
| Senin, 8 Maret 2004 | Jawa Tengah - Pantura |
" Tolak Jurkam yang Ngompori "KAJEN- Geliat menyambut kampanye pemilu yang tinggal empat hari mulai terasa di Kabupaten Pekalongan. Tidak sedikit masyarakat khawatir jika terjadi aksi kekerasan seperti pada Pemilu 1999. Menyikapi kekhawatiran tersebut, Bupati Pekalongan Drs H Amat Antono mengimbau kepada seluruh tokoh masyarakat untuk tegas menolak para juru kampanye (jurkam) yang hanya ingin ngompori warga untuk membuat keributan atau kekerasan. "Saya minta masyarakat tidak mengikuti ajakan para jurkam yang ngompor-ngompori. Kita harus tegas menolak jurkam yang ingin ngompori masyarakat," tandasnya di depan tokoh masyarakat dan aparat kepolisian di Kecamatan Karangdadap, Jumat lalu (5/3). Masyarakat Pekalongan, kata dia, harus mengingat dan merenungkan aksi kekerasan yang terjadi saat pelaksanaan Pemilu 1997 dan 1999. Seperti diketahui, waktu itu di beberapa wilayah di Kota Santri diwarnai konflik antarpendukung parpol yang menyebabkan aksi kekerasan. Antono juga minta kepada seluruh elemen masyarakat agar bersama-sama menghindari aksi kekerasan yang sama seperti waktu lalu. "Tak ada untungnya jika dalam pesta demokrasi kita mengorbankan silaturahmi," tegasnya. Silaturahmi Dia mengakui, pemilu penting tetapi jangan sampai mengorbankan kepentingan yang lebih besar yakni menjaga kerukunan dan tali silaturahmi. "Pemilu jangan sampai menjadi momok menakutkan bagi masyarakat," ujarnya. Upaya untuk menjaga iklim kondusif dan perdamaian, kata dia, harus dilakukan oleh semua elemen. Karena itu semua pihak harus berani tegas menolak tampilnya para jurkam yang hanya ingin ngompor-ngompori dan menyulut terjadinya keributan serta kekerasan. Sebaliknya jika ada pihak-pihak yang mengajak kepada kebaikan dari golongan mana pun, harus diikuti. "Saya yakin tidak ada satu pun warga menginginkan kota Pekalongan rusak. Karena itu jika ada orang luar yang ingin membuat rusak dan memberatkan masyarakat, kita harus tegas menolak," ujarnya.(G16-42s) |