2004, Jateng Andalkan Investasi Domestik

• Investasi Asing Diprediksi Turun akibat Pemilu

SEMARANG- Tahun ini investasi di Jateng akan difokuskan pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau investasi domestik. Ini dilakukan menyusul adanya kekhawatiran investor asing di Indonesia terkait dengan pelaksanaan pesta demokrasi yang berlangsung sekitar sembilan bulan.

Demikian antara lain terungkap dalam curah pikir soal investasi di Ruang Serbaguna Badan Penanaman Modal (BPM) Jateng Jalan Sugiyopranoto Nomor 1, kemarin.

Hadir dalam acara itu, Ketua BPM Jateng Drs Yeru Salimianto MM, dosen FE Undip Dr FX Sugiyanto, dosen FE UGM Dr Suratno, dan dosen FE UKSW Steven Khakhisina, serta para stakeholders yang terkait dengan sektor ekonomi.

''Kami melihat adanya kekhawatiran investor asing terhadap pelaksanaan pemilu. Karena itu, saat ini kami akan memaksimalkan peran investor domestik agar menanamkan modalnya di Jateng. Masalahnya, untuk berharap penanaman modal asing (PMA) rasanya memang berat dalam kondisi seperti itu,'' ungkap Yeru.

Menurut pendapat dia, salah satu faktor yang banyak menjadi pertanyaan calon investor PMA adalah keamanan. Sebagian besar pemilik modal masih berpikir dua kali untuk melepas modalnya, sementara mereka masih khawatir tentang kekondusifan keamanan selama pelaksanaan pemilu nanti.

''Umumnya mereka (investor PMA-Red) memilih wait and see bagaimana dengan hasil pemilu nanti,'' ujar dia.

Meski demikian, lanjut dia, pihaknya optimistis investasi PMDN (domestik) akan mampu terangkat baik dalam nilai maupun jumlah proyek investasi di wilayah ini.

Dia mencontohkan, selama 2003 investasi PMDN yang masuk adalah 21 proyek senilai Rp 3,6 triliun. Jumlah itu, kata Yeru, jauh lebih besar dari investasi PMA yang hanya Rp 900 miliar. ''Karena itu, wajar bila kami mengandalkan investasi domestik berdasarkan perkembangan tersebut,'' jelasnya.

Yeru menandaskan, investor yang paling diharapkan adalah dari para pengusaha lokal Jateng. Dia mengemukakan, potensi pengusaha Jateng sangat besar, hanya selama ini belum tergarap serius. ''Sebenarnya mereka (pengusaha lokal-Red) mampu membiayai investasi besar,'' tandasnya.

Penghambat Terbesar

Dosen FE Undip FX Sugiyanto menekankan, salah satu penghambat terbesar masuknya investasi ini adalah soal banyaknya perda sejak pemberlakuan UU Nomor 22/1999 tentang Otonomi Daerah.

Sejak aturan itu diundangkan ternyata cenderung memiliki dampak negatif terhadap perkembangan iklim investasi. ''Hal ini terjadi karena adanya pemahaman bahwa otonomi daerah hanya dimaknai sebagai cara meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dalam pengertian jangka pendek,'' ungkapnya.

Karena itu, dia berharap perlu adanya pemahaman bersama bahwa kemandirian kabupaten/kota hanya bisa dibangun secara kuat jika berbasis pada kekuatan ekonomi yang bersifat sustain. Mindset juga harus menjadi dasar kebijakan ekonomi dari setiap pemimpin daerah.

Sementara itu dosen FE UGM Dr Suratno berpendapat, faktor penting yang perlu diperhatikan agar investasi bisa masuk adalah soal konsistensi aturan. Maksudnya, harus ada jaminan bahwa perda-perda tertentu mempunyai kepastian masa berlaku. ''Dalam banyak kasus, cukup banyak aturan hukum yang tidak dijalankan konsisten sehingga para investor tidak bisa mengkaji secara lebih pasti,'' katanya.

Dosen FE UKSW Steven Kakhisina mengemukakan, meski tahun ini juga dicanangkan sebagai tahun investasi, perkembangan arus modal jangka panjang yang masuk ke Indonesia belum begitu menggembirakan. Investor diperkirakan masih enggan menanamkan modalnya di wilayah ini karena risikonya masih tinggi.(G2-82j)