Paket Koalisi Mega-Muzadi

Oleh: Aly Imron DJ

SILATURAHMI Presiden Megawati Soekarnoputri yang juga Ketua Umum PDI-P kepada Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi di Pondok Pesantren Al-Hikam Malang, Jawa Timur, 14 Februari lalu, dinilai memiliki muatan politik yang cukup kental. Muatan politik itu mengemuka tatkala silaturahmi yang juga dihadiri kalangan ulama sepuh NU itu berlangsung menjelang digelarnya pemilu legislatif dan pemilihan presiden/wakil presiden tahun ini.

Pertemuan dua tokoh yang memiliki basis massa yang kuat dan besar itu dinilai syarat makna politik, terutama bagi perkembangan peta pertarungan politik, khususnya dalam bursa calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Jadi, sangat beralasan jika silaturahmi tersebut lebih dimaknai sebagai proses penjajakan dan pendekatan politik untuk membentuk kerja sama yang bersifat kualitatif dan mutualistis.

Pemaknaan seperti itu lebih didasarkan pada kalkulasi politik yang bersifat realistis di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia. Kalkulasi itu menyebutkan, bertemunya Megawati dan KH Hasyim Muzadi (Mega-Muzadi) dalam konteks politik dapat menjadi representasi pertemuan antara dua kekuatan mayoritas di masyarakat, antara kalangan nasionalis dan agama.

Perhitungan politik demikian sangat beralasan karena Megawati adalah Ketua Umum PDI-P yang menjadi partai politik terbesar di Indonesia dan berwatak nasionalis. Adapun KH Hasyim Muzadi adalah Ketua Umum PBNU yang merupakan ormas keagamaan terbesar di Indonesia karena anggotanya mencapai sekitar 40 juta jiwa dan tersebar hampir merata di seluruh penjuru Tanah Air.

Bertemunya dua kekuatan itu juga akan semakin memperkuat citra bangsa Indonesia yang berwatak "nasionalis religius" sehingga banyak pihak berharap agar pertemuan dua kekuatan besar itu secara riil mampu melahirkan komitmen bagi perbaikan kehidupan kebangsaan dan kemasyarakatan pada masa depan.

Demi kepentingan itu, silaturahmi antara Megawati dan KH Hasyim Muzadi memiliki isyarat politik berupa gelagat atau tekad untuk membangun koalisi politik bersama. Koalisi politik Mega-Muzadi itu secara potensial dapat terjadi karena kedua pihak saling membutuhkan, terutama dalam memenangi pemilihan presiden/wakil presiden secara langsung tahun ini.

Koalisi Politik

Isyarat koalisi Mega-Muzadi ini semakin tampak ketika pertemuan kedua tokoh berbasis massa besar itu sama-sama memiliki komitmen politik untuk menyukseskan pemilu dan pemilihan presiden. Komitmen lain yang juga dimunculkan adalah membangun kebersamaan untuk mengangkat dan memperbaiki kehidupan masyarakat yang kini terus didera penderitaan dalam kehidupannya.

Nuansa politik itu juga semakin terasa manakala silaturahmi Megawati ke Pondok Pesantren Al Hikam asuhan KH Hasyim Muzadi itu juga diikuti oleh tokoh-tokoh NU, kalangan ulama sepuh, dan kiai karismatik di Jawa Timur yang secara riil memiliki pengaruh dan massa yang cukup besar. Suasana seperti itu tentu terlihat sebagai bentuk prakondisi untuk mewujudkan koalisi politik antara Mega-Muzadi.

Koalisi politik seperti itu dinilai menjadi sebuah keniscayaan untuk mewujudkan komitmen yang telah dibangun dan disepakati bersama. Koalisi dalam konteks itu lebih sebagai media dan alat untuk mewujudkan cita-cita perbaikan kehidupan masyarakat yang telah disepakati kedua tokoh yang mewakili kalangan nasionalis dan agama.

Terjadinya koalisi politik Mega-Muzadi tentu dapat menjadi muara pertemuan bagi kekuatan mayoritas masyarakat Indonesia. Koalisi itu tentu dapat melahirkan legitimasi dan justifikasi politik yang kuat sehingga mampu melahirkan tatanan kehidupan kebangsaan baru yang lebih berpihak kepada kepentingan mayoritas rakyatnya.

Namun, gelagat terjadinya koalisi Mega-Muzadi tampaknya lebih diarahkan dan dikonsentrasikan pada upaya pemenangan pemilihan presiden/wakil presiden. Hal itu sangat beralasan karena dalam pemilihan presiden lebih dibutuhkan kristalisasi dukungan rakyat terhadap pasangan capres dan cawapres.

Arah politik itu sangat tampak dari berbagai nasihat dan pernyataan PBNU yang telah membebaskan warga nahdliyyin untuk memilih partai politik apa pun dalam pemilu legislatif. Pernyataan demikian tentu didasarkan pada kenyataan politik bahwa kader-kader NU kini telah tersebar hampir secara merata di berbagai partai politik.

Penegasan itu tentu sangat berbeda dari pernyataan PBNU dalam persoalan pemilihan presiden dan wakil presiden mendatang. Dalam konteks pemilihan presiden/wakil presiden, PBNU pada saatnya secara tegas akan mengeluarkan seruan, instruksi, dan arahan kepada seluruh warga NU, terutama dalam memilih figur capres dan cawapresnya.

Fenomena demikian menunjukkan bahwa PBNU memiliki agenda dan kepentingan politik tersendiri dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. PBNU memandang, pemilihan presiden/wakil presiden menjadi momentum yang signifikan untuk melakukan perubahan dalam berbagai sektor kehidupan.

