Penolakan Pembebasan Akbar Makin Kuat

JAKARTA- Penolakan terhadap keputusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang membebaskan Akbar Tandjung, hingga kini masih terus berlangsung. Sejumlah LSM dan parpol menolak pembebasan Akbar yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan itu.

Penolakan itu di antaranya dilontarkan Komite Persiapan Pergerakan Indonesia (KPPI) melalui presidiumnya, Faisal H Basri. KPPI menilai putusan MA tersebut jelas-jelas telah melecehkan akal sehat, hati nurani, dan rasa keadilan masyarakat.

KPPI dalam siaran persnya yang diterima detikcom, Sabtu (14/2) menyatakan, keputusan MA itu juga didominasi kepentingan politik dan bukan proses hukum semata.

''Bentrok antara mahasiswa dan aparat sebagai bukti Partai Golkar telah menggunakan tangan-tangan aparat untuk mencapai tujuan politiknya,'' katanya.

Sementara itu, Konsorsium Hukum Nasional menyatakan, putusan kasasi MA itu merupakan potret buruk dunia peradilan di Indonesia.

''Ketua MA harus melakukan penyelidikan kepada majelis hakim yang memberikan putusan bebas dan menolak mereka untuk dipromosikan kariernya,'' kata Ketua Badan Pengurus Konsorsium Hukum Nasional Firmansyah Arifin dalam siaran persnya.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, pembebasan Akbar Tandjung dengan sendirinya telah melemahkan kepercayaan publik atas keseriusan pemerintah memberantas korupsi. Terlepas dari pro-kontra putusan itu, dampak negatifnya ada anggapan kalau pejabat akan terbebas dari hukuman.

Perjuangkan Presiden

Pengamat politik Hamid Basyaib mengatakan, Partai Golkar akan memperjuangkan Akbar Tandjung sebagai calon presiden setelah MA memenangkan kasasinya. Partai Golkar dianggap berhasil menutupi kasus Akbar melalui konvensinya itu.

"Ya jelas dong, presiden itu merupakan puncak karier politik seseorang seperti Akbar Tandjung yang sudah 40 tahun terjun di dunia politik. Tentu cita-citanya jadi nomor satu. Bagi dia cukup realistis, kalau nomor satu dimungkinkan, kenapa nomor dua?," papar pengamat politik asal Freedom Institute dan Yayasan Aksara ini kepada wartawan di sela-sela diskusi akhir pekan di Hotel Peninsula, Jakarta Barat, Sabtu (14/2).

Hamid mengatakan, Partai Golkar berhasil menutupi persoalan Akbar melalui konvensi capres. Dengan konvensi Partai Golkar dapat menutup kelemahan dan berhasil membangun citra bahwa partai itu partai demokratis. Apalagi Partai Golkar berani membuka calon presiden dari luar partainya. "Saya kira, jelas Akbar yang menang. Konvensi capres Partai Golkar kemarin itu dalam artian menutupi kasus Akbar antara divonis atau tidak," jelasnya.

Setelah divonis bebas oleh MA, lanjutnya, Akbar Tandjung akan tetap maju jadi calon presiden. Hamid juga menilai, calon-calon presiden di luar Partai Golkar belum ada yang meyakinkan.

Hamid mencontohkan, Amien Rais memang secara pribadi cukup meyakinkan. "Tetapi kita harus melihat pada Pemilu 1999 partainya (PAN) hanya dapat 7%," jelasnya.

Tokoh lain, Susilo Bambang Yudhoyono, kemungkinan memperoleh dukungan dari partainya kurang dari 1%. Dari sejumlah polling, Megawati Soekarnoputri memperoleh angka penurunan yang signifikan, angka moderatnya turun hingga 20%. Sementara itu, Hamzah Haz akan sulit mempertahankan jabatannya sebagai wakil presiden. (dtc-74k)