Islam dan Demokrasi

Oleh: Chusnan Maghribi

PENGURUS Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) selama empat hari, 23-26 Februari 2004, mengadakan Konferensi Ulama dan Cendekiawan Muslim Se-Dunia di Jakarta. Koneferensi diikuti para rektor universitas-universitas Islam sedunia serta sejumlah rektor universitas dari Barat yang melakukan kajian tentang Islam. Tema konferensi adalah "Islam Rahmatan Lil'alamin". Terorisme termasuk isu penting yang dibahas dalam konferensi.

Menurut Ketua PBNU KH Hasyim Muzadi, konferensi bertujuan menjembatani hubungan Timur (Islam ) dan Barat agar tercipta peredaan ketegangan. Dalam konteks inilah, perbincangan mengenai Islam dan demokrasi relevan dilakukan. Bagaimanapun, prakarsa PBNU menggelar konferensi ini menjadi salah satu cermin sikap demokratis umat Islam. Namun di lain segi, umat lain kadang menilai umat Islam tidak demokratis lantaran tindakannya yang acap kali ekuivalen dengan teroris. Lantas, bagaimana sesungguhnya perspektif umat Islam mengenai demokrasi?

Pada satu sisi, sebagian umat Islam memandang demokrasi sebagai satu hal yang tidak representatif terhadap simbolisasi Islam. Demokrasi bukanlah produk ajaran Islam yang bersumber dari kitab suci Alquran dan hadis (assunah). Bagi mereka, demokrasi merupakan sebuah wacana sekuler di kalangan umat Islam, karena konsep demokrasi bersumber dari tradisi non-Islam, terutama Barat. Sementara itu, Amerika serikat dianggap sebagai negara yang paling representatif dengan wacana demokrasi, mengingat selama ini AS paling getol, bahkan seolah menjadi "polisi" atau "wasit" demokrasi, terutama di negara sedang berkembang.

Mereka berasumsi seperti itu, karena menggunakan pendekatan tekstual (qauliyyah) dalam metodologi tafsir teks suci. Secara tekstual, istilah demokrasi memang tidak ada di dalam teks suci, baik Alquran mupun hadis. Representasi umat Islam ini diwakili antara lain Taliban pimpinan Mullah Muhammad Omar, Al Qaedah-nya Usamah bin Ladin, Anshar Al-Islami, Hizbut Tahrir, serta sejumlah jaringan Islam radikal lain berskala global.

Akibat pemahaman seperti itu, mereka menjadi sangat resisten terhadap setiap wacana, budaya dan tradisi yang dianggap tidak menjadi representasi simbol Islam, termasuk demokrasi.

Sikap demikaian diimbangai semangat anti AS dan dunia Barat. Perilaku inilah yang selanjutnya secara tak langsung ikut menciptakan anggapan negatif tentang Islam di negara-negara Barat. Image negatif tersebut semakin menggejala di Barat karena terprovokasi tesis clash of civilization antara Timur (Islam) dan Barat pasca ambruknya blok komunis pimpinan Uni Soviet (Rusia) sebagaimana dikemukakan Samuel P Huntington.

Oleh sebab itu, umat Islam, bahkan umat beragama mana pun, akan menjadi pihak "tertuduh" manakala tidak mengalami reaktualisasi dan reinterpretasi nilai-nilai religinya secara mendasar. Reformulasi tafsir teks suci bagi setiap umat beragama dalam rangka kontekstualisasi agama dengan fenomena sosial, merupakan keniscayaan supaya agama tidak difahami secara radikal dengan argumentasi sepihak. Reinterpretasi ini dimaksudkan agar semua umat beragama lebih mengedepakankan aspek toleransi antar sesama dan humanisme universal.

Islam Moderat

Sementara pada sisi lain, dalam perspektif yang berbeda, anggapan atau tuduhan bahwa umat Islam ekuivalen dengan teroris bisa menyakitkan dan memojokkan kelompok Islam berhaluan moderat khususnya, yang selalu mencoba memadukan antara ajaran agama Islam secara substantif dengan demokrasi.