Demi kepentingan itulah maka potensi besar warga NU harus dapat disatukan dan tidak boleh tercerai-berai. Soliditas pilihan politik itu sangat bermakna strategis karena dapat menentukan seorang figur capres/cawapres untuk dapat dipilih oleh mayoritas rakyat.

Agenda politik itulah yang semestinya secara cerdas dan cepat ditangkap PDI-P yang hingga kini belum menentukan pendamping Megawati sebagai cawapres. Peluang itu hendaknya segera ditangkap dalam bentuk formula koalisi politik Mega-Muzadi.

Formula koalisi itu secara riil dapat berbentuk paket pencalonan Megawati sebagai capres dan KH Hasyim Muzadi sebagai cawapres. Paket koalisi ini hendaknya segera diumumkan oleh PDI-P sebagai partai politik yang kelak berhak mencalonkan presiden dan wakil presiden.

Oleh karena itu, gegalat koalisi yang terjadi dalam silaturahmi antara Ketua Umum PDI-P dan Ketua Umum PBNU itu hendaknya segera diwujudkan dalam koalisi politik dalam bentuk paket pencalonan presiden dan wakil presiden. Langkah itu perlu segera dilakukan agar PDI-P tidak "disalip" oleh partai politik lain yang saat ini banyak melirik figur KH Hasyim Muzadi.

PDI-P mestinya secara realistis melihat, KH Hasyim Muzadi menjadi tokoh potensial, relatif bebas konflik, dan memimpin ormas keagamaan terbesar di Indonesia. Figur demikian tentu selalu ditimang dan dilirik oleh partai-partai politik karena dianggap memiliki pengikut dan basis massa yang sangat besar.

Namun, koalisi yang paling tepat dan ideal adalah antara Megawati dan KH Hasyim Muzadi karena mencerminkan bertemunya poros kekuatan besar masyarakat Indonesia, yaitu kelompok nasionalis dan agama. Bertemunya warga PDI-P dan warga nahdliyyin (NU) secara kalkulatif dapat menjadi penentu seseorang dapat menjadi presiden/wakil presiden.

Kalkulasi politik itulah yang membuat potensi terjadinya koalisi Mega-Muzadi dalam bursa capres/cawapres mendatang sangat terbuka lebar. Koalisi itu diperkirakan semakin transparan karena secara substansial kedua tokoh itu telah memiliki ikatan komitmen bagi perbaikan nasib masyarakat dan masa depan bangsa Indonesia.

Kontak Politik

Koalisi politik yang segera dibangun Megawati dan KH Hasyim Muzadi hendaknya didasarkan pada komitmen yang kuat untuk memperbaiki nasib masyarakat dan masa depan bangsa. Koalisi itu bukanlah semata-mata berorientasi kekuasaan untuk menduduki puncak singgasana kekuasaan di negeri ini.

Koalisi yang didasarkan pada egoisme kekuasaan cenderung mematikan cita-cita dan idealisme kerakyatan. Koalisi politik seperti itu cenderung dan hanya melanggengkan status quo kekuasaan sehingga tidak memberi manfaat sedikit pun pada perubahan nasib dan kesejahteraan rakyatnya.

Untuk itu, sebelum koalisi politik tersebut benar-benar terjadi dan disosialisasikan secara luas di hadapan masyarakat, sangat penting dilakukan kontrak-kontrak politik. Kontrak-kontrak politik ini akan memberikan arah, ruh, dan landasan yang kuat dalam menjalankan roda pemerintahan pada masa depan.

Kontrak politik ini antara lain pertama, mewujudkan karakter masyarakat Indonesia yang berwatak nasionalis religius dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Corak masyarakat demikian merupakan jati diri bangsa yang wajib dilestarikan agar tercipta tradisi kehidupan yang seimbang, harmonis, damai, dan bersatu.

Kedua, kekuasaan yang dimiliki adalah sebagai amanah yang harus diabdikan secara total kepada kepentingan seluruh masyarakat. Pemerintah dalam konteks ini harus lebih loyal dan berpihak kepada rakyat secara mayoritas sebagai pemberi mandat kekuasaan.

Ketiga, praktik pemerintahan hendaknya dikelola secara profesional, transparan, tanggung jawab, dan penuh keadilan. Pemerintahan harus diabdikan bagi seluruh komponen masyarakat yang majemuk sehingga tidak boleh berpihak atau memprioritaskan kelompok dan golongan tertentu semata.

Keempat, koalisi politik yang dilakukan hendaknya juga didasarkan pada tekad dan komitmen untuk memberantas kasus-kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan siapa pun dan dengan cara apa pun.

Langkah ini sebagai strategi untuk memulihkan dan membangkitkan kembali masyarakat dan bangsa Indonesia dari keterpurukannya akibat didera krisis multidimensional yang berkepanjangan.

Kontrak-kontrak politik itulah yang mestinya dikedepankan dan disosialisasikan di tengah masyarakat. Dengan cara itu, niscaya publik akan menyambut positif dan simpatik terhadap hadirnya koalisi politik yang dibangun Mega-Muzadi.

Kedua tokoh itu pada akhirnya harus mampu meyakinkan rakyat Indonesia - bahwa koalisi yang dibangun bukanlah demi merebut kekuasaan belaka - tetapi lebih sebagai aktualisasi tekad untuk memperbaiki nasib rakyat dan menyelamatkan masa depan bangsa. Besarnya komitmen kebangsaan dan kerakyatan inilah yang menjadi penentu akhir seorang figur capres dan cawapres dapat dipilih mayoritas rakyat Indonesia menjadi presiden dan wakil presiden. (29n)

- Aly Imron DJ, aktivis Generasi Muda Nahdlatul Ulama, tinggal di Semarang.