Perlu 72 M Dolar AS untuk Infrastruktur

JAKARTA- Indonesia memerlukan investasi hingga 72 miliar dolar AS untuk membangun berbagai infrastruktur baru dalam mendukung pertumbuhan ekonomi 6% dalam periode 2005-2009.

Meneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Kwik Kian mengungkapkan hal itu ketika menyampaikan sambutan pada peluncuran buku The Economic Landscape of Indonesia Infrastructure di Jakarta, Senin (1/3).

Kwik menekankan adanya partisipasi swasta dalam pembangunan berbagai infrastruktur tersebut mengingat keterbatasan kapasitas keuangan pemerintah.

"Namun, partisipasi itu harus dilakukan secara adil. Risiko komersial ditanggung sepenuhnya oleh swasta. Sebaliknya, pemerintah menanggung risiko regulasi dan politik,'' ujar Kwik.

Berbagai infrastruktur yang mendesak pembangunannya, antara lain pembangunan jaringan jalan tol di Jawa, pembangunan jaringan pipa gas alam, dan pengembangan jaringan telekomunikasi hingga ke wilayah pedesaan.

Perhatian Pemerintah

Kwik menjelaskan, ada tiga hal utama yang harus menjadi perhatian pemerintah untuk lebih memantapkan partisipasi dalam pembangunan infrastruktur.

Ketiga hal utama itu adalah upaya reformasi regulasi untuk menghilangkan hambatan partisipasi swasta, mendorong adanya unbundling, yaitu pemecahan pasar untuk mendorong terjadinya kompetisi antar-provider, dan mendorong pihak-pihak terkait mengikuti kesepakatan atau kontrak yang telah disetujui.

Sementara itu, Deputi Bidang Prasarana dan Sarana Bappenas Suyono Dikun menjelaskan, buku The Economic Landscape of Indonesia Infrastructure berisi informasi tentang kondisi infrastruktur ekonomi Indonesia. Buku tersebut berupaya menggambarkan apa adanya tentang keunggulan dan kekurangan fasilitas, pelayanan, kebijakan infrastruktur di Indonesia. (ant-82j)