135 Pasien DB Masih Dirawat di Rumah Sakit

• Biaya dari Dana Tak Terduga

SEMARANG- Sebanyak 135 pasien demam berdarah (DB) kini masih dirawat di beberapa rumah sakit (RS) di Semarang. Yaitu di RS Roemani terdapat 41 orang pasien rawat inap, di RS Tugurejo 41orang. Di RSUP Dokter Kariadi ada 22 orang pasien. Adapun di RS Telogorejo 31 orang.

Pemerintah menanggung biaya perawatan bagi pasien yang dirawat di rumah sakit pemerintah. Rumah dimaksud adalah RSUD Semarang, RSUD Tugurejo, dan RSUP Dokter Kariadi.

Untuk pasien yang dirawat di rumah sakit swasta, pemerintah belum bisa memberikan subsidi. Menurut Wali Kota Sukawi Sutarip, dana yang disiapkan untuk menggratiskan pengobatan itu disediakan dari pos bencana alam dan dana tak terduga.

Besarnya pos tak terduga Rp 2,924 miliar dan dana bencana alam Rp 10 juta. Namun bila masih kurang, akan diambilkan dari dana pos lain seperti dana taktis maupun lainnya.

''Yang pasti kalau sampai kekurangan dana, kami akan mintakan ke pemerintah pusat,'' kata dia , kemarin.

Dia mengimbau, masyarakat yang mengetahui ada saudaranya yang mengalami gejala demam berdarah, secepatnya dibawa ke rumah sakit umum terdekat. Kalau mereka kesulitan keuangan, tidak perlu dirisaukan karena pemerintah kota akan membiayai semua ongkos perawatan.

Biaya perawatan penderita DB juga diambilkan dari program Jaring Pengaman Sosial Kesehatan dan Askes. Kepala Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Kota Semarang dr Hadi Wibowo MMR mengemukakan, biaya perawatan bagi penderita DB di rumah sakit pemerintah di Semarang ditalangi menggunakan dana Jaring Pengaman Sosial bidang kesehatan bagi penderita dari kalangan miskin. Syaratnya mengajukan surat keterangan miskin dari kelurahan.

Adapun mereka yang berasal dari keluarga PNS bisa melalui asuransi kesehatan (Askes). Untuk penderita demam berdarah dari kalangan swasta yang berkecukupan sampai sekarang belum diketahui dari mana pembiayaannya. Sebenarnya, setiap tahun ada anggaran antisipasi DB sebesar Rp 45 juta. ''Tapi ini cukup untuk 100 penderita,'' tegasnya.

Selain itu, dana bantuan perawatan juga diambil dari bantuan Pemerintah Pusat melalui Menteri Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp 1 miliar untuk setiap provinsi. ''Namun bantuan itu disalurkan langsung ke rumah sakit yang merawat penderita DB,'' ujarnya.

Dinkes hanya mendapat laporan dari rumah sakit, tidak berwenang mengatur distribusi dana bantuan tersebut. Dia menjelaskan, sampai saat ini 85 % wilayah Semarang sudah aman dari wabah demam berdarah. Sisanya masih diwaspadai, misalnya di daerah Semarang bagian timur. ''DKK sampai sekarang masih memantau perubahan peta jentik. Kami berharap April, Mei, dan Juni wabahnya tidak meledak.''

Anggota Komisi E DPRD Kota Semarang Jawadi Heri Suprapto menuturkan, penanganan wabah demam berdarah harus dilakukan secara komprehensif. Langkah Pemkot yang menggratiskan perawatan penderita demam berdarah bagi warga Kota Semarang merupakan langkah yang baik.

Menurutnya, wabah ini harus disikapi sebagai bencana bagi warga Semarang. Untuk membantu perawatannya harus diambilkan dari pos bantuan bencana yang masuk dalam anggaran tak terduga. (H1,G17, nik,roe-83)