Pemilu 2004

Diusulkan Rencana Kontingensi

JAKARTA-Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) mengkhawatirkan masih carut-marutnya distribusi logistik pemilu, terutama pengiriman kotak suara dan kartu suara ke daerah-daerah, sementara pelaksanaan pemilu tinggal sebulan lagi.

Karena itu, Lemhanas mendesak KPU untuk menyatakan kondisi darurat sehingga pemerintah bisa segera menjalankan rencana kontingensi (contingency plan). Hal itu dikatakan Gubernur Lemhanas Ermaya Suriadinata di sela-sela acara ''Penyegaran Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional'', di Gedung Lemhanas, Jakarta Pusat, Rabu (3/3).

Ermaya mengaku, pihaknya sudah memperoleh informasi mulai dari tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten, yang diperoleh langsung dari sumbernya. Informasi itu menunjukkan sistem distribusi logistik yang dilakukan KPU sekarang ternyata belum bisa sampai ke sasaran, terutama pada daerah-daerah yang sulit dijangkau.

''Gejala ini makin menguat setelah masuk bulan Maret. Kita sekarang sudah masuk tanggal 3. Menurut saya, kotak suara dan distribusi logistik lainnya itu seharusnya sebelum Maret. Artinya, logistik sudah harus siap sebulan sebelum pencoblosan,'' tandasnya.

Karena itu, tindakan yang harus diambil Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat ini bukan meminta bantuan kepada TNI/Polri untuk ikut mendistribusikan kotak dan kertas suara. Apalagi jika kemudian menyalahkan TNI/Polri, karena terjadinya permasalahan-permasalahan nasional yang menyebabkan tertundanya pelaksanaan pemilihan umum.

Ermaya berpendapat, apa yang dilakukan KPU sudah sangat terlambat. Karena itu, yang harus dilakukan lembaga itu adalah adanya suatu gerakan nasional tentang emergensi.

''Jadi, sekarang sudah emergensi, darurat. Dan itu kontingensinya sudah harus dilakukan saat ini juga. Tidak menunggu besok, apalagi tanggal 15 Maret,'' kata dia menyitir pernyataan Ketua Monitoring dan Kontrol Logistik Pemilu KPU Chusnul Mar'iyah bahwa tanggal 15 Maret menjadi acuan KPU untuk menetapkan kondisi darurat. (A20-88t)