"Akbar Menabuh Genderang Perang"

Menyusul keluarnya pernyataan Akbar Tandjung yang siap digandeng Megawati Soekarnoputri, Surya Paloh--peserta Konvensi Partai Golkar-- menegaskan, hal itu telah menunjukkan bahwa Akbar mulai menabuh genderang perang.

"Pernyataan itu amat menyakitkan dan sekali lagi bahwa Bung Akbar mulai menabuh genderang perang di dalam tubuh internal Golkar," tandas Surya Paloh kepada wartawan saat berkunjung ke Makassar, Senin lalu.

"Mungkin Akbar tidak menyadari implikasi dari pernyataan yang dikeluarkannya itu," tandasnya.

Menurut Paloh, pernyataan itu memberikan sebuah implikasi tersendiri, yakni melemahnya motivasi seluruh perjuangan dan harapan para kader Golkar. Bahkan, juga melemahkan harapan calon pemilik suara yang saat ini dalam posisi memberikan pilihan yang terbaik kepada Partai Golkar.

Dia melihat, tidak ada lagi daya juang dan tidak ada upaya-upaya semangat pembaruan. Yang ada, jelasnya, adalah hanya semangat kompromistis, bahkan menarik kepentingan untuk kepentingan pragmatis Akbar. "Saya secara pribadi dan banyak kader sebenarnya mempunyai satu keinginan bahwa inilah saatnya bagi kami untuk bisa menyatakan kepada publik bahwa Golkar paling siap dalam menjalankan suasana pembaruan. Yakni ada ketegasan sikap, ada konsistensi, ada kejujuran sikap. Bukannya masih pagi-pagi hari sudah menyatakan ingin berkompromi."

Bayangkan, kata Paloh, seandainya semua kader dan calon peserta konvensi menyetujui pernyataan Akbar, berarti konvensi tidak perlu diteruskan.

"Tidak ada gunanya lagi, karena kita hanya akan mengantarkan Akbar menjadi wakil presiden mendampingi Megawati."

"Sekali lagi saya tegaskan pernyataan Akbar itu menyakitkan, menyedihkan, dan memberikan demotivasi," ujarnya.

Apakah pernyataan itu sudah pernah dibi-carakan dengan peserta konvensi lainnya, menurut Paloh, belum pernah.

Kata dia, "Kita bisa memahami dalam kapasitasnya pada menit yang sama bisa berperan sebagai peserta konvensi Partai Golkar dan pada menit berikutnya Akbar sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Posisi Akbar Tandjung itu sulit memisahkan antara legalitas kapasitas sebagai ketua umum dan kapasitasnya sebagai peserta konvensi."(33t)