Bapak Kapolres di Ungaran dan Sragen

Melalui surat terbuka ini saya menyampaikan selamat kepada Bapak Kapolres Semarang di Ungaran, meski agak terlambat. Hal ini pemikiran yang tepat karena daerah kekuasaan Polres khususnya di jalan raya Semarang-Bawen sangat padat dan rawan kecelakaan.

Keberadaan Mapolres Semarang/Ungaran akan memperlancar penanganan kasus yang terjadi di daerah tersebut. Yang sering terjadi di lintas tersebut adalah di Merakmati yang tak jarang merenggut korban jiwa. Nama Merakmati terkesan seperti misterius dan angker.

Kasus kecelakaan yang membawa korban meninggal juga sering terjadi di daerah Polres Sragen. Tempat ini seperti berkonotasi angker yaitu di Kebakkramat. Contoh kasus kecelakaan yang menewaskan Letkol Inf Aryabu Aryanto, Wasintel Kostrad Div II Malang beserta ajudannya Praka Muharto.

Disusul bus menghantam satu keluarga berboncengan motor, bapak dan anak tewas, ibu koma dalam sepekan di medio akhir tahun lalu. Meski saya bukan warga di kedua daerah tersebut, namun prihatin.

Untuk itu saya usul agar nama kedua tempat tersebut diganti. Merakmati menjadi Merakati dan Kebakkramat menjadi Kebakrakhmat.

Meskipun sekadar mengganti nama namun tidak semudah yang saya harapkan, karena tentu akan melibatkan pihak-pihak terkait di luar wewenang Kepolisian. Siapa tahu dengan penggantian nama-nama yang sejuk dan tidak terkesan angker (di luar logika) kasus kecelakaan bisa berkurang, syukur hilang

Sukadi
Tahunan UH-3/130 Umbulharjo, Yogyakarta

Bersyukur Sri Sultan Mundur dari Konvensi

Sebagai warga DIY yang ada di perantauan, sejak awal saya memang kurang setuju bila Sri Sultan HB X mengikuti Konvensi Capres Partai Golkar. Beliau adalah raja kami, juga junjungan kami. Kharisma beliau amat besar dan agung bagi masyarakat Yogyakarta.

Saya tidak mau kalau sampai kharisma agung beliau luntur lantaran dianggap tidak bisa menjadi seorang presiden yang baik bagi negara ini. Maaf. Sama sekali bukan meragukan kemampuan beliau. Sri Sultan HB X sebagai seorang pemimpin yang bijaksana dan juga hebat (mumpuni) untuk masyarakat Yogyakarta.

Tapi Indonesia bukan Yogyakarta. Masyarakat Indonesia tidak sama dengan masyarakat Yogyakarta. Apalagi saat seperti sekarang. Yang bahkan saya berpendapat siapa pun orangnya tidak akan bisa dengan mudah menjadi seorang presiden yang baik dan bisa dengan cepat memperbaiki keadaan bangsa dan negara ini.

Coba renungkan fakta politik saat ini. Elite politik makin banyak namun sebagian hanya saling menjatuhkan dan juga sibuk gontok-gontokan berebut kekuasaan. Sehingga sampai lupa berpikir bagaimana memperbaiki dan membangun bangsa dan negara.

Kapan ya para elite politik rukun dan bersama memikirkan sekaligus mencari jalan keluar untuk memperbaiki keadaan bangsa dan negara tercinta ini.

Untung Semedi
Gebang, Babakan Cirebon

Uang Pesangon Anggota DPRD

Masa tugas anggota DPRD (1999-2004) sebentar lagi habis. Sebagai rakyat kecil yang tidak pernah melewatkan untuk membaca Suara Merdeka hampir tiap hari ada berita tentang tuntutan uang pesangon bagi anggota Dewan di Jateng.

Kalau membaca tuntutan tersebut saya jadi kasihan kepada para anggota Dewan. Sebab dari jumlah nominal yang diajukan di beberapa daerah, kisaran angkanya antara Rp 20 juta s.d Rp 100 juta. Itu amat kurang. Karena kita tahu sekarang Indonesia masih mengalami krisis ekonomi dan moral.

Biaya hidup tinggi sekali. Padahal mereka belum pasti terpilih lagi atau bakal jadi pengangguran lagi. Mungkin angka yang pantas antara Rp 250 juta s.d Rp 1 miliar. Mengapa sebanyak itu? Kita tahu para anggota Dewan rata-rata sudah berkeluarga, punya istri satu dan anak minimal 2 orang.

