NU Hanya Dijadikan Kernet

• Hasyim Belum Putuskan soal Capres

SEMARANG- Ada pernyataan menarik Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi ketika bersilaturahmi dengan warga Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Auditorium RRI Semarang, semalam. Ketika itu ada warga PKS menanyakan sikap Hasyim jika ditunjuk sebagai calon presiden.

Mendapat pertanyaan tersebut justru Hasyim balik bertanya, ''Yang nunjuk siapa? Nanti rakyat yang nunjuk. Partai hanya nyoblos.''

Dia mengakui, setelah NU melakukan gerakan ukhuwah nahdliyah, wathoniyah, tasyawiyah, basyariyah, justru diketahui sekarang ini tampaknya yang akan menggandeng NU, maunya hanya jadi kernet dan bukan sopir. ''Harapannya dengan menggandeng NU, bisa mencari penumpang sebanyak-banyaknya untuk masuk dalam sebuah kendaraan.''

Saat ini, kata dia, kenyataannya banyak yang memiliki penumpang tetapi tidak punya kendaraan. Akibatnya, muncul dukungan lewat makelar-makelar politik. ''Saya ingin tegaskan kembali, saya ke Jakarta untuk jadi Ketua Umum PBNU, bukan jadi pejabat,'' tandas dia.

Kalaupun harus menjadi pejabat, kata dia, harus melalui hitung-hitungan yang menyangkut kemaslahatan umum. ''Kira-kira manfaat mana, bukan banyak mana yang dapat.''

Dia pun berseloroh, Presiden PKS Dr Hidayat Nur Wahid lebih cocok menjadi capres. Sebab masih muda, sedangkan dirinya sudah hampir 60 tahun. ''Masa depan saya ya kuburan itu."

Dia mengemukakan, hingga kemarin belum ada keputusan untuk itu. Karenanya, masyarakat diminta untuk tetap bersabar, diizinkan atau tidak. ''Kira-kira kalau masuk bisa ndandani atau malah katut sekalian.''

Mendengar Nasihat

Dalam silaturahmi tersebut, Hasyim memang diminta ceramah di hadapan ratusan warga PKS. Sejumlah humor ada kalanya diselipkan dalam ceramahnya, sehingga membuat suasana lebih hidup dan hadirin tertawa.

Sementara itu, Hidayat Nur Wahid dalam konferensi pers justru tidak bersedia berkomentar tentang pasangan capres-cawapres. Dia mengungkapkan, pertemuan yang digelar partainya hanya bersifat menyegarkan rohani warga PKS. ''Jadi kami sedang ngaji dari Pak Hasyim Muzadi, mendengarkan nasihat beliau, tidak ada agenda terkait dengan pemasangan.''

Silaturahmi, ujar dia, lebih pada bagaimana menghadirkan komitmen berbangsa dan bernegara yang bersih. Pihaknya berkeyakinan, Hasyim memiliki sikap politik yang reformis dan akan membawa bangsa keluar dari krisis.

Kaitannya dengan capres, Hidayat menekankan, PKS sudah sangat tegas dengan adanya Jaring Capres Emas, yakni penjaringan calon presiden berbasiskan kader dan massa. ''Kami serahkan ke kader PKS, siapa yang akan dicalonkan sebagai capres.''

Dia mengungkapkan, dari penjaringan tersebut muncul sejumlah nama, antara lain Hasyim Muzadi, Amien Rais, Cak Nur, dan sejumlah tokoh lain yang semua itu masih dalam proses di tingkat nasional. Siapa yang pasti akan dicalonkan, baru akan diumumkan bila pemilu legislatif sudah diketahui hasilnya.

Bila PKS mempunyai perolehan suara signifikan untuk mengajukan calon, kata dia, maka pihaknya tidak segan mencalonkan warga PKS. ''Akan tetapi kalau tidak, kami akan berkoalisi untuk memenangkan reformasi dan mengalahkan kelompok-kelompok yang telah menggagalkan reformasi,'' tegas dia.

Saat disinggung mengenai koalisi dengan partai lain jika suara PKS tidak mencukupi untuk mengajukan capres sendiri, Hidayat menjawab, secara prinsip pihaknya tidak akan berkoalisi dengan partai-partai status quo. Pihaknya hanya akan berkoalisi dengan partai-partai yang berbasis massa dan berasaskan Islam atau yang tetap berkomitmen menghadirkan reformasi di Indonesia.

Menurut dia, kawan-kawan dari partai atau ormas tersebut cukup banyak. Dalam hal ini, partainya sudah terbiasa berkomunikasi dengan kawan-kawan dari PNBK, PIB, PPDK, PAN, PKB, PBB, dan PBNU.

Soal partai status quo, dia enggan menyebutkan, namun hanya memberikan isyarat. ''Ya yang ingin melanggengkan kekuasaannya dan yang ingin menghadirkan kembali kekuasaannya yang dahulu telah gagal sejak berkuasa 32 tahun itu. Saya yakin, bapak-bapak lebih cerdas daripada saya.''

