NU, PKB, dan Pemilu 2004

Oleh: FS Swantoro

ORGANISASI sosial keagamaan terbesar di Tanah Air adalah Nahdlatul Ulama (NU). Biarpun secara normal NU merupakan organisasi modern, komposisi kepengurusannya mencerminkan perwakilan subkultur pesantren. Biasanya, kiai yang dianggap terkenal punya khadam yang duduk dalam kepengurusan organisasi keagamaan ini. Karena itu, dapat dikatakan NU merupakan semacam konfederasi pesantren, yang putusan politiknya tidak bisa lepas dari pengaruh ulama dan kiai, terutama yang dianggap punya karisma yang disebabkan kealimannya.

Selain itu, sebagai jam'iyah diniyah Islamiyah, NU dalam kiprahnya selalu berpegang teguh pada kaidah keagamaan dan kenegaraan. Setiap kali akan mengambil keputusan atau merumuskan pemikiran dan menentukan langkah, kedua acuan itu selalu menjadi pedoman.

Bahkan sejak dipimpin generasi pendiri seperti KH Hasyim Asj'ari, KH Wahab Abdullah, dilanjutkan generasi penerus seperti Idham Chalid, Abdurrahman Wahid, dan Hasyim Muzadi, NU tak pernah absen dalam urusan politik negara-bangsa.

Sejak diputuskan kembali ke Khittah 1926 yang dicanangkan dalam Muktamar NU di Situbondo (1984) telah ditegaskan, NU merupakan organisasi sosial keagamaan. Namun dalam praktiknya putusan itu kadang dilanggar sendiri dan NU sering tergoda dalam politik praktis. Apalagi dalam era kepemimpinan Gus Dur, urusan politik praktis menjadi sangat menonjol. Akhirnya NU memang berhasil mengantarkan putra terbaiknya, yakni Gus Dur menjadi Presiden RI, biar hanya sebentar.

Permasalahannya dalam Pemilu 5 April nanti, NU akan menjadi rebutan partai-partai politik. Hal ini sah saja, karena NU punya anggota 30 juta orang, tersebar di seluruh pelosok Tanah Air.

Di luar PKB, banyak tokoh PPP, PAN, PDI-P, dan Golkar rajin sowan ke kiai khos dan pesantren NU. Dalam konteks itulah, tulisan ini dibuat.

Mencari Dukungan

Sebelum melangkah lebih lanjut, perlu ditengok peta politik hasil Pemilu 1999. Pemilu 1999 yang diikuti 48 parpol, kekuatan politik berada pada enam partai pemenang pemilu, yakni PDI-P memperoleh 35,69 juta suara atau 154 kursi DPR. Disusul Partai Golkar meraih 23,74 suara atau 120 kursi DPR, kemudian PPP memperoleh 11,33 juta suara atau 59 kursi DPR, PKB memperoleh 13,34 juta suara atau 51 kursi DPR, PAN memperoleh 7,53 juta suara atau 35 kursi DPR, dan PBB memperoleh 1,94 juta suara atau 13 kursi DPR. Sisanya, 11 partai hanya memperoleh antara satu hingga enam kursi DPR dan 28 partai lagi tidak memperoleh satu kursi pun di DPR.

Dalam Pemilu 2004 yang akan diikuti 24 partai politik, muncul banyak prediksi. Dalam berbagai hasil polling akhir-akhir ini, peta di atas bisa berubah secara diametral. paling tidak komposisi dan jumlah suaranya pasti akan berubah. Misalnya, Golkar diprediksi bisa mengalahkan PDI-P meski tipis. Jumlah suara PDI-P turun terutama di daerah basis seperti Bali, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara Golkar suaranya akan naik untuk daerah Jawa dan luar Jawa. Begitu pula PPP, PKB, dan PBB diperkirakan suaranya menurun, akibat partai ini tak punya figur pemimpin partai yang karismatik, seperti misalnya Megawati. Sementara PAN dan PK Sejahtera, diperkirakan akan mendulang suara secara meyakinkan. Hasil polling beberapa media cetak dan elektronik (teve) akhir-akhir ini menunjukkan kedua partai yang didukung kelompok Muhammadiyah dan Masyumi ini suaranya bakal melonjak pesat.

