Warga Merasa Dibohongi DPU

• Soal Proyek Kaliwingko

SERENGAN - Sebelum meminta DPRD Surakarta menyelesaikan masalah proyek pembangunan pompa air Sungai Kaliwingko di Kelurahan Joyontakan, Kecamatan Serengan, Solo, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan LPMK Eddy Satria telah meminta klarifikasi dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Surakarta.

"Saya telah menghubungi Kepala DPU Pak Sundjojo, tetapi tidak bertemu. Selanjutnya saya klarifikasi melalui telepon dengan salah seorang stafnya, yakni Bu Sita (Kepala Subdrainase DPU Ir Endah Sitaresmi-Red). Dia menyatakan proyek Kaliwingko sudah selesai," kata Eddy, kemarin.

Pernyataan itu membuat dia kaget karena tak sesuai dengan janji jajaran DPU saat sosialisasi beberapa kali dengan Lurah dan pengurus LPMK.

Dalam sosialisasi pertama sebelum proyek digarap, November 2003, DPU menyatakan akan membangun 11 pintu pompa berikut dua generator di dua tempat. Yakni, Kaliwingko sebelah timur (enam pompa dan satu generator) serta bagian barat (lima pompa dan satu generator). Proyek itu dibiayai dengan dana anggaran biaya tambahan (ABT) Rp 2 miliar yang dikucurkan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.

"Kami sangat senang atas rencana tersebut karena akan mengatasi banjir yang terjadi setiap tahun. Bahkan petugas DPU telah menyurvei dua lokasi itu."

Setelah proyek pertama di Kaliwingko timur selesai awal Februari 2004, DPU kembali melakukan sosialisasi.

"Saat itu dikatakan proyek sebelah barat akan dikerjakan. Sebenarnya proyek Kaliwingko sebelah timur tidak sesuai dengan janji. Katanya enam pompa kok ternyata hanya lima," ujar Eddy.

Lama setelah sosialisasi, proyek Kaliwingko di bagian barat tak kunjung diwujudkan. "Namun saat saya klarifikasi ke DPU, jawabnya ternyata seperti itu. Yakni, dana Rp 2 miliar hanya bisa memenuhi pembangunan lima pompa dan satu generator."

Bahkan, kata dia, Kepala DPU Ir Sundjojo pun secara khusus pernah menemui Eddy dan menjelaskan proyek Kaliwingko telah selesai, didampingi Camat Serengan

Karena itulah dia pun melakukan rapat dengan semua anggota LPMK Joyontakan. "Intinya, kami merasa DPU membohongi warga sebab menyalahi sosialisasi sebelumnya. Kami memang tidak tahu berapa harga sesungguhnya. Bagi kami, pemasangan pompa itu sangat penting agar banjir tahunan bisa diatasi."(G13-86g)