Mega-Akbar

Sementara itu, pemunculan wacana duet Megawati Soekarnoputri dan Akbar Tandjung yang merepresentasi koalisi PDI-P dan Partai Golkar dalam pemilihan presiden justru akan mendapat sambutan gembira kalangan reformis. Jika benar wacana duet itu, akan semakin memperjelas batas demarkasi antara kelompok reformis dan konservatif. Ini tentu akan mempermudah perlawanan, karena duet tersebut merupakan musuh bersama.

Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PDK) Dr Andi Alfian Mallarangeng mengemukakan, partainya lebih senang jika Megawati jadi berduet dengan Akbar. Sebab, itu akan bisa membuat mereka menjadi musuh bersama (common enemy) bagi yang menghendaki reformasi.

Dia memprediksi, koalisi PDI-P dengan Partai Golkar mungkin akan menimbulkan reaksi dari kelompok yang menghendaki reformasi. Sebab, kedua partai itu merepresentasikan kekuatan lama atau kekuatan Orde Baru. Padahal, rakyat sekarang jelas menghendaki perubahan nyata agar segera dapat keluar dari krisis multidimensional. Reaksi rakyat itu akan diwujudkan dengan tidak memilih mereka sebagai presiden karena rakyat menghendaki perubahan.

"Krisis yang sudah berkepenjangan ini nantinya akan ada titik kulminasi. Pada titik itu, rakyat akan terbuka matanya. Rakyat tidak akan memilih mereka. Dengan demikian kekuatan reformis akan bersatu dengan sendirinya," papar dia di sela-sela deklarasi dan melantik Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) PPDK se-Surakarta di gedung DPRD Karanganyar, Minggu (29/2) petang.

Da menekankan, saat ini rakyat sudah jauh lebih kritis, terlebih dengan lolosnya Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tandjung dari jeratan hukum berkaitan dengan kasus korupsi Bulog Rp 40 miliar. Fenomena itu sudah barang tentu melahirkan kesadaran baru masyarakat. Jika nantinya PDI-P benar-benar berkoalisi dengan Partai Golkar, Andi meyakini Megawati akan menggandeng Akbar. Sebab, Partai Golkar selama ini sudah identik dengan Akbar. Tidak mungkin Megawati akan menggandeng kader Partai Golkar lain, seperti Aburizal Bakrie, Jusuf Kalla, atau Surya Paloh.

Andi menilai, konvensi presiden yang dilakukan Golkar sudah tidak bermakna sama sekali, mengingat partai itu pasti akan mencalonkan Akbar Tandjung. ''Indikasi itu sudah dapat dibaca dari bebasnya Akbar melalui kasasi Mahkamah Agung (MA) beberapa waktu lalu,'' ungkap dia yang kini sering muncul sebagai bintang iklan sebuah bank itu.

Saat menjawab pertanyaan wartawan seputar hasil Pemilu Legislatif 2004 nanti, Andi meyakini suara PDI-P dan Partai Golkar akan merosot. Pihaknya tidak sependapat dengan para pengamat lain bahwa PDI-P dan Partai Golkar akan mendulang banyak suara. Sebab, Pemilu 2004 berbeda dari Pemilu 1999.

Andi juga tidak yakin, jika duet Mega dengan Akbar akan memperoleh suara signifikan pada pemilihan presiden 5 Juli mendatang dalam putaran pertama saja. Dia menekankan, masyarakat jangan melihat perolehan suara Pemilu 1999. Sebab, Pemilu 2004 akan lain karena rakyat sudah sadar.

Andi mengaku memperoleh informasi, PDI-P telah kehilangan dukungannya di beberapa daerah yang dahulu menjadi basis dukungan. Di Jakarta dan Semarang, PDI-P sudah tidak ada apa-apanya lagi.

''Demikian pula Partai Golkar, suaranya akan merosot. Apalagi dengan putusan MA yang membebaskan Akbar. Orang Jawa mengatakan becik ketitik ala ketara (baik diingat, jelek kelihatan)," katanya.

Sementara itu, tokoh muda NU yang jadi calon legislatif mempunyai pandangan yang sama soal tawaran PDI-P merangkul Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi. Pasangan Mega-Hasyim tidak ideal, yang ideal Akbar-Hasyim.

Demikian simpulan pendapat Ketua Departemen Pengembangan Demokrasi DPP PKB Chotibul Umam Wiranu dan mantan Ketua Umum PB PMII Nusron Wahid menanggapi pernyataan kader PDI-P Taufik Kiemas yang berusaha melirik Hasyim sebagai wapres Mega.

Dia mengatakan, upaya kekuatan partai termasuk PDI-P untuk menggandeng Ketua Umum PBNU akan sia-sia. Pasalnya warga NU mengatahui, pernyataan itu hanya basa-basi untuk mendapatkan simpati warga NU.