Belum yang hobi judi dan main perempuan. Juga biaya untuk berobat ke dokter. Padahal saat mereka sakit, anak dan istrinya juga terserang penyakit yang tak kalah mahal biaya pengobatannya. Sebagai ilustrasi, setelah anggota Dewan terima uang pesangon Rp 300 juta, pulang naik mobil dengan istrinya pengin belanja. Belum sampai tujuan mobilnya ditabrak bus, si anggota Dewan patah kakinya dan harus diamputasi serta gagal otak.

Istrinya gegar otak berat. Mobilnya (Isuzu Panther Rp 140 juta) yang baru dibayar separo hancur total tidak dapat diperbaiki. Kebetulan anaknya yang pertama sakit gagal ginjal, yang selama hidup harus cuci darah. Biaya cuci darah seminggu sekali Rp 600.000 (1 tahun Rp 60 juta).

Anak kedua terkena penyakit leukemia. Dan anak yang ketiga disantet orang karena ada yang sakit hati saat pemilihan bupati, hingga akhirnya dibawa ke dukun gadungan yang bisanya morotin uang si anggota Dewan.

Jadi dapat dibayangkan bagaimana derita anggota Dewan yang hanya menerima pesangon sedikit. Itu hanya contoh, padahal mereka tidak pernah mewakili apsirasi rakyat tapi mewakili aspirasi pribadi, keluarga dan kelompoknya. Mereka pasti akan menuai badai.

Mari dukung dan doakan mereka agar mendapatkan dana purnabakti dalam jumlah yang banyak (minimal Rp 250 juta) agar dalam berobat tidak menyusahkan APBD lagi. Mari hargai darma bakti mereka dalam penyusunan APBD. Tanggung jawab mereka berat dalam memikul derita hidup. Hidup anggota DPRD di Jateng 1999-2004.

Pius Sandyawan
Pesagi Rt 6/Rw 5 Kayen, Pati

Pensiunan PNS Masih Perlu Isi SPT ?

Pertanyaan ini menggelitik bagi pensiunan PNS Gol III ke atas. Jawabannya, ada yang harus mengisi SPT tahunan dan ada pula yang tidak. Bagi bekas PNS eselon I yang tergolong penggedhe rata-rata sebelum pensiun sudah menanamkan investasinya.

Bekas eselon II, di samping menerima pensiun masih punya sampingan berupa deposito, tabungan, pemegang saham, usaha kecil, dan sebagainya. Bekas eselon III ke bawah ketika masih menjadi PNS hidupnya gerilya, artinya harus pandai-pandai mencari tambahan penghasilan.

Saya setiap tahun selalu menerima SPT PPh WP orang pribadi dan termasuk "kelas" terakhir. Ketika masih aktif sebagai widyaiswara (noneselon) menduduki jabatan fungsional yang tugasnya mengajar di samping ada peluang mengajar pada diklat dengan menerima honor.

Mulai 1 Maret 1997 purnatugas/pensiun, total tidak mempunyai penghasilan yang masih dimungkinkan setiap tahun mengisi SPT tahunan PPh orang pribadi. Awalnya pensiun bulanan Rp 600.000. Dengan masa pengabdian 42 tahun 2 bulan Gol IV/b, kini menerima Rp 1.317.500.

Selama 3 tahun terakhir setiap Desember saya menerima SPT dari Kantor Pelayanan Pajak dan setiap akan mengisi formulir 1770 selalu menemui kesulitan karena setelah dipotong pinjaman, angsuran rumah dan lainnya, tinggal sisa Rp 205.000

Saya menyadari dan mendukung bahwa pajak jadi primadona pendapatan negara, namun apakah layak saya masih dikejar-kejar SPT. Bila saya dianggap melanggar UU Perpajakan dan mbalela, saya pasrah dan siap pasang badan.

Bagaimana Bapak Menteri Keuangan berikut jajarannya, saya mengharapkan kiranya benar-benar ditata kembali serta dipilah-pilah WP orang pribadi tidak asal tembak saja. Aparat pajak, turun dong ke lapangan karena objek pajak yang tidak terjaring masih melimpah ruah.

Drs JP Arisnosusatyo
Rumpun Diponegoro X Banyumanik, Semarang