Kesiapan Pemilu Kita, Bagaimana Sesungguhnya

- Kabar yang saling berseberangan sekitar kesiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum 2004 masih saja muncul. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menganggap tidak ada persoalan yang terlalu serius. Semua baik-baik saja dan lancar-lancar saja. Akan tetapi kita dikejutkan juga oleh pernyataan Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dr Ikrar Nusa Bhakti bahwa KPU harus segera menetapkan kondisi darurat sekarang juga. Menurut pendapat Ikrar, hal itu sangat perlu mengingat tingkat kesiapan pemilu yang masih mengkhawatirkan terutama menyangkut pengadaan logistik seperti kotak suara dan kertas suara. Sementara itu, Ketua Monitoring dan Kontrol Logistik Pemilu Chusnul Mar'iyah mengatakan, 15 Maret akan menjadi acuan KPU untuk menetapkan kondisi darurat khususnya menyangkut logistik.

- Mengapa kabar yang saling berseberangan dan simpang siur itu seperti dibiarkan saja. Masing-masing bersikukuh dengan penilaian dan pendapatnya sendiri. Hal itu kalau terus-menerus terjadi tentu bukan propaganda yang baik. Masyarakat menunggu kepastian dan tidak boleh dibuat resah soal pemilu. Salah-salah ada pihak-pihak yang ingin mengail di air keruh. Mereka yang menginginkan pemilu ini gagal. Kalau benar, berarti benar pula sinyalemen dan peringatan dini yang dikeluarkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) beberapa waktu lalu soal ancaman kegagalan pemilu. Sekarang pernyataannya menjadi lebih halus, yakni tidak ada jaminan pemilu akan berlangsung aman dan lancar. Jadi bagaimana sebenarnya? Tampaknya perlu ada kejelasan dari KPU dan juga pemerintah mengenai hal itu.

- Adakah sesuatu yang ditutup-tutupi atau karena pers yang terlalu membesar-besarkan persoalan? Padahal dalam kenyataan tidak seperti itu? Apa pun, menghadapi pemilu situasinya amatlah rawan dan sensitif. Logistik adalah syarat mutlak kelancaran pemilu. Masih banyak faktor lain yang berpengaruh seperti tenaga petugas ataupun langkah-langkah sosialisasi yang masih dirasa amat minim dan mepet waktunya. Namun di antara berbagai masalah itu, urusan logistik tampaknya yang paling rawan. Bagaimana dengan pengadaan dan juga distribusinya? Ini bukan persoalan yang sederhana dan memerlukan jaringan kerja yang amat luas dan terpadu. Memang kita sering diyakinkan, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Bukankah ini bukan pengalaman pertama. Pemilu 1999 pun berlangsung sukses.

- Akan tetapi terlalu terninabobokan dengan cerita sukses pemilu sebelumnya bisa berbahaya. Karena pemilu sekarang berbeda dari pemilu sebelumnya. Ada tahapan memilih anggota legislatif, yakni DPR, DPRD, dan DPD pada pemilu pertama 5 April dan kemudian ada tahapan pemilihan langsung presiden dan wakil presiden pada 5 Juli. Bila ternyata hasilnya belum memunculkan pasangan presiden dan wakil presiden lebih 50%, maka harus diadakan pemilu tahap kedua pada September. Perubahan-perubahan sistem dan peraturan membawa implikasi pula pada kerumitan teknis. Juga pengadaan logistik yang lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Untuk itu, persoalannya tidak boleh dianggap enteng. Walaupun kita percaya KPU akan bekerja keras menyelesaikan masalah-masalah itu.

- Sekarang yang ditunggu adalah klarifikasi. Kalau ada yang berbeda pandangan atau penilaian, mengapa mereka tak dipertemukan? Termasuk antara KPU, panwas. dan aparat keamanan? Masing-masing janganlah melihat dari sisi kepentingan lembaganya sendiri. Jangan merasa benar sendiri, tidak memedulikan persoalan yang dihadapi pihak lain. Dan, yang jauh lebih penting jangan ada sesuatu yang disembunyikan. Kalau ada masalah selesaikan segera termasuk jika ada perbedaan pendapat. Sebab, bila itu dipelihara dan bahkan muncul besar-besaran di media massa maka akan lebih buruk pengaruhnya. Sebaliknya, kalau segera diselesaikan tentu akan sangat baik. Dalam hal ini, KPU perlu didukung dan dibantu. Bukan malah direpoti oleh persoalan-persoalan yang tidak perlu. Pers pun perlu mengarahkan opini tanpa kehilangan sikap kritis.

- Kita menilai, persoalan yang diungkap di media massa betapa pun pahitnya adalah sesuatu yang positif. Dalam artian, memberikan koreksi dan early warning agar kelak pemilu benar-benar lancar. Sekarang sudah sekitar sebulan lagi. Masa-masa tegang bagi anggota KPU baik di tingkat pusat ataupun daerah. Ketegangan mereka perlu dikendurkan dengan memberikan support dan bukannya ikut menambah persoalan. Sebaliknya, KPU mesti peduli dengan kontrol yang dilakukan oleh masyarakat secara perorangan ataupun kelembagaan. Termasuk koreksi dari lembaga seperti LIPI yang tentu secara moral juga ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilu. Karena itu, tidak ada jalan kecuali bersikap responsif atas segala persoalan yang muncul dalam bentuk kritik dan peringatan, bukan defensif atau sekadar membantah.