Pemimpin Irak Ingin Segera Mulai Perencanaan Pemilu

BAGDAD - Para pemimpin Irak kemarin mengatakan bahwa mereka ingin segera memulai perencanaan pemilu, setelah PBB memperkirakan perlu delapan bulan untuk mengadakan pemungutan suara nasional.

Sementara itu, para pejabat PBB harus menawarkan metode baru untuk memilih pemerintahan sementara yang akan mengambil alih kekuasaan dari koalisi pimpinan AS pada 30 Juni nanti, kata seorang tokoh partai muslim Syiah. Syiah mendesakkan penyelenggaraan pemilu sebelum penyerahan kekuasaan tersebut. Tetapi laporan PBB yang dikeluarkan Senin lalu mengatakan, Irak tidak dapat mengadakan pemilu sampai paling tidak Januari 2005.

''Jika tidak ada pemilu, maka siapa yang akan mengambil alih kedaulatan dari Otoritas Koalisi? Rakyat Irak perlu tahu hal itu,'' kata Hamed al-Bayati, juru bicara Dewan Agung untuk Revolusi Islam di Irak, yang punya kursi dalam pemerintahan sementara Irak saat ini.

Tetapi PBB yakin, langkah untuk memajukan rumusan pembentukan pemerintahan sementara diserahkan kepada Irak.

Utusan PBB Lakhdar Brahimi Senin lalu mengatakan, badan dunia itu - jika diminta - akan membantu mengajukan alternatif rencana Amerika untuk memilih pemerintah baru dengan menggunakan kaukus regional. Penggunaan kaukus regional itu ditolak seorang ulama Syiah yang berpengaruh di Irak. Dia menyebutkan cara itu tidak sah dan sebagian besar dari 25 anggota Dewan Pemerintah Irak menentang gagasan kaukus regional tersebut.

Rencana Kaukus

Laporan Brahimi mengesampingkan rencana kaukus tersebut. Gagasan kaukus tersebut dianggap terlalu rentan terhadap manipulasi Amerika. AS kini ingin memperluas dewan pemerintah agar lebih representatif dan memberinya kekuasaan untuk memerintah sampai pemilu diselenggarakan.

Dikecewakan oleh keputusan PBB tentang pemilu dipercepat, para pemimpin Syiah meminta jaminan bahwa pemilu tidak akan ditunda lagi. Mereka juga menyatakan kekuasaan pemerintahan sementara harus dibatasi.

''Kini, kami tidak punya pilihan kecuali menerima. Suka atau tidak. Tetapi kami ingin membuat kesepakatan dengan PBB tentang tanggal tetap pemilu melalui suatu resolusi,'' kata Mouwafak al-Rubaie, seorang Syiah yang duduk di Dewan Pemerintah Irak.

''Kami tidak ingin masuk ke lingkaran setan, di mana pemilu terus-menerus ditunda. Inilah yang dilakukan oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya di Irak,'' tambahnya.

Laporan PBB itu menyebutkan keamanan sebagai alasan kunci bahwa pemilu dipercepat mustahil diselenggarakan. Para gerilyawan masih melakukan serangan-serangan terhadap pasukan AS dan warga Irak yang dianggap bekerja sama dengan otoritas koalisi.

Dewan Pemerintah Irak kemarin bersidang untuk mengkaji laporan PBB tersebut, yang memperkirakan pemilu mungkin diselenggarakan Januari 2005, jika Irak dapat menyusun kerangka hukum untuk mengatur pemilihan itu Mei mendatang.

''Saya yakin, kita harus memulai persiapan-persiapan saat ini pada tingkat politis dan teknis tanpa menunggu penyerahan kekuasaan. Kita akan meminta secara resmi agar PBB membantu dalam pengorganisasian dan pengawasan pemilu,'' kata Mahmoud Othman, seorang warga Kurdi penganut Sunni yang duduk di dewan tersebut. Adnan Pachachi (penganut Sunni lainnya di dewan itu) mengatakan suatu komite akan dibentuk untuk memulai persiapan pemilu, dengan bantuan PBB.(rtr-ben)