Kiemas Hanya Basa-basi

• Gus Solah: NU dan PDI-P Sering Berseberangan

JAKARTA - Nahdlatul Ulama (NU) adalah ormas Islam yang memperjuangkan nilai-nilai moral secara kultural ke gerakan sosial keagamaan. Dengan demikian berbeda dari gerakan politik parpol, terutama dengan PDI-Perjuangan.

"Bahkan keduanya sering berseberangan dalam menyikapi persoalan tertentu. Karena itu, pernyataan sejumlah elite itu hanya bertujuan memperoleh suara warga NU agar memilih PDI-P dan Megawati Soekarnoputri pada pemilu mendatang. Jadi dia sekadar untuk menarik simpati warga nahdliyyin," kata Ketua Tanfidiyah PBNU Salahuddin Wahid (Gus Solah) di Jakarta kemarin.

Adik kandung Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB Abdurrahman Wahid itu mencoba meluruskan pernyataan kader PDI-P Taufik Kiemas yang mengatakan, PDI-P mempunyai kesamaan platform dengan NU.

Secara terang-terangan, Gus Solah menolak pandangan Taufik tersebut. Dia mencontohkan soal Undang-undang Perkawinan, Peradilan Agama, dan Sisdiknas, antara NU dan PDI-P tidak sama. Contoh ini menunjukkan ada perbedaan PDI-P dengan NU yang diwakili Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam suara politiknya. Karena ada perbedaan itu, tidak bisa jika dikatakan satu platform.

''Apalagi selama ini pemerintahan Megawati tidak serius memberantas masalah korupsi yang merupakan salah satu masalah yang ingin dikikis habis oleh NU dengan gerakan moral bersama Muhammadiyah.''

Sebelumnya Taufik Kiemas mengatakan, PDI-P belum pernah menyebut tokoh tertentu sebagai calon wakil presiden untuk disandingkan dengan calon presiden Megawati. Namun, memang PDI-P mencari partai-partai yang mempunyai kesamaan platform dan ideologi.

Suami Presiden Megawati ini menyatakan, Partai Golkar dan organisasi yang berbasis Nahdlatul Ulama (NU) sudah memiliki kesamaan platform dan ideologi dengan PDI-P. Namun siapa yang dipilih menjadi wakil presiden mendampingi Megawati, sepenuhnya diserahkan kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Tidak Berpengaruh

Salahuddin mengemukakan, pernyataan Kiemas sekadar upaya untuk menarik simpati dan suara warga nahdliyyin agar memilih PDI-P dalam pemilu mendatang. Namun hal itu tidak akan berpengaruh sama sekali sehingga tidak akan mengurangi perolehan suara PKB. ''Bahkan, warga NU yang saat pemilu lalu memilih PDI-P, pasti tidak akan memilih partai banteng gemuk itu lagi,'' kata Gus Solah.

Adapun nama calon wakil presiden, kata Salahuddin, PBNU tidak perlu secara resmi mendukung atau terlibat langsung merekomendasikan. ''Jadi, biar segala sesuatunya melalui PKB.''

Di sisi lain, pernyataan Kiemas justru dibenarkan kubu Partai Golkar. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar, Rambe Kamarul Zaman menyatakan, memang ada kesamaan antara platform Golkar dan PDI-P, kendati persamaan itu tentu tidak seluruhnya.

Kesamaan itu, antara lain menyangkut paham kebangsaan, partai inklusif, terbuka dan berkomitmen mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ''Yang tidak sama, Golkar adalah partai yang mandiri dan demokratis,'' kata dia.

Meski begitu, Rambe tidak sependapat jika pernyataan Kiemas itu dikatakan berkaitan dengan kemungkinan bersedianya Akbar Tandjung menjadi calon wakil presiden mendampingi Megawati.

Tak Harus Mundur

Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya bila menjadi calon presiden (capres) ataupun calon wakil presiden (cawapres). Tak ada aturan pengurus PBNU harus mundur jika rangkap jabatan di pemerintahan.

Demikian disampaikan Wakil Sekjen PBNU Saiful Bahri Anshori saat menanggapi pernyataan salah seorang ketua PBNU Salahuddin Wahid yang mendesak Hasyim mundur jika menjadi capres.

"Tidak ada aturan di PBNU seseorang harus mundur jika merangkap jabatan di pemerintahan. Yang ada jika merangkap jabatan di partai harus mundur," kata Saiful, Minggu (29/2).

Saiful mencontohkan, Said Agil Husin Al Munawar yang menjadi menteri agama (menag) tetap menjadi Chatib Aam PBNU dan tidak mengundurkan diri.

Wasekjen PBNU itu juga membantah pernyataan Gus Solah bahwa Muktamar NU, Desember 2004 mendatang, mengagendakan sikap politik NU terhadap PKB. Dia menegaskan, NU belum menetapkan agenda muktamar. Untuk muktamar itu pun baru ditunjuk ketuanya, Ahmad Bagja.

Dia menjelaskan, acara yang akan digelar NU dalam waktu dekat adalah konferensi besar atau munas alim ulama yang akan dilaksanakan sebelum pemilu legislatif. Namun konferensi ini lebih menekankan upaya warga NU untuk menyukseskan pemilu.

Lebih jauh Saiful menyinyalir ada upaya untuk mengadu domba Gus Dur dan Hasyim Muzadi. ''Seolah-olah ada perseteruan (antara Gus Dur-Hasyim). Padahal itu tak ada," katanya.(di,dtc-87i,78t)