Anggaran PPK Tak Diakomodasi

KARANGANYAR- Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu 2004 tampaknya harus berpikir realisitis. Pasalnya, Pemkab Karanganyar tidak akan mengakomodasi seluruh anggaran senilai Rp 6,032 miliar yang mereka ajukan dalam APBD.

''Pemilu itu adalah gawe pemerintah pusat, jadi anggaran juga dari pemerintah pusat. Adapun pemerintah daerah bersifat hanya membantu,íí kata Sekda Drs Kastono DS, kemarin.

Seperti diberitakan sebelumnya, PPK dari 17 kecamatan se-Karanganyar yang tergabung dalam forum komunikasi PPK mengusulkan anggaran pendukung operasional penyelenggaraan Pemilu 2004 senilai Rp 6,032 miliar di luar anggaran KPU.

Anggaran itu akan digunakan untuk sosialisasi pemilu, kesekretariatan panitia pemungutan suara (PPS) dan PPK, pengadaan alat transpotasi untuk mobilitas, biaya tempat pemungutan suara (TPS), serta untuk konsumsi.

Seluruh PPK melalui ketua forumnya, Kentour Mulyadi SH, juga mengingatkan panitia anggaran DPRD dan Pemkab untuk merespons dan mengakomodasi anggaran yang diajukan. Jika tidak, seluruh PPK dan PPS siap meletakkan stempel dan mengundurkan diri.

Menurut Kastono, anggaran yang diberikan pada KPU bersifat hanya pendamping terhadap anggaran yang diterima dari pemerintah pusat. Anggaran dari pemerintah pusat itu nominalnya lebih kurang Rp 5 miliar. ''Meski demikian, Pemkab juga tetap membantu jika KPU dan PPK kekurangan anggaran. Anggaran tersebut akan diambilkan dari dana tak tersangka,íí jelasnya.

Sebelumnya Ketua DPRD Sumarso Dhiyono pernah mengatakan, DPRD telah menambahkan anggaran KPU yang sebelumnya Rp 73 juta menjadi Rp 814,5 juta. Jika anggaran itu masih kurang, akan berusaha menambah dengan melihat kekuatan anggaran yang ada.

''Saya kira anggaran yang diterima KPU, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu cukup. Kalau ada satu pihak yang kurang (PPK-Red), saya kira itu pandai-pandainya yang membagi," tandasnya.(G8-42s)