Mereka berpendapat, demokrasi merupakan sebuah keniscayaan (sunnatullah) bagi setiap manusia di muka bumi, dan secara substantif tidak berlawanan - bahkan selaras - dengan ajaran kitab suci Alquran dan hadis. Semangat dan pilar demokrasi, seperti kebebasan (liberation), persamaan (equality), dan pengakuan hak asasi manusia (human right) bukanlah paradoks di dalam ajaran Islam, namun sejalan dengan tuntunan Islam, seperti al-hurriyyah (kebebasan), musawah (persamaan) dan al-basyariyah (pengakuan kemanusiaan). Representasi kelompok ini dimotori banyak cendekiawan muslim, seperti Abid Al-jabiri, Abdullah Ahmad Na'im dan Hasan Hanafi. Pemikiran semacam itu kini juga menjadi primadona di kalangan cendekiawan muslim di Indonesia, terutama dari kalanga NU dan Muhammadiyah. Beberapa tokohnya, antara lain Nurcholish Madjid (Cak Nur) dan mantan presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Karena persepsi itu, klaim bahwa Islam sebgai ancaman bagi Barat, dan sebaliknya Barat merupakan ancaman bagi Islam, hanyalah mitos atau ketakutan di angan - angan belaka (Esposito, 1995). Karena itu pula, antara Islam dan Barat haruslah bekerja sama dalam rangka menyampaikan pesan - pesan suci kepada segenap umat manusia secara bersama-sama, terutama dalam perjuangan kemerdekaan kemanusiaan yang menjadi esensi dari ajaran agama dan teks suci seara universal.

Dewasa ini, salah satu wacana yang sedang dikembangkan di kalangan cendekiawan muslim Indonesia, sebagai titik temu (konvergensi) antara Islam dan Barat, adalah konsep liberalisasi Islam. Pengertian liberalisasi Islam bukan berarti agama Islam membuka keran kebebasan sebebas - bebasnya sebgaimana konsep liberalisme yang cenderung vulgar. Pemahaman liberalisasi Islam di sini lebih banyak terkait dengan desaklarisasi atau profanisasi agama (Islam) supaya lebih membumi dan adaptif dengan konsep sosial yang berkembang di dunia.

Dengan demikian, konsep liberalisasi Islam akan menjadikan agama kompatibel dengan nilai - nilai demokrasi. Islam kemudaian tak lagi vis a vis dengan demokrasi.

Sebagai ajaran, Islam sudah menemukan formulasi tafsir baru yang lebih profan.

Agama lalu tidak semata-mata identik dengan urusan ukhrawi (transenden), namun agama justru menjadi titik sentral kehidupan publik umat manusia.

Penghayatan dan pengamalan agama tidak semata - mata disandarkan pada pendekatan qauliyah, tetapi lebih pada aspek pendekatan tafsir sosial (kauniyyah), sebagai bagian dari sunnatullah umat beragama.

Bilamana gagasan tersebut diterima dan membumi di kalangan umat manusia, maka umat Islam tidak akan lagi dikatakan ekuivalen dengan terorisme, pedang, pembajakan, pengeboman, peperangan, maupun beragam stigma negatif lainnya.

Islam akan tampil dalam image yang "sesungguhnya Islam sebagai rahmatan lil'alamin" (rahmat bagi seluruh umat manusia bersama segenap ciptaan Tuhan yang lain di jagad raya ini).

Semoga Konferensi Ulama dan Cendekiawan Muslim Se-dunia di Jakarta sekarang ini mampu memberi kontribusi besar bagi tegaknya pilar - pilar demokrasi dalam Islam dan terbangunnya image positif Islam serta pemahaman Islam sebagai rahmatan lil'alamin, terutama di kalangan umat non-muslim. (29)

-Chusnan Maghribi, peneliti CIIS di Yogyakarta.