Akbar Akui Bertemu Mega

• Terjadi Sebelum Kasasi Keluar

JAKARTA- Dugaan kemungkinan telah terjadi kompromi politik menjelang keluarnya kasasi MA yang membebaskan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung dari jerat hukum akhirnya terkuak. Tidak tanggung-tanggung, kali ini pengakuan itu justru datang langsung dari Akbar Tandjung.

Dia mengakui, sebelum kasasi MA yang membebaskannya dari jerat hukum keluar, dirinya memang telah bertemu Presiden Megawati Soekarnoputri dan suaminya, Taufik Kiemas. Namun, Akbar membantah ada kompromi politik di balik keluarnya kasasi tersebut yang menyebabkan dia kemudian mengisyaratkan siap menjadi cawapres dari Ketua Umum PDI-P itu.

''Saya memang telah bertemu Bu Mega dan Pak Taufik Kiemas,'' ungkap Akbar dalam jumpa pers di gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa (24/2). Jumpa pers diadakan untuk menanggapi pernyataan dua capres peserta konvensi Partai Golkar, Wiranto dan Surya Paloh, yang menyesalkan pernyataannya yang ada kesan siap berpasangan dengan Mega.

Akbar mengungkapkan, para peserta konvensi Partai Golkar harus memahami posisi riil politik. Karena dalam pemilu legislatif yang akan digelar 5 April, belum tentu menempatkan Golkar sebagai pemenang seperti diramalkan banyak orang. Jadi jika mereka tidak dapat tampil pada posisi pertama, tentu Golkar harus bersikap realistis dan bersedia mendudukkan orangnya sebagai wakil presiden. Dan, hal itu sudah menjadi keputusan partainya.

''Kami tentu sebagai peserta konvensi sudah mengetahui ada keputusan seperti itu. Ini menjadi pegangan kami. Nanti bila seandainya pada waktunya organisiasi menetapkan karena situasi dan kondisi, khususnya tentang perolehan suara, kami harus menerima kenyataan untuk memposisikan sebagai yang nomor dua, tentu akan ditanyakan kepada peserta konvensi, atau pemenang, bersedia atau tidak. Itu pada waktunya. Ini kan tergantung lagi pada hasil perolehan suara yang akan datang,'' tegasnya.

Berkaitan dengan itu, Akbar meminta pengertian peserta konvensi lain, yakni Wiranto, Surya Paloh, Jusuf Kalla, dan Aburizal Bakrie untuk bisa memahami kondisi tersebut dan tetap melanjutkan mengikuti konvensi capres yang digelar partai itu.

Punya Kedekatan

Mengenai hubungan PDI-P dengan Partai Golkar, Akbar menilai dari sisi platform kedua partai memiliki kedekatan. ''Saya mengatakan, kami memang berjuang untuk bisa meraih dukungan yang cukup signifikan, 30%. Akan tetapi saya juga mengatakan, PDI-P juga cukup kuat. Potensi menjadi pemenang juga cukup tinggi. Karena mereka dahulu kan 34% lebih,'' ujarnya. Namun, Akbar mengaku sejak saat ini belum pernah secara eksplisit menyatakan jika PDI-P tampil sebagai memenang dan Partai Golkar di urutan kedua, Mega akan diposisikan sebagai presiden dan dia sebagai wapres.

''Jadi tidak ada eksplisit menyebutkan saya akan siap untuk menjadi wakil presiden dari Ibu Megawati. Sama sekali, eksplisit lo ya, tidak ada. Bahwa itu mungkin ditafsirkan simpulannya, karena saya mengatakan PDI-P juga tetap kuat sebagai partai, bisa jadi ditafsirkan seperti itu. Namun itu bukan kata-kata yang keluar dari (mulut) saya,'' tegasnya.

Saat ditanya, apakah sikap realistisnya untuk memosisikan sebagai wapres itu juga berlaku kepada capres dari partai lain, Akbar menekankan, hal itu terpulang lagi pada perolehan Golkar pada pemilu legislatif 5 April mendatang.

''Waktu itu kami berpendapat, belum bisa mengambil satu kebijaksanaan baru. Untuk itu perlu dilakukan rapim. Ya rapim itulah yang nanti akan memutuskan. Dan, kami harus tunduk pada keputusan rapim.''

Semua kader Golkar, ujar dia, adalah alat perjuangan partai. Apa yang diperjuangkan adalah misi partai dan bukan kepentingan pribadi. Mereka adalah orang-orang yang dipercaya partai untuk mengemban misi itu.

''Jadi semua harus kami kembalikan pada putusan partai. Kalau nanti misalnya kami memerlukan adanya suatu perubahan terhadap sikap dan strategi, maka akan kami adakan rapim. (Dan, biarlah) rapim yang akan memutuskan,'' jelasnya.

Dia membantah telah terjadi kompromi politik antara dia dan PDI-P sebelum proses kasasi yang memutuskan pembebasannya. ''Saya tegaskan, sama sekali tidak ada kompromi politik, sehingga saya siap memosisikan sebagai calon wapres mendampingi Bu Mega."

Wakil Ketua PP Muhammadiyah Dien Syamsuddin menilai, kesiapan Akbar menjadi cawapres mendampingi Megawati tentu saja memunculkan spekulasi adanya kompromi politik terkait dengan putusan MA yang membebaskan Ketua Umum DPP Partai Golkar itu.

"Kalau sepagi ini sudah ada kesiapan Pak Akbar Tandjung menjadi cawapres Ibu Megawati, orang akan membaca dan berspekulasi bahwa kesediaan itu terkait dengan kompromi politik dalam pembebasan Pak Akbar," ungkapnya seusai menyampaikan pidato dalam wisuda 611 sarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya. (A20,ant-64,88j)