Kekhawatiran Soal Logistik Pemilu

Oleh: Riwi Sumantyo

BANYAK pihak khawatir pelaksanaan Pemilu 2004 mengalami kendala, sehingga ada kemungkinan terjadi pengunduran jadwal. Pandangan itu terutama dikaitkan dengan kelambanan tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam hal pengadaan logistik penunjang kegiatan pemilu.

Logistik yang dimaksud antara lain pembangunan teknologi informasi (TI) ke berbagai daerah, pengadaan bilik suara, kotak suara serta kertas suara ataupun pengadaan tinta dan perangkat penunjang lain. Bahkan berkembang wacana untuk mengimpor kotak suara berbahan aluminium dari China. Sebab sampai saat ini pengadaan perangkat tersebut oleh pihak pemenang tender sangat mengecewakan.

Intinya, KPU kesulitan dalam hal penyediaan fasilitas baik software maupun hardware tepat waktu yang sesuai dengan jadwal. Jika masalah itu tidak bisa teratasi, berpotensi mengganggu jadwal pelaksanaan pemilu yang sudah ditetapkan.

Kekhawatiran tersebut secara tersirat juga disuarakan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Dalam pertemuan dengan Ketua Umum PB NU KH Hasyim Muzadi di Pesantren Al Hikam Malang, belum lama ini, Presiden menyatakan apa pun yang terjadi, pelaksanaan Pemilu 5 April 2004 tidak boleh digeser. Sebab pengunduran jadwal akan berimplikasi negatif terhadap kehidupan kenegaraan, terutama masalah sosial, politik, ekonomi, dan keamanan.

Presiden lantas membandingkan dengan pelaksanaan Pemilu 1999, di mana dengan waktu persiapan lebih pendek, kegiatan tersebut dapat berjalan baik dan menghasilkan pemerintahan yang demokratis.

Permasalahan sebenarnya adalah teknis pelaksanaan Pemilu 2004 berbeda dari pemilu sebelumnya.

Seperti diketahui, pemilu tahun ini mengalami modifikasi sistem sehingga menuntut kerja pelaksana yang lebih andal. Karena itu,event kegiatan akan berlangsung dua atau tiga kali.

Pertama, pada 5 April 2004 untuk memilih anggota legislatif di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Kedua, tanggal 5 Juli 2004 guna memilih paket presiden dan wakil presiden.

Ketiga, pada 20 September 2004 untuk memilih presiden dan wakil presiden lagi, seandainya belum ada pasangan calon yang mencapai suara lebih dari 50%. Perubahan sistem serta pelaksanaan pemilu itu menuntut persiapan dan pelaksanaan yang lebih baik daripada penyelenggaraan periode sebelumnya.

Ekonomi-Politik Pemilu

Sejauh ini para pengamat, akademisi, dan masyarakat awam sepakat pemilu merupakan sarana penting dalam melahirkan pemerintahan yang legitimated. Sebab kegiatan itu adalah momentum berharga bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dan menjadi bagian serta pilar utama dari kehidupan berdemokrasi.

Pelaksanaan pemilu yang fair dan kredibel akan memberikan sinyal positif, bukan saja bagi kalangan domestik tetapi juga pelaku ekonomi ataupun investor dari luar negeri. Saat ini rata-rata mereka bersikap wait and see , menunggu pelaksanaan dan hasil pemilu tahun ini.

Pemerintahan yang mayoritas mendapatkan kepercayaan dari rakyat, merupakan prasyarat mutlak bagi kelancaran penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Apalagi, bangsa Indonesia saat ini sedang merekonstruksi sejarah guna mendapatkan pemerintahan dan pemimpin yang benar-benar pilihan masyarakat.

Jika sebelum ini pemimpin nasional lahir dari pilihan MPR, pada Pemilu 2004 mendatang diharapkan diperoleh sosok pemimpin yang lebih ideal. Apalagi terkait dengan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung.

Sebagian masyarakat menilai bahwa dengan konstruksi sistem ketatanegaraan selama ini, terbuka peluang untuk memanipulasi suara dan pilihan rakyat lewat lembaga MPR.

Mereka memandang aspirasi rakyat tidak bisa tersalur secara murni lewat lembaga tersebut. Kekhawatiran itu mestinya bisa dieliminasi pada pelaksanaan pemilu sekarang, karena adanya reformasi sistem dimaksud.

