Kredibilitas Pejabat Diuji dalam Masa-masa Seperti ini

- Menjelang masa-masa kampanye pemilihan umum seperti sekarang, masyarakat banyak menyoroti perilaku para pejabat mulai presiden sampai dengan bupati/wali kota atau bahkan sampai dengan camat dan lurah. Apalagi yang disoroti kalau bukan aktivitasnya dalam kaitan kegiatan sebuah partai politik. Tidak sedikit dari mereka yang merangkap jabatan sebagai fungsionaris partai atau setidaknya ikut bertanggung jawab bagi pemenangan partai politiknya. Mengapa harus pejabat yang disorot? Tentu saja karena mereka dengan segala kewenangannya sangat mungkin melanggar. Yakni menggunakan fasilitas kedinasan atau negara untuk kegiatan itu. Misalnya menggunakan mobil dinas atau menyita waktu kerja.

- Pada masa Orde Baru, itu hal yang sangat umum. Hampir semua mendukung Golkar yang ketika itu memang sebagai mayoritas tunggal. Tidak mungkin menjadi pejabat kalau tidak aktivis Golkar. Dan, birokrasi juga menjadi mesin politik yang paling utama. Karena itu menjelang dan pada saat pemilu, mesin-mesin politik itu bekerja maksimal. Tidak ada yang aneh rasanya ketika seorang menteri meresmikan sebuah proyek sekaligus memanfaatkan untuk kampanye. Tidak ada yang protes bila mereka full menggunakan fasilitas negara karena merasa yang punya negara dan berkuasa adalah mereka. Akan tetapi sekarang situasinya jelas sudah jauh berbeda. Era multipartai tidak lagi menghasilkan mayoritas tunggal. Pemerintahan didukung oleh beberapa kekuatan politik.

- Lebih dari itu, reformasi telah menumbuhkan kesadaran dan keberanian publik untuk mengkritik pemerintah termasuk perilaku aparatur dan pejabat. Untuk itu, jangan lagi mencoba bermain-main, misalnya menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan partai politiknya. Bukankah ketika menjabat sebagai menteri, gubernur, atau bupati/wali kota, seseorang sudah bukan lagi milik partai atau golongan tertentu. Dia adalah abdi rakyat, milik masyarakat dan sebagai konsekuensinya harus mampu pula menjadi pelindung dan pengayom. Sebagai aparat pemerintah, pejabat semestinya harus berposisi sebagai wasit yang baik. Yang tidak membela salah satu pemain. Apalagi ikut bermain atau turun langsung ke gelanggang.

- Ini perlu aturan yang jelas. Bagaimanapun agak rumit karena menyangkut fungsi-fungsi protokoler. Namun tetap bisa dipisahkan, kapan seorang pejabat berkegiatan dinas dan kapan mereka berposisi sebagai pengurus partai politik, juru kampanye, atau tim pemenangan pemilu suatu partai. Terkadang dalam praktik tidak mudah membedakannya. Yang paling ekstrem, pejabat harus cuti terlebih dulu sebelum memasuki masa kampanye. Bila tidak maka aktivitasnya harus benar-benar diatur agar tidak ''bergesekan'' satu sama lain. Bagaimana mobil yang digunakan, baju yang dipakai, dan juga atribut lain akan memperlihatkan di mana sebenarnya posisinya saat itu. Tidak mungkin lagi dicampur aduk seperti dahulu.

- Inilah saatnya kredibilitas itu diuji. Walaupun kita tak mungkin terlalu kaku menyikapi hal ini, dalam praktik akan terlihat apakah seorang pejabat berjiwa besar dan bertanggung jawab atas posisi dan fungsi yang harus diperankan. Akan dapat dinilai oleh masyarakat, apakah mereka bermain secara elegan atau tidak. Justru pada masa-masa seperti sekarang yang makin sensitif, para pejabat yang juga aktivis partai perlu bersikap ekstrahati-hati. Kalaupun karena tugas dan tanggung jawabnya tidak bisa meninggalkan sama sekali, yang penting memilah-milah dengan tepat. Karena pada sisi lain kita tak bisa lari dari realitas, seorang menteri, gubernur, bupati/wali kota adalah seseorang yang berada pada jabatan politik. Artinya, mereka jadi juga karena perjuangan politik.

- Mumpung belum telanjur banyak, kecenderungan yang terjadi akhir-akhir ini perlu dicermati bersama. Yang ideal, para pejabat itu untuk sementara tak perlu diposisikan terlalu aktif dalam partai. Apalagi bertugas untuk memenangkan pemilu di wilayahnya. Kita akui ini bukan hal yang mudah. Kecenderungan ingin memanfaatkan kekuatan atau akses birokasi mungkin akan dilakukan oleh siapa pun yang sedang berkuasa. Tugas kita semua untuk mengontrol. Panwas pemilu perlu bekerja lebih keras dan berani bertindak tegas apabila terjadi pelanggaran. Yang perlu diingat, masyarakat semakin kritis. Mestinya partai-partai politik juga berupaya untuk selalu tampil elegan dan simpatik. Demikian pula pemerintah termasuk para pejabatnya.