75 Ha Tanaman Padi Terancam Puso

KENDAL- Jika air yang merendam areal persawahan tanaman padi di lima desa di Kabupaten Kendal tidak segera surut, bisa dipastikan 75 hektare tanaman padi terancam puso.

Lahan tanaman padi yang terancam gagal panen tersebut 50 hektare di Desa Wonosari, dan Bangunrejo Kecamatan Patebon, 25 hektare di Desa Kalibuntu Wetan, Kauman, dan Desa Bangunsari Kecamatam Kendal.

Jika setiap hektare diperhitungkan menghasilkan 7 ton gabah kering giling (GKG), akan ada 525 ton GKG yang gagal dipanen. Hal itu terungkap saat Dirjen Tanaman Pangan Dr Ir H Mochammad Jafar Hafsah melihat langsung areal lahan persawahan di Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal yang terlanda banjir, Kamis (19/2).

''Kondisi ini selain akibat hujan yang turun terus -menerus, juga karena tidak berfungsinya daerah tangkapan air,'' kata Mochammad Jafar Hafsah kepada wartawan.

Untuk mengatasi kerugian tersebut, Dirjen Tanaman Pangan akan membantu pengadaan benih varietas unggul, sekaligus mencegah penurunan jumlah produksi.

Di Desa Tanjungmojo

Pada kesempatan itu, Kadispertan Kabupaten Kendal Ir Sumantri Bambang Widodo ikut memaparkan berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi tanaman pangan di wilayah kerjanya.

Dirjen juga menijau lokasi persawahan tanaman padi di Desa Tanjungmojo Kecamatan Kangkung. Di lokasi persawahan padi yang terhindar banjir tersebut, Dirjen didampingi Kasubdin Bina Produksi Tanaman Pangan Dispertan Jateng Ir Sulaemah juga berbincang dengan petani H Harso.

''Lahan garapan saya dua hektare dan saya tanami padi. Hasil panenannya bisa mencapai 9 ton gabah kering per hektare,'' kata H Harso, sambil menjelaskan jenis bibit dan pupuk yang digunakan untuk tanamannya.

Ketua Kelompok Tani Sumbermulyo Supardi menjelaskan, benih varietas unggul yang ditanam di Kecamatan Kangkung didatangkan dari Wonosari, Gunungkidul.

Menanggapi keluhan petani tentang harga gabah yang jatuh pada saat panen raya, Dirjen yang juga sempat melakukan panen jagung mengatakan, akan meminta Depperindag untuk menyetop impor beras pada Mei-Juni.

Dolog sebagai pengendali harga, diharapkan juga dapat membantu petani dengan membeli hasil panen secara langsung dengan harga standar yang telah ditentukan pemerintah.

Bupati Hendi Boedoro yang mendampingi Dirjen mengatakan, badan usaha milik daerah (BUMD) Pemkab Kendal sedapat mungkin akan membeli beras dari petani. ''Selanjutnya bisa dijual kepada pegawai negeri sipil,'' ujarnya. (E4-73k)