia produktif pegawai PDAM. ''Masak pensiunan direktur PDAM masih bisa menjabat lagi sebagai karyawan. Gajinya dobel, tetap mendapat uang pensiun dan gaji sebagai karyawan. Aturan ini jelas-jelas tidak benar. Itu menandakan masih ada kesalahan manajemen dalam tubuh PDAM yang perlu dibenahi,'' ungkapnya.

Persoalan lain yang menjadi sorotan Dewan adalah masalah pengelolaan mata air. Termasuk besaran kompensasi yang harus diberikan kepada warga sekitar sumber mata air itu. ''Selama ini pengelolaan mata air selalu terbengkalai, dan ironisnya tidak ada pertanggungjawaban.''

Selain itu, lanjut dia, tingkat kebocoran aliran air saat ini masih relatif tinggi. Bahkan ada laporan, anggota masyarakat yang sudah tidak berlangganan tetap ditarik rekening pembayaran setiap bulannya.

''Ini kan lucu. Bagaimana manajemen PDAM, kok bisa terjadi seperti itu?'' katanya.

Mereka sepakat untuk segera membentuk tim audit PDAM.

Apakah anggotanya dari Komisi C atau komisi gabungan atau tim independen di luar DPRD?

''Soal siapa anggota tim audit tidak masalah. Sebaiknya segera dibentuk, sebelum dana dicairkan,'' tandasnya. Sementara itu, Dirut PDAM Ir Ririh S belum bisa dimintai konfirmasi. Berkali-kali Suara Merdeka berusaha menghubungi ponselnya, tapi selalu tidak aktif. (D14-84j)