Secara eksplisit, pemilu merupakan hajatan politik nasional untuk memilih wakil rakyat di tingkat pusat dan daerah. Juga, untuk mendapatkan pucuk pimpinan nasional yang benar-benar pilihan rakyat. Meski demikian, hajatan politik berkaitan erat dengan berbagai aspek lain misalnya ekonomi.

Ada beberapa paparan dan analisis yang menyatakan bahwa gerak perekonomian tahun 2004 ini sangat dipengaruhi oleh event berskala nasional. Pemilu tahun ini akan sarat dengan fenomena mobilisasi massa di tempat umum, arak-arakan kampanye, dan berbagai kegiatan lain yang terkait dengan budaya dan perilaku paternalistik masyarakat bawah.

Pemilu, yang paling sederhana bagi sebagian masyarakat kita adalah identik dengan pembagian kaus, ceramah umum dengan menampilkan figur publik termasuk artis atau ulama, pawai kendaraan bermotor serta kemungkinan adanya politik uang.

Dari aspek ekonomi, hal itu akan menyebabkan perputaran uang di tahun 2004. Baik di tingkat pusat maupun daerah akan lebih cepat dan kian banyak. Secara teoritis tentu keadaan tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, terutama berasal dari faktor konsumsi. Kecenderungan itu sudah disinyalir oleh Bank Indonesia (BI) selaku otoritas moneter.

Dalam laporan akhir tahun, BI memaparkan bahwa pola pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini belum akan bergeser dari tahun-tahun sebelumnya. Yakni masih mengandalkan dan didominasi sektor konsumsi. Jumlah Uang Beredar (JUB) diperkirakan meningkat signifikan terkait dengan kegiatan pemilu. Apalagi ada kabar, baik para caleg maupun capres sudah menyiapkan dana jutaan hingga ratusan miliar rupiah guna mendukung pencalonan diri.

Di satu sisi, keadaan tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun perlu diingat bahwa pola pertumbuhan semacam itu sangat rentan dan tidak sustainable. Lagi pula fenomena tersebut jika tidak dikendalikan akan berpotensi menimbulkan pemanasan ekonomi yang berujung pada angka inflasi yang tinggi.

Bisa jadi prestasi ekonomi berupa angka inflasi yang rendah pada 2003, tidak berlanjut seandainya pertambahan uang yang beredar berada di luar jalur rencana BI.

Pintu Investasi

Yang lebih penting adalah bagaimana kita menjadikan pemilu sebagai momentum dan pintu gerbang agar investasi asing kembali masuk ke Indonesia. Tetapi perlu diingat bahwa investasi asing yang dimaksud adalah Foreign Direct Investment (FDI), dan bukan investasi portofolio yang bersifat jangka pendek serta bisa dipindahkan dalam hitungan detik.

Investasi Asing Langsung (FDI) menjamin terciptanya lapangan kerja bagi penduduk setempat, karena bersifat jangka panjang dan biasanya berupa pembangunan pabrik serta prasarana fisik lain. Namun untuk mengundang investor tidak mudah dan perlu kerja keras. Mereka umumnya sangat memperhitungkan perkembangan variabel ekonomi, politik serta sosial keamanan dalam jangka panjang.

Pertaruhannya saat ini dalam hal pelaksanaan pemilu serta output yang didapatkan dari kegiatan tersebut. Jika persiapan terus molor terkait dengan masalah logistik yang belum siap, tentu akan menjadi promosi buruk bagi perekonomian nasional.

Jadi benar apa yang dikatakan Presiden bahwa jika pemilu mundur apalagi sampai gagal, taruhannya sangat besar. Namun melihat kinerja KPU saat ini serta ketidakdisiplinan pemenang tender dalam pengadaan berbagai logistik pemilu, wajar jika berbagai pihak waswas.

Kita kembali menggarisbawahi pernyataan Presiden Megawati bahwa apa pun yang terjadi, pemilu harus sesuai dengan jadwal. Dalam batas tertentu, kita sepakat dengan pernyataan beliau. Namun di sisi lain jika pelaksanaan pemilu terkesan asal-asalan dan banyak kekurangan di sana-sini, bagaimana kualitas anggota legislatif serta presiden dan wapres yang dihasilkan?

Pertanyaan itu tidak hanya menjadi perhatian kita semua, tetapi juga para investor dan pelaku ekonomi sebelum mereka merencanakan bisnis dan investasi di Indonesia. Jika fakta jauh dari harapan, bangsa ini harus bersabar lebih lama lagi untuk mewujudkan pemulihan ekonomi nasional.(18s)

- Riwi Sumantyo SE ME, Dosen Fakultas Ekonomi UNS Surakarta