Tidak Ada Dana

KPUD Gandeng Diknas Bentuk KPPS

MALANG-Akibat kesulitan dana, membuat KPUD Kabupaten Malang belum membentuk Komisi Panitia Pemungutan Suara (KPPS). Hal itu karena dari APBN belum seluruhnya cair. Sedangkan dari APBD Kabupaten Malang tidak memberikan bantuan dana.

Untuk mengatasi masalah itu, KPUD setempat berencana memanfaatkan tenaga dari Dinas Pendidikan (Diknas). Masalahnya, menurut Ketua Pokja Organisasi, Logistik, dan Keuangan KPUD Kabupaten Malang Ir Nachrowie MSc, pembentukan KPPS itu sudah sangat mendesak. "Apalagi setelah KPPS itu dibentuk, kami harus menyosialisasikan soal pelaksanaan pemungutan suara itu," katanya.

Namun kenyataannya, lanjut dosen Universitas Merdeka Malang itu, hingga kini KPPS belum terbentuk. Padahal, perannya sangat menentukan kelancaran pelaksanaan Pemilu 2004.

Hingga kini, anggaran yang turun dari APBN lewat KPU hanya sekitar Rp 450 juta dari total anggaran Rp 13,9 miliar. Dana sebesar itu digunakan untuk operasional KPUD Kabupaten Malang selama dua bulan Rp 50 juta. Sedangkan sisanya, Rp 400 juta, dipakai untuk panitia pemilu kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Sementara kebutuhan dana Rp 13,9 miliar dari APBN itu rencananya akan dialokasikan untuk KPUD Kabupaten Malang sebesar Rp 2,3 miliar, Panwas Pemilu Rp 306 juta, PPK Rp 1,3 miliar, PPS Rp 1,5 miliar, KPPS sekitar Rp 7,6 miliar, dan panwas kecamatan Rp 901 juta.

"Jika sampai 5 Maret nanti belum ada kepastian soal anggaran KPPS itu, ya terpaksa kami akan mengurangi anggaran lainnya. Misalnya, kotak suara memakai kardus atau kresek hitam yang besar. Selain itu, kami akan mencoba bekerja sama dengan Dinas Pendidikan," terangnya.

Alasannya, kalau menggandeng Diknas, tidak perlu mengeluarkan anggaran karena mereka merupakan PNS. Hanya jumlah mereka tidak seperti yang dibutuhkan. (jo-69t)