Padahal, kekuatan massa NU yang kemungkinan mengikuti Hasyim Muzadi itu hanya sebagian kecil atau sekitar 25% dari jumlah keseluruhan warga NU yang tersebar di berbagai daerah.

Yang dimaksud 25% adalah warga NU struktural. Sementara itu, realitas kekuatan NU kultural dan mayoritas masih ke mantan Ketua PBNU KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). ''Maklum Gus Dur memimpin NU sudah beberapa periode dan kepemimpinannya benar-benar teruji menghadapi intervensi pemerintahan Orba saat itu,'' ujarnya.

Selain memimpin NU, Gus Dur juga disebut mempunyai trah keturunan pendiri NU sehingga secara kultural kalangan ulama, kiai, dan warga NU masih mengikuti Gus Dur.

Realitas kekuatan massa Hasyim yang hanya 25% itu, menurut Umam, sebetulnya sudah diketahui politikus di luar PKB termasuk PDI-P. Wajar jika upaya merangkul Hasyim Muzadi itu semata-mata basa-basi saja untuk memperoleh simpati.

Bahkan ada prediksi dari sejumlah elite politik, Hasyim Muzadi bisa dirangkul menjadi wapres jika dicalonkan PPP. ''Jadi kekuatan massanya bisa bertambah dari warga NU yang di PPP.''

Namun, ujar dia, hal itu tidak mungkin karena DPP PPP sudah memiliki calon presiden, yaitu Hamzah Haz. ''Mereka sebetulnya sudah punya perhitungan, makanya kalau sekarang berusaha merangkul, itu hanya basa-basi.''

Pernyataan senada juga disampaikan Nusron Wahid. Pasangan Mega-Hasyim jelas tidak memenuhi syarat strategis karena keduanya sama-sama dari Jawa. ''Kalau soal ideologis tidak masalah, karena PDI-P partai nasionalis dan Pak Hasyim tokoh agamais yang nasionalis.''

Karena itu, Nusron menyodorkan duet ideal untuk pasangan capres dan cawapres adalah Akbar Tandjung dan Hasyim Muzadi. ''Itu yang ideal,'' tandasnya.

Akabar, lanjut Nusron, adalah memimpin partai yang nasionalis dari luar Jawa. Adapun Hasyim Muzadi, pemimpin ormas Islam besar yang agamais nasionalis serta dari Jawa. ''Jadi, duet Akbar-Hasyim bisa mempresentasikan masyarakat luar Jawa dan Jawa.''

Upaya Memotong

Munculnya nama-nama calon wakil presiden yang akan mendampingi Megawati sebagai calon presiden pada Pemilu 2004, dinilai merupakan salah satu upaya memotong kemungkinan partai-partai politik besar lain untuk berkoaliasi.

''Saya menyebutnya sebagai politik mencari wapres. Sepertinya ini merupakan upaya memotong kemungkinan koalisi partai-partai besar lain. Jika partai-partai itu berkoalisi, mereka bisa membentuk kekuatan besar yang menghambat Mega duduk sebagai presiden,'' kata pengamat politik Fachry Ali dalam seminar ''Mampukah Indonesia Bangkit Pasca Pemilu'' di UNS.

Kemunculan wacana itu diprediksikan membuat partai-partai besar akan berusaha mencari kursi wakil presiden dan bukan kursi presiden. Partai-partai sepertinya disibukkan dengan pemilu, sebenarnya pembahasan sudah lebih teknis pada siapa yang akan menjadi presiden dan wakil presidennya.

Fachry menjelaskan, partai-partai besar memiliki infrastruktur politik yang lebih baik. Sementara partai-partai kecil, untuk memperkenalkan diri saja kekurangan waktu.

Pada bagian lain, pengajar FISIP UNS Drs Suharsono SU mengungkapkan, ada perbedaan perekrutan politik pada Pemilu 1999 dari Pemilu 2004. Dalam pemilu masa lalu, perekrutan politik cenderung karbitan.

''Misalnya, anaknya siapa, saudaranya siapa yang memiliki kedudukan kuat akan diangkat sebagai pengurus. Kalau pemilu sekarang, ada kecenderungan sifatnya comotan. Ketentuan partai harus memiliki pengurus minimal di sekian daerah misalnya. Kalau tidak ada kader ya comot seadanya saja,'' katanya.

Begitu pula dengan kuota 30% perempuan. Partai yang tidak memiliki basis masa kuat akan mencomot orang-orang tertentu untuk memenuhi kuota itu. Perekrutan politik hanya dengan merekrut orang-orang seadanya saja tanpa melewati kaderisasi atau pendidikan politik yang benar.

Koordinator Kelompok Kerja Pemberantasan Korupsi PP Muhammadiyah Abdul Munir Mulkan berpandangan, lembaga-lembaga sipil dan kaum akademisi perlu memberikan tekanan politik terhadap soal itu. (G7,G8,di,F11-33j,64j)