PDI-P Kumpulkan Bupati dan Wali Kota

- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mulai merapatkan barisan menjelang Pemilu 2004 ini. Setidaknya hal itu terlihat dengan semakin intensifnya konsolidasi internal, termasuk rencana mengumpulkan kader partai yang secara kebetulan duduk sebagai bupati dan wali kota. Jika rencana tersebut benar akan dilangsungkan Sabtu, 28 Februari 2004 mendatang di GOR Marina, ada hal-hal yang menarik untuk dilihat. Dilihat dari kepentingan intern PDI-P, pertemuan tersebut sah dan secara logika bisa diterima. Sudah seharusnyalah konsolidasi itu dilakukan mengingat begitu beratnya tantangan yang harus dihadapi pada pemilu mendatang. Bahkan, bukan hanya partai ini yang melakukan, melainkan yang lain juga.

- Pertemuan kader partai itu pastilah dirancang untuk kepentingan pemenangan dalam pesta demokrasi yang sebentar lagi tiba. Dan dengan melihat perkembangan yang ada, tampaknya tantangan ke depan terasa lebih berat. Begitu banyak persoalan bangsa dan negara, di samping persoalan intern dan juga kemungkinan berubahnya selera pemilih, sungguh bukan pekerjaan yang ringan. Partai ini pasti akan mengerahkan semua potensi sumber dayanya pada setiap lini untuk merapatkan barisan menggapai harapan. Persoalan intern dan kemungkinan berubahnya selera pemilih pasti sudah masuk dalam kalkulasi partai sehingga pertemuan kader itu dirancang untuk mencari jalan keluarnya. Masukan-masukan dari kader, terutama yang dekat dengan lapangan sungguh amat dibutuhkan.

- Lalu, kenapa begitu banyak orang khawatir? Sejenak kita melihat ke lapangan yang sesungguhnya. Partai ini mendapatkan suara yang cukup signifikan dalam Pemilu 1999 lalu. Perkembangan berikutnya, banyak kader partai yang kemudian mendapat mandat untuk menjadi bupati dan wali kota. Hal yang wajar terjadi sebagai pemenang pesta demokrasi. Adalah sebuah kebiasaan yang kemudian mungkin telah berubah menjadi budaya bahwa bupati dan wali kota selama Orde Baru saat pemilu berubah menjadi mesin suara yang tangguh. Apa yang tidak dipunyai oleh bupati dan wali kota? Semua punya, mulai dari dana, fasilitas, jaringan, bahkan sebagai salah satu pemegang otoritas kekuasan di daerah. Dengan demikian, menguasai mereka sudah cukup berarti menguasai suara.

- Mesin suara ini bekerja sangat mekanis sekali dan dengan model seperti inilah Orde Baru bertahan untuk waktu yang lama. Dalam hal ini, Golkarlah yang diberi kekuasaan sebagai mesin suara, sedangkan partai lain hanya sebagai pelengkap, seolah-seolah demokrasi benar-benar ada. Model yang mirip gurita ini toh akhirnya tumbang karena begitu banyak gugatan bukan semata-mata oleh sikap bosan, melainkan juga untuk keadilan. Meski akhirnya toh Golkar tumbang, terbukti jaringannya sampai hari ini masih efektif, bahkan boleh dibilang sebagai partai yang paling solid organisasinya. Bahkan, hampir seluruh model kampanye yang dilakukan Golkar dulu, akhirnya banyak juga dicontoh oleh partai lain.

- Jadi, kalau ada orang khawatir maka sesunguhnya bukan kekhawatiran itu yang penting. Melainkan sebuah harapan agar PDI-P jangan sampai melakukan hal yang sama seperti dilakukan Golkar kala itu. Jika kita sedikit mengaca sejarah, partai ini menang pada Pemilu 1999 karena menjadi partai model melawan Orde Baru. Sungguh ironis sekali manakala kemudian dalam perkembangan yang begitu pendek, PDI-P akan melakukan hal yang sama. Adalah kekhawatiran yang wajar jika kita ingat kasus Kuningisasi di Solo yang heboh dulu, tampaknya akan berulang dengan merahisasi. Kenapa pula, kembali model Golkar yang dicontoh begitu saja. Apakah tidak ada model lain yang bisa lebih menarik simpati, lebih elegan, lebih indah untuk dilihat dan dicontoh.

- Kita sungguh berharap, meskipun seluruh potensi partai dikerahkan, PDI-P tetaplah sebagai partai yang memberikan teladan bagi perkembangan demokrasi di tanah air. Akan lebih baik juga semua pihak berbaik sangka dan memegang apa yang dikatakan Ketua DPD Jateng, Murdoko SE, tidak ada penekanan pada pejabat dalam kaitan dengan pengumpulan kader partai mendatang. Seberapa jauh pernyataan Murdoko bisa dipegang, waktulah yang akan menguji kebenarannya. Sebab dalam ranah politik, seringkali pernyataan itu berbeda dari kenyataan, dan itu diterima sah saja, meski tidak dalam tataran hati nurani. Maka jika benar berlangsung, semoga pertemuan itu akan menghasilkan hal-hal yang positif bagi partai, bangsa, dan negara.