Kadin Bantu UKM Dapatkan Kredit Bank

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) akan terus membantu usaha kecil dan menengah (UKM) untuk mendapatkan kemudahan kredit dari perbankan. Mereka harus tumbuh bersama usaha besar lainnya dan menjadi mitra pemerintah dalam memajukan usaha dan menyerap tenaga kerja.

"Kami akan terus melakukan pendekatan kepada pemerintah," kata Ketua Umum Kadin, Muhammad S Hidayat, kemarin.

Pihaknya akan lebih sering memberikan peluang yang besar kepada UKM untuk tumbuh. Untuk itu, Kadin akan membuat tim khusus mengenai UKM. Itu harus didukung oleh semua pihak, terutama melalui suku bunga yang murah.

"Sebenarnya tingkat suku bunga sekarang tidak terlalu tinggi, tetapi yang pas mestinya sekitar 10%," tuturnya.

Sementara itu Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini MS Soewandi menekankan perlunya memfokuskan peran UKM pada empat sasaran.

Yakni, UKM penggerak ekonomi daerah, UKM pendukung, UKM berorientasi ekspor, dan UKM inisiatif baru yang berbasis pada penguasaan teknologi maju.

"Sebab, yang terbukti tangguh pada saat krisis ekonomi adalah sektor UKM," tandasnya.

Rini mengharapkan lembaga perbankan atau nonperbankan mau mengucurkan kredit untuk pengembangan inovasi baru di bidang industri, khususnya UKM. Lembaga nonperbanknan yang dimaksud adalah lembaga pembiayaan, misalnya modal ventura.

"Inovasi baru membutuhkan terobosan-terobosan yang tidak bisa melalui proses kredit biasa," ujarnya.

Meski begitu, lanjut dia, inovasi baru itu tidak bisa diabaikan karena pemanfaatannya sangat banyak. Inovasi, khususnya dalam industri UKM, membutuhkan modal agar bisa dikomersilkan. Itulah yang selama ini menjadi persoalan.

Ia mencontohkan program Microsoft yang digagas oleh Bill Gates yang dimulai dengan menggunakan dana pihak ketiga dari modal ventura.

Menperindag berjanji dalam waktu dekat akan duduk bersama dengan perbankan dan beberapa lembaga nonbank, termasuk Departemen Keuangan, untuk membicarakan masalah permodalan itu.

Terganjal

Direktur Utama Bank BRI, Rudjito mengatakan, untuk mengefektifkan pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pihak bank terganjal oleh syarat teknis perbankan.

Bank masih memerlukan kajian mendalam yang tetap mengedepankan aspek teknis. Namun kajian teknis terhadap UMKM bukan menjadi tugas utama bank yang akan menjadikan mereka layak menerima kredit dari perbankan.

Ia menjelaskan, kajian yang dimaksud bisa meliputi masalah pemasaran, pendidikan sumber daya manusia (SDM) yang rendah, manajemen yang masih tradisional, dan kualitas produk yang belum memadai yang harus diatasi oleh pihak terkait di luar perbankan.

Namun tidak tertutup kemungkinan bagi bank untuk ikut menunjang pengembangan UMKM, selain sektor pembiayaan, dalam bentuk UKM center, program keterkaitan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan bank umum, dan program sertifikasi tanah UMKM, serta rencana pendirian lembaga penjaminan kredit.

Dia menjelaskan, untuk membiayai sektor UMKM di samping dibutuhkan kemampuan pekerja bank memahami perilaku sektor itu, diperlukan pula kepatuhan terhadap berbagai rambu perkreditan yang ditetapkan oleh regulator, termasuk aspek manajemen risiko.

Sebagian besar UMKM di Indonesia, kata dia, belum bankable. Namun dalam pemberian kredit, bank tetap menuntut mereka harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan karena mesti mengikuti aturan main yang ketat.

"Bagi BRI, manajemen risiko terhadap UMKM telah dilakukan jauh sebelum keluar Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai manajemen risiko. Seluruh aktivitas manajemen risiko pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga kegiatan, yaitu human capacity building, infrastructure building, dan technology building," tuturnya.

Keberhasilan BRI dalam pembiayaan UMKM, kata dia, tidak terlepas dari proses perekrutan awal seorang pegawai dengan melakukan ujian pada setiap jenjang promosi jabatan dan pelaksanaan uji kepantasan serta kepatutan yang terbukti menjadi kunci manajemen risiko.

Selain pengembangan jaringan, jenis produk dan kualitas pelayanan merupakan sarana peningkatan kualitas manajemen risiko UMKM. Secara terus-menerus perbaikan teknologi akan semakin mempercepat dan mempermudah pengelolaan risiko.

Sementara itu, Ketua Indonesian Risk Professional Association (IRPA), I Wayan Pugeg mengatakan, ada dua karakteristik yang menonjol dari UMKM yakni, khusus di Indonesia, 2/3 lapangan kerja disediakan oleh sektor UMKM dan yang kedua, sektor UMKM dikenal sangat rentan terhadap krisis ekonomi. (wa-53n)