Liberalisasi Hanya Basa-basi

JAKARTA-Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti menilai dorongan menuju liberalisasi ekonomi dunia hanya merupakan basa-basi negara-negara besar. Jika sudah menyentuh kepentingan nasionalnya, maka negara-negara itu justru paling gigih memasang tembok proteksi.

"Jadi jangan mempercayai suatu bangsa lebih dari national interest-nya. Pelajari, kalau kepentingan nasionalnya begitu maka pasti dia bicara di forum internasional begitu, baik di AFTA atau WTO. Kita tahulah siapa dia," kata Dorodjatun ketika memberikan ceramah 'Penyegaran Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional' di Gedung Lemhannas, kemarin.

Berbicara di depan gubernur, bupati, wali kota dan pejabat pemerintah lainnya, ekonom FE UI itu memaparkan berbagai aliran ekonomi yang hingga kini masih diterapkan berbagai negara.

Salah satunya adalah cara pandang bagaimana mengatur ekonomi berdasarkan paham merkantilisme yang dewasa ini cukup banyak dipraktikkan sejumlah negara.

"Banyak yang mempraktikkan. Mereka pura-pura menyerukan liberalisme, tapi kalau dilihat ujungnya maka tidak rela betul liberalisasi ekonomi dilakukan," tegasnya.

Mantan Duta Besar RI untuk AS ini tidak bersedia menyebutkan negara mana yang sering bersikap ambivalen itu.

"Tidak usah saya sebutkan siapa yang begitu. Jadi katanya ekonomi itu otonom, tapi kalau sudah berunding kelihatan mereka hanya main politik." tandasnya.

Negara-negara tersebut, menurut dia, kerap mengatakan bahwa unit-unit usaha harus dihormati. Tapi terlihat yang paling rajin memasang tembok proteksi justru negara-negara yang secara ekonomi sangat kuat pada saat ini .

"Sedikit saja kita salah, langsung dituding dumping. Jadi yang paling rajin mengajukan perkara dumping itu bukan negara-negara miskin. Negara yang sudah kaya justru mempertahankan pasarnya," tambahnya.

Karena itu, banyak negara yang secara radikal kemudian melihat cara pandang Marxisme sebagai pilihan. Itu menunjukkan bahwa ajaran Karl Marx yang pernah sangat ditentang itu ternyata belum hilang dan masih ada negara-negara yang mempraktikkan. Di antaranya Cina dan Kuba yang dikenal beraliran komunis.

"Mereka tidak meninggalkan karena melihat dalam pertarungan internasional kadang-kadang kelihatan lebih banyak menggunakan cara Marxisme yang keras daripada berbasa-basi dengan liberalisme ekonomi," ujarnya.(A20-53)