Debat

Mediator Konflik Politik

Oleh: Joko Sumantri - Mahasiswa Ekstensi Fisip UNS

KULIAH kerja nyata (KKN) tentu akan sangat berbeda pelaksanaannya pada masa pemilu dibandingkan dengan biasanya. KKN di luar nuansa pemilu tidak diwarnai suhu politik yang relatif tinggi, kecuali terdapat kasus-kasus khusus (misalnya wilayah yang berada dalam suasana sengketa). Sementara menjelang pemilu, wilayah desa terpencil sekalipun akan mengalami "demam politik".

Perubahan konsep pemilu sekarang bahkan semakin memperlama "demam politik" di wilayah-wilayah pedesaan. Pemilu yang memilih langsung anggota parlemen, DPD, presiden, dan wakil presiden membutuhkan pencoblosan tiga kali dalam rentang setengah tahun. Dengan kondisi ini, wilayah desa sedikitnya untuk waktu setengah tahun ini akan selalu terpapar isu-isu politik. Dengan demikian, juga rawan konflik bernuansa politik.

Pada masa-masa menjelang pemilu, masyarakat secara otomatis akan mengidentifikasi diri berada pada salah satu dari ketiga kategori di atas. Segmentasi garis politik tak pelak berlangsung. Jika pada waktu-waktu biasa segenap warga kurang menanggapi perbedaan kecenderungan politik semacam ini, pada masa pemilu terdapat banyak reposisi di antara warga masyarakat. Bukan hal yang aneh jika kemudian polarisasi tersebut membentuk "perang posisi" yang salah satu akibatnya benar-benar berwujud konflik terbuka di antara elemen-elemen dalam masyarakat.

Potensi konflik diperparah oleh berbagai kepentingan yang tumpang tindih, seperti rebutan pengaruh politik dari para elite-politik lokal, rebutan suara dan wilayah kampanye, curiga-mencurigai, dan malpraktik dalam berkampanye seperti politik uang.

Menjadi Mediator

KKN yang memobilisasi ribuan mahasiswa ke desa-desa, disadari memiliki peran cukup signifikan berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu 2004. UGM, misalnya, menjadikan program KKN diintegrasikan ke dalam format kegiatan pemantauan pemilu. Kehadiran mereka, di samping pemantau-pemantau lain, setidaknya memastikan penyelenggaraan pemilu kali ini jauh dari anasir-anasir malpraktik dan penyelewengan.

Dalam konteks pemilu, akan jauh lebih ideal manakala KKN memiliki proyeksi lebih jauh, seperti pendidikan politik bagi masyarakat pedesaan dan turut terlibat dalam aktivitas mediasi konflik bernuansa politik dalam berbagai skala.

Posisi mahasiswa cukup strategis. Berasal dari luar komunitas, mahasiswa dapat dipercaya oleh berbagai pihak yang terlibat dalam konflik. Memiliki performa yang baik (misalnya menjadi simbol gerakan reformasi), mahasiswa bebas dari kecenderungan pemihakan -syarat terpenting adanya mediasi.

Tentu saja aktivitas mediasi tidak semata-mata pada saat konflik terjadi. Jauh lebih penting upaya memelihara dinarnika politik dalam tingkat kondusif yang tinggi. Situasi itu dapat terwujud manakala peran mediator lebih proaktif dalam mengampanyekan cara-cara berpolitik yang santun, damai, dan antikekerasan. (29c)