PPA Siapkan Restrukturisasi dan Penjualan

• Soal Aset - aset Eks BPPN

JAKARTA- Dirut PT PPA (Perusahaan Pengelola Aset) M Syahrial menegaskan, recovery rate aset yang dikelola PPA akan diupayakan tidak lebih rendah dibandingkan recovery rate aset tersebut sebelum dialihkan dari BPPN.

"Ini kan nilai yang terendah, kok kita mau jual lebih rendah. Kita kan tidak seperti BPPN yang punya lex specialist (pengecualian hukum) artinya kita harus optimalkan. Jadi harus di atas dari nilai pengalihan," tegas Syahrial di Gedung Depkeu, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (1/3).

Ketika ditanya mengenai prioritas kerja, Syahrial mengatakan bahwa masalah tersebut masih akan didiskusikan. Namun yang jelas menurutnya, PPA selain melakukan restrukturisasi juga akan melakukan program penjualan.

Menyangkut modal disetor sebesar Rp 300 miliar, Syahrial menegaskan bahwa dana tersebut akan berasal dari setoran BPPN nonAPBN.

"Itu kan sudah dijelaskan, merupakan setoran BPPN kepada negara untuk dipakai kegiatan nonAPBN. Jadi tidak ada dana dari langit," ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Komisaris PPA Hadiah Herawati, yang menyatakan bahwa dirinya baru akan mengklarifikasi modal disetor tersebut.

Tentang penunjukan komisaris dan direksi, Hadiah mengatakan hal itu merupakan kompromi dari para menteri di kabinet. Padahal dengan bentuk PPA sebagai BUMN, maka kewenangan mengangkat dan memberhentikan adalah hak Meneg BUMN.

Sementara itu, pengamat ekonomi Faisal Basri mengungkapkan, momentum pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) adalah awal dari upaya menguraikan krisis moneter di Tanah Air secara tuntas dan komprehensif.

Menurut pendapat Faisal yang berbicara di sela-sela diskusi publik di Sekretariat YLBHI Jakarta, kemarin, uang pemerintah yang harus diberikan pertanggungjawabannya itu Rp 500 triliun. Ini belum ditambah dengan tugas lain, yakni memberitahukan siapa saja yang menikmati dana tersebut.

"Apakah dana tersebut hilang dalam sistematis krisis sehingga yang menikmati pihak luar negeri atau kesalahan kebijakan yang mengharuskan pertanggungjawaban politik. Atau, mungkin saja adanya skandal yang berakibat pidana kesalahan manajemen yang harus dipertanggungjawabkan secara korporasi dan kelembagaan," paparnya.

Faisal juga menyebutkan, dengan adanya pertanggungjawaban BPPN ini akan terlihat adanya mata rantai penikmat dari dana di BPPN yang menguap.

Jika BPPN berhasil dalam melakukan kerjanya, masyarakat dapat menerima kembali 70% uang yang dipinjamkan saat terjadi krisis ekonomi tersebut. Namun, ternyata dalam perjalanannya masyarakat harus menanggung 100% kondisi ini.

Dia menyebutkan, situasi ekonomi dan perpolitikan saling mengkait serta berhubungan erat. Karena itu, hasil kerja BPPN yang kurang maksimal tersebut memunculkan penikmat-penikmat yang nantinya akan memasok calon-calon politikus hingga tingkat calon presiden.

"Selain itu tidak tertutup juga kemungkinan berperannya adalah anggota DPR yang menjadi fasilitator," ungkapnya.

Lengang

Situasi kantor BPPN setelah ditutup pada akhir pekan lalu tampak lengang. Meski demikian, sejumlah karyawan eks BPPN datang ke Wisma Danamon dengan penampilan santai. Tidak terlihat ada aktivitas ramai seperti biasa ketika BPPN belum dibubarkan.

Sementara itu, mantan Deputi Ketua BPPN I Nyoman Sender mengatakan, saat ini orang-orang yang akan duduk dalam tim transisi setelah pembubaran BPPN masih ditentukan.

"SK-nya belum keluar. Tim transisi ini bertugas menyelesaikan masalah yang harus dibereskan seperti penyelesaian masalah likuidasi BBO/BBKU, administrasi, dan penjualan aset di BPPN," paparnya.

Sementara itu, ekonom dari CSIS Pande Raja Silalahi menekankan, recovery tate (tingkat pengembalian aset) BPPN tidak mungkin 28% seperti yang diklaim lembaga tersebut. "Kepastian angka itu sebaiknya menunggu hasil audit BPK," ujarnya.

Berdasarkan data terungkap, Kepala BPPN Syafruddin A Temenggung pernah menyatakan lembaga itu sedang menjalani 12 unit audit yang pelaksanaannya akan dibantu oleh Tim Pemberesan sebagai counter part dari BPK dan kantor akuntan publik. Mencermati hal itu, Pande menyarankan agar DPR meminta kepada BPK mengaudit investigasi yang dilanjutkan ke aparat hukum jika ditemukan penyelewengan.

Adapun Menneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Kwik Kian Gie menilai, recovery rate pada Perusahaan Pengelola Aset (PPA) akan lebih rendah dari tingkat pada BPPN. Alasannya, jelas dia, karena aset-aset yang tersisa lebih jelek dari yang dahulu di lembaga itu.

Sebagaimana diberitakan, PPA merupakan perusahaan yang menangani aset-aset yang jelas statusnya (free and clear) di BPPN berkaitan dengan pembubaran BPPN sejak 27 Februari.

Jumlah aset yang diserahkan BPPN ke PPA bernilai buku Rp 108,5 triliun dan diperkirakan Rp 10,8 triliun. Pada awal berdirinya, BPPN menerima aset kredit dari 72 bank sebesar Rp 346,72 triliun dan aset nonkredit senilai Rp 8,85 triliun. Selama lima tahun beroperasi (1999-2004), tingkat pengembalian aset kredit BPPN 28%. Secara terpisah Kwik menjelaskan, dominasi orang-orang BPPN di tubuh PPA ini sudah tepat. Alasannya, bila PPA diisi oleh orang-orang baru maka akan memperlama pekerjaan karena mereka harus bekerja dari awal sekali.

Hanya beberapa saat setelah dibubarkan, Meneg BUMN menetapkan susunan direksi PPA dengan Dirut Mohammad Syahrial (mantan Deputi Ketua BPPN) dan direktur terdiri atas Raden Pardede, Wandhy Wirariady, Emma Sri Martin, Rachmat Saptawan, Ananda Barata, serta Khrisna Daswara.(bn,dtc-82j)