Komitmen Pendidikan agar Mengarah ke Kualitas

- Begitu kompleks masalah yang dihadapi dunia pendidikan, kita telah memahaminya. Realitas lain menunjukkan betapa tertinggal pendidikan kita dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Malaysia. Negeri jiran itu sering dijadikan contoh. Betapa tidak? Tahun 1970-an kita masih lebih baik. Banyak mahasiswa Malaysia yang belajar di Universitas Gadjah Mada ( UGM) Yogyakarta atau Institut Teknologi Bandung (ITB). Sekarang keadaan berbalik. Ratusan bahkan ribuan mahasiswa menyerbu ke kampus-kampus di negara itu. Tentu ada yang salah dalam manajemen dan kebijakan pendidikan kita. Tak bisa terlalu menyalahkan faktor kepadatan penduduk. Namun kalau yang dianggap sebagai penyebab adalah kecilnya anggaran pemerintah, barangkali itu benar.

- Maka, sekarang konstitusi sampai meyebut keharusan APBN dan APBD untuk mengalokasikan 20% anggarannya untuk sektor pendidikan. Sekarang secara rata-rata nasional baru 6-7% saja. Terlalu kecil dan tentu sangat jauh dari memadai. Keputusan politik itu patutlah didukung bersama. Setidaknya persoalan dasar sudah teratasi, meskipun sebenarnya itu juga bukan merupakan jaminan. Bagaimana strategi pengembangan pendidikan mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi, juga tak kalah penting. Lagipula, perlu disadari tugas pengembangan pendidikan tidak mungkin hanya dibebankan kepada pemerintah kendati anggarannya sudah mencapai 20% APBN. Partisipasi masyarakat, dalam hal ini perguruan tinggi atau sekolah swasta, amatlah penting.

- Kalaupun sekarang komitmen terhadap peningkatan alokasi anggaran sudah lebih baik, belum tentu masalahnya selesai begitu saja. Kita ingin mengingatkan, pada saat ini yang lebih diutamakan semestinya komitmen terhadap peningkatan kualitas. Bukan melulu memikirkan kuantitas atau sekadar pemerataan. Ada kecenderungan, orang mengabaikan kualitas pendidikan. Lebih menganggap penting masalah gengsi, status, dan lain-lain yang sebenarnya tidak rasional. Mengapa orang berlomba-lomba menjadi sarjana atau lulus S1? Yang dicari dan dikejar mungkin bukan ilmunya. Sebagian besar, tentu bukan semua, lebih mengejar gelar. Sebab, dengan gelar itu akan lebih mudah mencari pekerajaan dan mempunyai status sosial yang baik di masyarakat.

- Maka, sekolah dan utamanya perguruan tinggi, berkembang ke arah industrialisasi. Maksudnya adalah pada eksploitasi kesempatan. Bagaimana sebanyak mungkin memperoleh siswa atau mahasiswa dan kalau perlu harus membayar mahal. Padahal, itu tidak selalu paralel atau seiring dengan peningkatan kualitas. Kita melihat, dan secara jujur harus dikatakan, begitu rendah rata-rata kualitas pendidikan kita saat ini, baik yang ada di sekolah dan perguruan tinggi negeri maupun swasta. Sekali lagi ini bukan menggeneralisasi masalah dengan menganggap semua seperti itu. Masih ada beberapa yang benar-benar peduli terhadap kualitas. Maka, kendati menjadi lebih mahal, masyarakat tak mempersoalkan karena memang lebih berkualitas.

- Keberadaan dewan pendidikan amatlah positif dan urgen untuk membantu mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi dunia pendidikan saat ini. Masalah kualitas ini perlu menjadi titik perhatian utama. Masalah kualitas juga tidak berdiri sendiri. Banyak masalah yang terkait dan terkadang sulit memutus mata rantainya karena seperti membentuk lingkaran setan. Kekurangan dana akan mengakibatkan kesejahteraan guru dan dosen rendah. Juga prasarana pendidikan yang minim. Akhirnya kualitas pun rendah. Kalau dana ditingkatkan dengan menaikkan biaya pendidikan, daya serap masyarakat tidak kuat. Akhirnya jalan pintas yang ditempuh. Yakni pendidikan yang murah meriah. Yang penting kuantitas, bukan kualitas.

- Industri hanya berorientasi pada angka-angka pertumbuhan. Kalau industrialisasi sudah menyemangati para pengelola pendidikan, itu adalah tanda-tanda makin merosotnya kualitas pendidikan kita. Jadi, dana penting tetapi bukan satu-satunya yang terpenting. Kalaupun ada dana tetapi tidak ditunjang oleh komitmen kualitas, juga akan percuma. Maka dengan mengarah pada peningkatan kualitas, segala upaya dan kebijakan dunia pendidikan semestinya mampu mengatasi persoalan-persoalan yang bisa mengakibatkan rendahnya kualitas. Pada prinsipnya kita sependapat, biarkan swasta dan hukum pasar mengambil peran asal komitmen kualitas diutamakan. Pemerintah dan anggaran pendidikan lebih memberikan dukungan pada aspek pemerataan.