Pembahasan Rencana Tata Ruang Ditunda

SEMARANG- Panmus Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) DPRD Kota Semarang akhirnya menunda pembahasan RDTRK sampai bulan April, tepatnya usai pemilu. Penundaan itu disebabkan draf yang diajukan eksekutif dinilai kurang sesuai dengan kondisi di lapangan.

''Kami melihat draf RDTRK belum tegas, artinya realitas di lapangan banyak yang tak sesuai dengan draf peraturan tersebut,'' ujar anggota panmus AY Sugiyanto SAg, kemarin.

Dia menjelaskan, seharusnya produk hukum untuk tata ruang daerah seperti itu harus disesuaikan dengan realitas yang sekarang ini ada. Dengan harapan tidak membuat peraturan yang menimbulkan pro-kontra berlebihan.

Anggota FPP DPRD Kota Semarang ini menyontohkan pada bagian wilayah kota (BWK) III, yakni di sekitar Semarang Barat dan Semarang Selatan yang telah banyak industri dan perusahaan besar. Begitu juga pada BWK I, yang meliputi Semarang Tengah atau Semarang kota yang ternyata banyak bangunan perguruan tinggi. Padahal dalam ketentuan draf yang diajukan eksekutif, wilayah itu bukan untuk bangunan seperti itu.

''Makanya kami terpaksa menunda pembahasan. Kami melihat banyak data yang kurang akurat. Untuk itu perlu ada pembenahan data dan agar dipelajari lebih lanjut.''

Selain itu, lanjut anggota Komisi D, bila drafnya mau seperti itu seharusnya pemerintah merelokasi kampus dan pabrik-pabrik. Pertanyaannya, apakah pemerintah eksekutif mampu melakukannya. Anggota FTNI/Polri, Budi Saptono mengatakan, dari informasi yang disampaikan salah seorang anggota fraksinya yang masuk sebagai Panmus, Hj Murniati SH, ada beberapa data draf RDTRK yang memang kurang sesuai dengan kenyataan di lapangan. Seperti mengenai luas tanah atau perhitungan data lainnya. Kekurangakuratan data harus ditekan sekecil mungkin, sehingga ketika RDTRK ditetapkan tidak ada kesalahan, meski kesalahan sepele.

''Saya belum tahu persis apakah pembahasannya ditunda atau tidak. Namun kami memang melihat ada beberapa data yang kurang akurat dan itu harus diperbaiki,'' kata dia. (H1,G17-83)