Dewan Pendidikan Punya Peluang Melakukan Protes

PEKALONGAN - Dewan Pendidikan perlu diberi kesempatan menyampaikan masukan, bahkan peluang melakukan protes kepada Dinas Pendidikan, jika hasil-hasil pendidikannya tidak memuaskan masyarakat sebagai klien pendidikan.

Demikian dikatakan Dimyati SE, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tegal, pada Seminar Pemberdayaan Komite Sekolah dalam Rangka Menegakkan Manajemen Berbasis Sekolah di aula Setda Pemkot Pekalongan, Sabtu.

Ikut menjadi pembicara dalam seminar tersebut Drs Masrukhi MPd dan Drs Agus Salim MPd, keduanya dosen Unnes Semarang. Seminar yang dibuka Wali Kota Drs H Samsudiat MM itu diikuti para guru SD dan SLTA di Kota Batik.

Dimyati mengatakan, ada tiga gejala yang melingkupi Dewan Pendidikan. Pertama, ada kecenderungan posisi Dewan Pendidikan seperti lembaga stempel sekolah. Dalam beberapa kasus, lembaga ini tidak lebih hanya kepanjangan tangan Dinas Pendidikan. Kedua, ada kecenderungan sebagai eksekutor yang ditandai dengan gaya yang muncul seperti LSM.

Mitra Kerja

Adapun gejalan ketiga, ada kecenderungan posisi Dewan Pendidikan sebagai mitra kerja Dinas Pendidikan. Posisi itu, kata Dimyati, merupakan posisi ideal keberadaannya. Sebagai mitra kerja, Dewan Sekolah tidak akan kehilangan daya kritis sesuai dengan filosofi dasar fungsi dan perannya.

Masrukhi dalam makalahnya yang berjudul "Optimalisasi Peran dan Fungsi Komite Sekolah" mengemukakan, upaya optimalisasi kinerja komite sekolah teradang banyak persoalan. Misalnya sulit mengubah pandangan masyarakat bahwa komite sekolah sebagai legalisasi pungutan dana sekolah dan tidak ubahnya seperti BP3.

Karena itu tidak mustahil muncul anggapan keberadaan komite sekolah akan membahayakan kemapanan birokrat di sekolah. Begitu juga Dewan Pendidikan akan menjadi rival pengambil kebijakan bidang pendidikan di tingkat kabupaten/kota. (A15-17n)