Mega: Negara Besar Tak Adil pada Islam

BUKA KONFERENSI: Presiden Megawati didampingi Menlu Hassan Wirayuda dan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso tiba di Jakarta Convention Center, sebelum membuka Konferensi Internasional Cendekiawan Muslim, kemarin. Konferensi yang diikuti sekitar 300 delegasi dari berbagai negara tersebut akan berakhir tanggal 26 Februari mendatang. (43)

JAKARTA- Presiden Megawati Soekarnoputri menilai dewasa ini ada kecenderungan dari negara-negara besar untuk memperlakukan secara tidak adil bangsa-bangsa yang masyarakatnya beragama Islam. Hal itu antara lain tampak dari tindakan sepihak yang diambil negara-negara tertentu terhadap Irak dan pemberlakuan undang-undang yang melarang penggunaan atribut keagamaan, seperti jilbab.

''Entah secara kebetulan, entah dengan kesengajaan. Terlihat ketidakadilan yang luar biasa dalam sikap dan tindakan negara-negara besar terhadap negara-negara yang masyarakatnya menganut agama Islam,'' kata Presiden ketika membuka Konferensi Cendekiawan Islam Internasional di Balai Sidang Jakarta, Senin (23/2). Acara yang diprakarsai PBNU itu dihadiri sekitar 300 cendekiawan Islam dari 43 negara Asia, Eropa, dan Afrika.

Presiden mengatakan, ketidakadilan dan sikap diskriminatif itu merupakan batu ujian bagi negara-negara besar. Terutama dalam menerapkan dan mempraktikkan hak asasi manusia yang telah mereka perjuangkan ke seluruh dunia sejak abad 20 silam.

Kendati demikian, merupakan hal yang mustahil untuk selalu mengklaim bahwa hanya umat Islam-lah yang mutlak benar dan yang lain mutlak salah. Sebab pihak mana pun jelas memiliki sisi kuat, sekaligus sisi lemah.

Berkaitan dengan itu, Kepala Negara menekankan perlunya umat Islam lebih banyak menampilkan sisi damai, sisi yang lebih luhur dari ajaran Islam. Daripada tampil dalam sisi yang penuh protes dan kemarahan terhadap masalah-masalah yang tidak murni bersifat agama.

''Jangan sampai berkepanjangan. Agama Islam yang mengajarkan dan pernah mempraktikkan dalam kenyataan, mengenai kedamaian, perdamaian serta toleransi antarumat beragama ini, tampil dalam sisi lain. Sisi yang penuh protes dan kemarahan terhadap masalah-masalah yang tidak murni bersifat agama,'' katanya.

Menurut dia, upaya menampilkan sisi damai dan lebih luhur dari Islam, tidak akan menghilangkan hak umat Islam untuk diperlakukan secara adil.

''Saya berharap umat Islam umumnya dan kaum cendekiawan muslim khususnya dapat ikut merumuskan formula yang tepat untuk mewujudkan kedamaian dan perdamaian dalam kehidupan umat manusia dewasa ini, dan masa datang,'' harapnya.

Konferensi yang difasilitasi Departemen Luar Negeri itu akan berlangsung hingga Rabu (25/2) dan ditutup Wapres Hamzah Haz. Dari 43 negara yang telah memberikan konfirmasi untuk mengirim delegasi, antara lain Amerika Serikat, Inggris, Australia, Vatikan, Libya, Sudan, Yaman, Mesir, Aljazair, Irak, Iran, Saudi Arabia, Rusia, Timor Leste, Suriname, India, Malyasia, Singapura, dan Filipina.

Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi mengungkapkan, seluruh faksi Islam, baik yang berhaluan keras maupun moderat, diundang hadir dalam KCII yang menghadirkan 31 pembicara dari luar negeri.

Menurut Hasyim, konferensi itu didasarkan pada pengalaman menangani konflik bernuansa agama di tanah air bersama organisasi keagamaan dan tokoh nasional lain yang tergabung dalam Gerakan Moral Nasional. Selain itu juga hasil diskusi dengan para guru besar Universitas Islam Al Azhar, pemerintah, dan akademisi Australia, serta mantan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Richard Gozney.

''Mereka setuju untuk meredakan ketegangan Islam dengan Barat tidak bisa melalui politisi, melainkan melalui kaum agamawan,'' katanya.

Gagasan NU itu memperoleh tanggapan positif dari negara-negara asing. Sebab sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia telah berhasil menunjukkan wajah Islam yang lain yakni Islam yang sejuk dan memperjuangkan perdamaian. Dalam empat bulan terakhir, persepsi Barat terhadap Indonesia dan umat Islam Indonesia, menurut dia, sudah lebih baik dibandingkan dengan pasca-bom Bali.

''Hal itu tidak lepas dari langkah dua organisasi massa Islam besar Indonesia, NU dan Muhammadiyah, dalam mengatur visi umat Islam Indonesia serta langkah hukum yang ditempuh Polri dalam menangani kasus terorisme yang dikaitkan dengan agama,'' tandasnya. (A20-64s)