Gerbang Batas Wilayah Dibangun Swasta

MENJELANG akhir masa jabatan pada 10 April, Bupati Tegal Drs H Soediharto punya gebrakan menarik. Yakni, membangun gapura batas daerah.

Proyek itu sebetulnya tidak baru bagi suatu daerah, baik di Jateng maupun di berbagai penjuru Tanah Air. Yang berbeda, Pemerintah Kabupaten Tegal menggandeng swasta untuk membangun gerbang batas wilayah.

Pemerintah membuat desain bangunan, sedangkan swasta yang membangun dan menanggung biaya proyek. Jadi pemerintah tak mengeluarkan biaya sepeser pun.

Kini sejumlah gerbang batas berdiri megah. Bangunan itu dikerjakan CV Duta Java Tea Industry. Perusahaan asli daerah itu membangun gerbang selamat datang di kawasan objek wisata Guci seluas 148 m2 dan di pos tempat pemungutan retribusi (TPR) Desa Rembul 132 m2.

Bangunan lain di pertigaan Tuwel, Desa Tuwel, Kecamatan Bojong, 15 m2, di Kelurahan Dampyak, Kecamatan Kramat, 130 m2, dan di Desa Kedungkelor, Kecamatan Warureja, 180 m2.

Kami cukup banyak dibantu pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Tegal sehingga selayaknya kami berperan serta dalam pembangunan di daerah ini. CV Duta Java Tea Industry siap menjadi mitra yang baik dalam pembangunan daerah,'' kata Kwee Handoko, pemimpin perusahaan tersebut.

Menggugah Swasta

Bupati Drs H Soediharto menyatakan inisiatif perusahaan itu dapat dijadikan pemantik untuk menggugah swasta berperan dalam pembangunan. Jika sekarang membangun gerbang batas, siapa tahu kelak banyak proyek lain dikerjakan sepenuhnya oleh swasta.

Ketika menjawab pertanyaan sejumlah fraksi soal RABPD tahun anggaran 2004, dia memaparkan rencana anggaran tahun ini dari pendapatan asli daerah lebih dari Rp 38,734 miliar. Atau, naik 5,21% dari anggaran tahun 2003 Rp 36,819 miliar.

Drs Muslikh, anggota FKB yang juga anggota Komisi E DPRD Kabupaten Tegal, menilai positif peran serta swasta dalam pembangunan daerah. Dia berharap peran swasta bisa diarahkan ke dunia pendidikan yang kini butuh anggaran besar. Karena, peningkatan kualitas pendidikan dapat menjadi pilar kesuksesan pembangunan.

Hal senada diungkapkan Sugirman, anggota FPDI-P dari Komisi D. Terlepas dari kekurangan yang dilakukan Bupati, dia menyatakan upaya menggandeng swasta itu positif dan perlu didukung. (Riyono Toepra-17g)