RSUD Kota Semarang Memprihatinkan

SEMARANG- Idealnya sebuah rumah sakit harus menjaga lingkungan yang identik dengan bersih dan sehat. Namun kondisi RSUD Kota Semarang di Sendangmulyo justru memprihatinkan.

Kenyataan itu terungkap ketika Komisi D DPRD Kota Semarang berkunjung ke sejumlah fasilitas umum milik Pemerintah Kota, termasuk RSUD. Kunjungan dan pantauan dipimpin Ketua Komisi D Sriyono dan diikuti sejumlah anggota. Rombongan DPRD itu ditemui pejabat RSUD Kota Semarang, Bambang.

Direktur Utama RSUD dr Niken Srihastuti masih mengikuti spamen sehingga tak bisa menemui. Anggota Komisi D AY Sujianto SAg mengaku terkejut melihat rumah sakit yang semestinya memberikan contoh lingkungan sehat dan bersih, tetapi justru kurang terjaga.

Di sejumlah kamar pasien, terutama di dinding atas, banyak sarang laba-laba. Lantai juga kurang bersih karena masih ada kotoran dan debu.

Selokan pembuangan air tidak tembus ke sungai, sehingga air menggenang mengelilingi rumah sakit. ''Kalau kondisinya seperti itu, saya khawatir kesehatan pasien kurang terjaga. Seharusnya rumah sakit dan pemerintah cepat mengatasi masalah ini,'' ujar dia.

Wakil Ketua DPC PPP Kota Semarang itu menyayangkan hal tersebut terjadi di rumah sakit yang dibiayai pemerintah daerah. Apalagi ada beberapa bangunan gedung rumah sakit belum selesai digarap tetapi sudah digunakan untuk penginapan pasien. Sejumlah tukang masih mengecat.

Bambang dari RSUD menuturkan kenyataan itu terjadi karena karyawan sedikit, terutama bagian kebersihan. Selama ini RSUD melakukan langkah optimal dalam keterbatasan.

Mendapat jawaban itu, Sujianto meminta RSUD mengajukan permohonan tambahan tenaga karyawan ke Wali Kota. Jika tidak, dia berharap pemerintah proaktif menambah karyawan RSUD. ''Bukankah beberapa waktu lalu Wali KOta bilang bahwa pemerintahan kelebihan 7.000 pegawai? Kenapa tidak dialihkan ke RSUD yang mengaku kekurangan?''

Wali Kota Sukawi Sutarip menyatakan berbagai kekurangan itu akan secepatnya diatasi. Pemerintah tak ingin rumah sakit, yang menjadi badan usaha milik daerah, justru ditinggalkan masyarakat karena kondisi seperti itu. (H1,G17-83g)