Tak Ada Jalur Khusus di FK Unsoed

PURWOKERTO- Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Rubiyanto Misman didampingi PR II Dr Kamio SE MM mengemukakan, pada penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2004/2005, pihaknya tidak akan menempuh jalur khusus untuk calon mahasiswa baru Fakultas Kedokteran (FK) ataupun Fakultas Teknik (FT). Semua calon mahasiswa tetap mengikuti seleksi sesuai dengan ketentuan pemerintah dan kampus.

"Jalur khusus yang kami pakai selama ini lewat PPSB. Itu pun melalui seleksi ketat pada tingkat sekolah asal dan universitas. Dan, ini juga berlaku untuk semua program studi di fakultas dan semua PTN menerapkan juga cara ini," ungkap Rubi, kemarin. Yang dimaksud jalur khusus itu, mahasiswa diterima tetapi tidak mengikuti mekanisme yang ada dan hanya membayar.

Seperti diberitakan, menjelang penerimaan mahasiswa baru tahun akademik ini, sejumlah PTN di Jateng menerapkan kebijakan pola jalur khusus untuk menjaring calon mahasiswanya. Ini terutama untuk jurusan/program studi favorit dan membutuhkan biaya pendidikan tinggi, seperti kedokteran dan teknik. Untuk masuk dalam nominasi di jalur tersebut harus memberikan sumbangan puluhan hingga ratusan juta untuk sumbangan pendidikan, pembangunan, serta kegiatan praktikum.

Lebih lanjut Rubi mengatakan, pola pembiayaan sebagai penunjang kegiatan pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Fakultas Teknik Unsoed selama ini sebagian memang diserahkan kepada musyawarah orang tua/wali mahasiswa yang tergabung dalam wadah Asosiasi Orang Tua Mahasiswa (Asoma). Pada tiap fakultas dan jurusan/program studi, organisasi ini ada. Universitas hanya menarik uang SPP dan biaya praktikum.

"SPP FK kami tarik Rp 650.000, praktikum Rp 500.000 per semester. Ini juga untuk program studi teknik. Dua jurusan ini oleh Pemerintah Pusat memang tidak lagi disubsidi sehingga untuk membiayainya harus swadaya. Besar kecilnya sumbangan sebagai penunjang pendidikan tergantung pada musyawarah orang tua. Yang bayar juga harus lolos seleksi," jelas Rektor yang sudah dua kali menjabat itu.

Besar sumbangan Rp 10 juta-Rp 50 juta. Dananya untuk membantu membangun gedung dan fasilitas laboratorium ataupun perlengkapan praktik lainnya. Akan tetapi, mereka yang menyumbang juga tetap melalui seleksi.

Uang sumbangan yang ditarik juga dilaporkan ke pemerintah sebagai PNBP. Dan, nanti juga diaudit petugas BPKP. Yang dibiayai pemerintah hanya belanja rutin pegawai. Kekurangannya, selain dari sumbangan orang tua juga dari dana donatur lewat proyek hibah dan kompetitif. (G22-85j)