COBLOSAN

18 Pelanggaran Pemilu Divonis

JAKARTA- Dari sekitar 2.000-an pelanggaran pemilu, 18 kasus di antaranya telah divonis pengadilan. Empat belas kasus dinyatakan bersalah dengan hukuman dan atau denda bervariasi. Sementara itu, empat kasus lain dinyatakan bebas. Dari empat kasus yang dibebaskan, dua kasus pelanggaran yang diputus di PN Manado dan PN Yogyakarta, hakim membebaskan karena kurang barang bukti.

Demikian disampaikan anggota Panwas Pemilu Pusat Topo Santoso saat dihubungi di Jakarta, kemarin. Topo sangat menyesalkan, jika dalam pemrosesan palanggaran pidana pemilu masih terdapat beberapa hakim dan jaksa yang sengaja membuat trik hukum dengan tujuan mempersulit proses pidana pelanggaran pemilu. "Bila hakim atau jaksa masih punya penafsiran rigid, maka akan banyak kasus pelanggaran pemilu yang gagal di tengah jalan," ujarnya.

Dia mencontohkan kasus pencurian start kampanye di Solo, dia mengaku kecewa. Pasalnya, pengembalian berkas kasus PDI-P oleh pengadilan, bukan alasan tepat. Dengan pertanyaan jlimet yang diajukan kepada panwas, ada kesan seolah-olah kasus tersebut tidak pernah diperiksa sebelumnya. Di Jakarta Pusat dan Jepara, Jateng, proses hukum yang dijalankan tidaklah rumit. (bn-64j)

Polda Fokuskan Pengamanan

JAKARTA- Polda Metro Jaya pada 11 Maret akan memfokuskan berbagai bentuk pengamanan untuk mengantisipasi pelaksanaan kampanye dan proses Pemilu 2004. Untuk itu, pada tanggal tersebut situasi Jakarta ditetapkan dengan status Siaga I. Sebagai langkah awal, Rabu (3/3) kemarin, 1.000-an aparat Polda Metro Jaya dan 1 peleton TNI melakukan simulasi khusus untuk penanganan demonstrasi saat pelaksanaan Pemilu 2004. Hal itu dikemukakan Ajun Komisaris Polisi Dedi Sutarya di Jakarta, Rabu.

Personel-personel yang dilibatkan dalam latihan simulasi penanganan demonstran antara lain dari unsur TNI satu peleton dan Brimob dua satuan setingkat komnpi (SSK). Selain itu, sarana yang digunakan seperti dua kendaraan water cannon, empat mobil ambulans, dan dua mobil dinas kebakaran.

Sementara itu, dari Tim Gegana berjumlah satu tim yang terdiri atas 10 orang, Sabhara PMJ dua SSK, Sabhara Polres Jakarta Pusat satu SSK, tim negosiator satu SSK sekitar 60-75 orang. Serta, 100-an orang yang kemungkinan dari anggota reserse. Satuan reserse dalam simulasi ini akan dipakai untuk membuat kericuhan, sehingga aparat keamanan dengan berbagai macam kesatuan akan melakukan negosiasi-negosiasi sebelum akhirnya demo nantinya dinilai sangat anarkis. (bu-88j)

Sebaiknya Presiden Tak Kampanye

UNGARAN- Dalam pelaksanaan Pemilu 2004 mendatang, lebih baik presiden dan para menteri tidak usah ikut berkampanye. Sebaiknya, mereka lebih berkonsentrasi menjalankan roda pemerintahan.

''Lebih baik presiden tak usah ikut-ikutan berkampanye, paling-paling hanya obral janji saja,'' kata Ketua Umum Partai Pelopor Hj Rachmawati Soekarnoputri dalam sebuah acara di Ungaran, kemarin.

Dia mengemukakan, akibat krisis multidimensional yang berkepanjangan Indonesia menjadi terpuruk baik secara perekonomian maupun politik. Karena itu, lewat Partai Pelopor dirinya ingin membangun negeri ini bebas dari koruptor. ''Saya akan mengajak masyarakat berdikari sehingga tidak tergantung pada bantuan luar negeri,'' tegasnya.

Dia menekankan, bila ajaran Soekarno, tri takhta, diterapkan, maka Indonesia akan jaya dan makmur. Ajaran itu, antara lain daulat di bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan. ''Kami meminta kader Partai Pelopor melaksanakan ajaran Bung Karno itu,'' ujarnya.

Putri Bung Karno itu juga meminta kader Partai Pelopor mulai tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, hingga ranting agar selalu berkonsolidasi internal. Dia berpesan kepada para caleg baik untuk DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota untuk menjalankan maklumat partai. Yakni jika Partai Pelopor dipercaya memimpin bangsa Indonesia, prioritas utama adalah membebaskan biaya sekolah negeri mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) negeri sampai Sekolah Menenggah Atas (SMA) negeri. (D14-64j)