Belanja APBD Kudus Rp 333,5 M

KUDUS- Setelah melalui pembahasan yang panjang, akhirnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kudus tahun 2004 disetujui DPRD dalam rapat paripurna.

Dalam paripurna itu pendapatan ditetapkan Rp 309,2 miliar sedangkan belanja Rp 333,5 miliar. Dengan demikian didapati defisit sebesar Rp 24,2 miliar. Namun defisit tersebut ditutup dengan sisa kas Rp 12,3 miliar sehingga sisa defisit atau kekurangan dana tahun 2004 mencapai Rp 11,8 miliar. Sementara itu dalam APBD sebelumnya terdapat surplus sekitar Rp 30 miliar. Komposisi tersebut sesuai dengan skenario yang diharapkan Ketua DPRD Heris Paryono. Dia menghendaki anggaran defisit hendaknya sekitar Rp 10 miliar. Adanya permintaan ketua dewan itu menyebabkan pembahasan APBD yang dijadwalkan akhir Februari selesai, molor hingga awal Maret 2004. Sidang yang dihadiri Bupati Kudus Ir HM Tamzil, unsur muspida, dan undangan lain, diawali dengan kata akhir dari fraksi-fraksi.

Saran

Dalam kata akhir fraksi-fraksi banyak yang memberikan usulan dan saran. Fraksi PAN menyatakan, walau Dewan menyetujui pinjaman untuk menutup defisit anggaran maksimal Rp 11,8 miliar, pihaknya minta eksekutif untuk tetap mengadakan efisiensi lebih dulu pada pos-pos anggaran sehingga pinjaman dapat diminimalkan. Proyek dan kegiatan yang menggunakan pola multiyears dapat dikendalikan dengan saksama sehingga bersinambungan.

FPPP minta eksekutif mencari terobosan baru untuk menutup defisit anggaran. Proyek pengambilan dan pemanfaatan sumber daya alam diharapkan seimbang, guna melestarikan lingkungan, terutama penambangan air bawah tanah.

FTNI/Polri minta perhatian masalah pembangunan PLTU PT Barutama. Sepengetahuan fraksi itu hingga kini belum ada rekomendasi dari DPRD maupun Pemkab.

FPG meski defisit pihaknya minta program rakyat seperti untuk siswa SD/MI/SM/ SMK/ MA, termasuk gedungnya, dapat diwujudkan. Saran yang sama juga disampaikan FKB. Bantuan alat peraga, di lapangan banyak yang tidak relevan. Bantuan mesin ketik disarankan diganti komputer. Gerakan busana muslimah bagi PNS agar lebih digalakkan.

FPDI-P minta agar pemasukan lewat pajak maupun retribusi ditingkatkan untuk menekan defisit. Pendataan kartu identitas miskin (KIM) agar ditindaklanjuti karena langsung menyentuh kepentingan rakyat. FPDIP juga minta perhatian dana operasional petugas pemilu tingkat kecamatan dan desa dipikirkan. Sebab belum terakomodasi dalam RAPBD 2004.(P7-85i)