Suu Kyi Sedia Kerja Sama dengan Junta

NEW YORK - Pemimpin pro-demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, ingin pemerintahan militer negara itu membebaskan dirinya dari tahanan rumah, kata juru bicara PBB, Sabtu lalu.

Suu Kyi menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama secara harmonis dengan junta militer yang memerintah Myanmar, guna membina proses demokratis ke depan di negaranya, kata Fred Eckhard, yang menyampaikan hasil pembicaraan terakhir antara Suu Kyi dengan utusan khusus Sekjen PBB Urusan Myanmar, Razali Ismail.

Suu Kyi bertemu dengan Razali, yang menjadi penengah antara Suu Kyi dengan para pejabat pemerintahan militer Myanmar, di Yangon mulai Senin sampai Kamis lalu.

Dalam pertemuan terpisah dengan PM Jenderal Khin Nyunt dan Menlu Win Aung, Razali menekankan perlunya semua pihak, atas nama rakyat Myanmar, untuk membalik halaman baru agar proses demokrasi peralihan bisa menyeluruh dan dihormati.

"Dalam kaitan itu, dia (Razali) tergugah oleh pernyataan tekad perdana menteri untuk menerapkan, dengan cara menyeluruh, peta jalan tujuh langkah, dimulai dengan penghimpunan kembali konvensi nasional," kata Eckhard dalam pernyataan tertulis.

Permulaan Langkah

"Peta jalan menuju demokrasi" yang disampaikan Khin Nyunt itu menggariskan permulaan langkahnya berupa pembentukan kembali konvensi nasional guna menghasilkan suatu konstitusi baru, diikuti referendum nasional, pemilu, dan pembentukan parlemen baru.

Setelah parlemen baru terbentuk, lembaga itu akan membentuk pemerintahan baru.

Selama sepekan kunjungannya di Myanmar, Razali yang diplomat senior PBB asal Malaysia itu bertemu dengan Dubes Jepang untuk Myanmar Yuji Miyamoto dan anggota Komite Eksekutif Sentral Liga Demokrasi Nasional (NLD) pimpinan Suu Kyi.

Suu Kyi ditahan Pemerintah Myanmar pada Mei tahun lalu setelah terjadi apa yang dikatakan penguasa militer setempat sebagai insiden bentrokan antara pendukung Suu Kyi dengan kelompok pro-pemerintah. Setelah ditahan beberapa saat di suatu lokasi rahasia, Suu Kyi akhirnya diizinkan kembali ke rumahnya di Yangon.

Suu Kyi mengulangi kembali sikapnya bahwa dia dan rekan-rekannya di NLD harus dibebaskan dan diizinkan kembali melakukan kegiatan politik. Juga, kantor NLD harus diizinkan untuk beroperasi kembali, kata jubir PBB tersebut.

Selain itu, Suu Kyi menyatakan kesediaan pihaknya untuk membina hubungan "harmonis" dengan pemerintahan PM Khin Nyunt guna menggerakkan proses demokratisasi ke depan.(ant-46)