JAKARTA- Distribusi logistik Pemilu 2004 yang antara lain menyangkut pencetakan surat suara belum mengindikasikan keadaan darurat. Alasannya, sampai pukul 13.00 Rabu (03/03) kemarin, sudah 60% film surat suara masuk ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

JAKARTA-Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) mengkhawatirkan masih carut-marutnya distribusi logistik pemilu, terutama pengiriman kotak suara dan kartu suara ke daerah-daerah, sementara pelaksanaan pemilu tinggal sebulan lagi.

BOYOLALI - Penolakan dukungan kepada mantan presiden Abdurrahman Wahid selaku calon presiden (capres) adalah pernyataan pribadi. Sebab, sampai sekarang dukungan GP Anshor kepada capres belum diputuskan di tingkat pusat. Pimpinan wilayah (PW) pun juga belum diundang menghadiri konferensi besar (konbes).

SEMARANG- PMI Jawa Tengah menyiapkan 30.000 stok kantong darah sebagai antisipasi kecelakaan selama kampanye partai politik yang akan mulai Kamis (11/3) hingga 1 April mendatang. Ketua Pengurus Daerah PMI Jawa Tengah Prof Dr dr H Satoto mengakui, stok tersebut sampai saat ini belum tersedia maksimal.

JAKARTA-Koalisi duet Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi yang digagas elite PDI-Perjuangan hanya bertujuan menarik simpati pemilih warga NU. Maksudnya agar nahdliyyin melupakan pelengseran Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada Sidang Tahunan (ST) MPR 2001 yang kontroversial dan digantikan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri

OPTIMISME membumbung tinggi di kalangan pengurus partai-partai besar di Daerah Pemilihan (DP) Jateng-8. Tetapi, suara sumbang sebagian masyarakat soal perolehan suara PDI-P yang bakal menyusut juga tak kalah santernya.

SURABAYA- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim membuat kebijakan khusus terhadap kampanye enam partai politik peserta Pemilu 2004. Kampanye ke-6 partai itu dipisah di satu daerah pemilihan (DP). Tujuannya, menghindarkan kemungkinan terjadinya clash fisik.

JAKARTA- Dari sekitar 2.000-an pelanggaran pemilu, 18 kasus di antaranya telah divonis pengadilan. Empat belas kasus dinyatakan bersalah dengan hukuman dan atau denda bervariasi. Sementara itu, empat kasus lain dinyatakan bebas.

BAB V
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP
Pasal 53
(1) Panwas Pemilu, Panwas Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan Panwas Kecamatan menerima laporan pelanggaran ketentuan kampanye.

(2) Laporan pelanggaran ketentuan kampanye yang mengandung unsur pidana diteruskan kepada penyidik, sedangkan laporan pelanggaran ketentuan kampanye yang bersifat tata cara diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.