Itu antara lain disebabkan keberanian dan popularitas Amien Rais dan Hidayat Nur Wahid berikut kredibilitas mereka seperti yang digambarkan dalam polling kandidat presiden belakangan ini.

Agak berbeda dari Gus Dur, meski ketokohan dan keislamannya tak diragukan, kiai berdarah biru dari NU ini punya kelemahan fisik serius yang bisa mengganggu langkahnya secara permanen. Itu problem besar yang sulit dipecahkan para pendukungnya, meski kader PKB masih menginginkannya kembali menjadi presiden dalam Pemilu 2004. Ada beda pendapat serius antara PKB dan NU terhadap pencalonan Gus Dur ini yang belum terpecahkan hingga sekarang.

Semua kiai NU dan elite PKB sebenarnya mengakui kekiaian Gus Dur. Sebaliknya, Gus Dur juga tahu persis bagaimana harus berhubungan dengan para kiai NU. Inilah seni politik dari kalangan subkultur pesantren yang cukup peka tatkala seorang politikus harus bersandar pada kiai, sekaligus bagaimana mampu mengelola legitimasi kiai.

Di NU ada banyak kiai yang dianggap punya karisma di atas kiai biasa. Hanya orang seperti Gus Dur yang tahu seni politik untuk mengelola semua itu dengan baik. Kalau tidak, biasanya lembaga kiai juga harus memberikan kata akhir. Persoalannya hanya ada dua kemungkinan, apakah diterima atau ditolak atau dikucilkan dari komunitas para kiai.

Problem lain adalah kengototan Gus Dur untuk menjadi kandidat presiden pada Pemilu 2004 membuat banyak kiai reguler berikut kiai khos agak risi/enggan. Kini banyak kiai NU kecewa terhadap fungsionaris PKB dan mempertanyakan "keabsahan" pencalonan Gus Dur sebagai kandidat presiden dari PKB. Bahkan Kiai Mawardi Soleh dari Situbondo secara tegas pernah mengatakan, "Gus Dur secara fisik kurang memenuhi syarat."

Gelagat dari sebagian kiai itu cukup mengejutkan. Sikap kiai NU sekarang bertolak belakang (berseberangan) dengan ketika Gus Dur masih berkuasa. Pada waktu itu banyak kiai siap turun ke jalan menjadi bamper atau pasang badan untuk mengadang pelengseran Gus Dur yang disebut "azimatnya NU" (Tempo, 2003).

Ada fenomena apa dengan sebagian kiai yang kini berbalik secara diametral, ramai-ramai kurang sepakat mendukung pencalonan Gus Dur. Ada yang bilang, banyak kiai yang dikecewakan atau Gus Dur mendapat masukan yang salah dari orang-orang di sekitarnya, terutama dari elite politik di PKB.

Dari setting politik itu, kini banyak partai terutama lima partai besar seperti PKB, PDI-P, Golkar, PPP, dan PAN mencari dukungan dari jami'yah ulama itu. Apalagi presiden dan wakil presiden nanti akan dipilih secara langsung oleh rakyat. Karena itu, beberapa tokoh PDI-P, Golkar, dan PAN getol mencari "restu dan dukungan" kiai khos NU. Jika upaya itu berhasil, pertanda lonceng kematian bagi PKB.

Dua Kubu

Persoalan yang masih mengganjal di hati kiai NU hingga sekarang adalah turunnya Gus Dur secara "kurang terhormat" dalam kasus Buloggate I. Padahal, Gus Dur belum ada dua tahun memegang kekuasaan, tiba-tiba dilengserkan oleh lawan-lawan politiknya. Sejak itu, PKB terus dilanda kemelut dan terpecah menjadi dua kubu, yakni kubu Alwi Shihab didukung Gus Dur dan kubu Mathori Abdul Djalil, yang karena hadir dalam SI MPR, akhirnya dipecat dari jabatan sebagai Ketua Umum PKB, meski oleh Megawati dipercaya menjadi Menhankam RI.

Akhir dari perseteruan itu dimenangi kubu Alwi Shihab, karena Mahkamah Agung menyatakan PKB Alwi Shihab sebagai pemegang hak atas nama, atribut, dan gambar PKB.

Namun sampai sekarang, para kiai dan ulama NU masih prihatin atas kondisi tersebut. Kini juga masih timbul pro-kontra untuk memberikan dukungan terhadap pencalonan Gus Dur sebagai kandidat presiden. Beberapa kiai yang cukup berpengaruh kini mulai melirik Ketua PB NU KH Hasyim Muzadi sebagai kandidat presiden atau wakil presiden yang lebih pas daripada Gus Dur.

Hal ini agak beda dari Wakil Ketua PKB Mahfud MD yang masih yakin PKB dalam Pemilu 2004 akan memperoleh suara sekitar 23%. Alasannya, para pemilih PKB umumnya pemilih tradisional yang fanatik terhadap partai bikinan NU, terutama untuk daerah pemilihan Jawa Timur, sebagian Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Di luar itu beberapa daerah di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi warga nahdliyyin akan terpecah ke partai lain. Gus Dur setiap kali keliling daerah selalu menekankan agar "warga NU dalam pemilu mendatang masih tetap mencoblos PKB". Ini untuk membuktikan PB NU akan mendukung partai yang mereka dirikan bersama-sama.

Namun kondisi riil saat ini, selain yang disebut di atas, PKB minim memiliki tokoh selevel Gus Dur. Atau sebagian besar, tokoh dan pemimpin PKB kurang dikenal dibandingkan dengan tokoh-tokoh NU seperti Kiai Abdullah Abbas dari Pesantren Buntet, Cirebon, Kiai Abdullah Faqih dari Pesantren Langitan, Tuban, Kiai Mas Subadar dari Pesantren Raudhatul Ulum, Pasuruhan, Kiai Muhaimin Gunardho dari Pesantren Parakan, Temanggung, dan Kiai Ahmad Idris Marzuki dari Pesantren Lirboyo, Kediri. Merekalah yang sering mendapat sebutan sebagai kiai khos yang punya posisi linuwih.

PKB sekarang masih dalam kondisi yang memprihatinkan, apalagi jika harus bertarung dalam Pemilu 2004. Masih ada siswa waktu sedikit jika ingin mengubah citranya lebih baik, yakni melempar isu-isu politik yang bersih dan memihak rakyat. Tak usah muluk-muluk, tetapi semuanya harus konkret dan realistis (terjangkau).

Sebagai catatan akhir, ada dua hal yang ingin saya garis bawahi dalam kesempatan ini. Pertama, NU harus dapat mendorong sukses Pemilu 2004 yang sangat strategis ini. Artinya, dapat memilih wakil rakyat (DPR, DPRD, dan DPD) serta presiden dan wakil presiden untuk kelangsungan hidup bangsa ke depan.

Kedua, NU sebagai organisasi keagamaan terbesar bersama komponen masyarakat lain mampu mengakselerasi terwujudnya keadilan sosial, kesejahteraan, dan kecerdasan masyarakat Indonesia pasca-Pemilu 2004.

Jika Pemilu 2004 berlangsung dengan berdarah-darah, kita akan mundur seratus tahun dan sulit untuk bangkit kembali dari keterpurukan yang sampai sekarang masih mengimpit rakyat. Ini kesempatan emas bagi partai politik dalam mencari dukungan dari warga nahdliyyin. (18c)

- FS Swantoro, alumnus Pascasarjana UGM, Ketua Departemen Politik Soegeng Sarjadi Syndicated, Jakarta