Debra H Yatim:

Kaum Marginal Tak Tahu Informasi Pemilu

INILAH feminis yang berkiprah dalam Koalisi Media untuk Pemilu Bebas dan Adil 2004. Bagi Debra H Yatim, memperjuangkan kesetaraan gender bisa lewat apa saja. Termasuk ikut ''mengawasi'' pelak sanaan Pemilu 2004. Bebas dan adil adalah kata kunci untuk menggapai hal-hal yang bermakna dalam kehidupan. Apa komentar dia tentang kaum marginal, politikus bermasalah, dan ''masa depan'' Pemilu 2004?

Berikut petikan wawancara dengan perempuan yang juga dikenal sebagai penulis andal itu.

Anda bersama beberapa aktivis LSM mendirikan Koalisi Media. Untuk apa?

Koalisi Media untuk Pemilu 2004 ini awalnya merupakan inisiatif tujuh lembaga masyarakat yang masing-masing mempunyai jaringan luas di tingkat internasional hingga lokal. Kami yang mengawali ini juga telah berpengalaman menjalankan program media berkaitan dengan Pemilu 1999 lalu.

Format seperti ini -yaitu media center- kami pilih dengan tujuan agar program media yang kami buat dapat dijalankan tanpa harus tumpang-tindih, tetapi menjadi lebih efektif dan efisien, baik dalam menjangkau sasaran maupun pengelolaan dana yang jumlahnya terbatas. Namun, bukan wewenang saya untuk mengatakan berapa kecil dana kami.

Media center ini selanjutnya akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga di luar koalisi tujuh lembaga inisiator, terutama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan media massa yang saat ini intens meliput Pemilu 2004.

Pada level suprastruktur, kami akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain seperti Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Adapun pada level infrastruktur, kami bekerja sama dengan organisasi-organisasi media itu sendiri, baik cetak maupun elektronik, swasta maupun publik atau komunitas.

Kedua belas organisasi yang tergabung dalam koalisi ini ada yang terkait langsung dengan bidang media. Ada pula yang kegiatan-kegiatan mereka tidak terkait langsung. Kami mulai bekerja pada September 2003 lalu. Kami terdiri atas Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lembaga Studi Informasi dan Media Massa Makasar, Indonesian Media Law and Policy Centre (IMLPC), Institut Studi Arus Informasi (ISAI), Kajian Informasi Pendidikan dan Penerbitan Sumatera (KIPPAS) Medan, Lembaga Studi Pers dan Informasi (Lespi) Semarang, Lembaga Studi Perubahan Sosial (LSPS) Surabaya, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), Radio Maraghita Bandung, Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) Jakarta, Yayasan Kelompok Kerja Visi Anak Bangsa, seta Yayasan Sains Estetika dan Teknologi.

Apa yang mendasari terbentuknya Koalisi Media?

Keprihatinan. Keprihatinan kami berawal dari lima undang-undang yang terkait dengan Pemilu 2004. Kelima UU tersebut adalah UU Pemilu, UU Politik, UU Legislatif, UU Susduk, dan UU Pilpres. Kalau kita pelajari satu persatu UU itu, jelas menunjukkan kalau para legislator, ternyata tidak merumuskan dalam kapasitas mereka sebagai negarawan.

Selain itu, kami juga prihatin pada sosialisasi Pemilu 2004 yang terjadi selama ini. Bagaimanapun Pemilu 2004 harus sukses. Bila tidak, terlalu besar ongkos sosialnya. Karena itu, kami lalu bersepakat membuat sebuah rencana besar untuk menyosialisasikan Pemilu 2004 lewat media massa.

Belum lagi dengan kemungkinan seperti yang terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya, seperti money politics. Selain itu kami juga khawatir pada kampanye terselubung melalui media karena tidak ada regulasi yang mengatur hal tersebut.

Bagaimana program-program organisasi ini?

Koalisi Media akan melakukan beberapa tindakan strategis. Misalnya melakukan Advocacy policy. Selain itu mengadakan investigasi terhadap kegiatan yang berhubungan dengan money politics dan kampanye terselubung. Juga dengan public campaign melalui media TVRI, jurnal bulanan, dan jaringan radio, dan media umum lain. Kami juga melakukan berbagai macam training atau pelatihan, workshop advokasi untuk jurnalis, riset, monitoring media, kampanye, dan kegiatan-kegiatan pendukung lain.

Mengenai monitoring media, itu kami melihat sekarang ini sudah banyak perbaikan. Dulu hanya partai-partai tertentu yang muncul di media massa yang netral sekalipun, karena partai itu besar dan punya banyak dana untuk iklan. Namun di sisi lain banyak juga tokoh media ingin tampil di pentas politik. Misalnya Surya Paloh. Belum lagi yang ingin menjadi anggota DPD, atau DPR, dan sebagainya.

Ini tentu perlu kita kontrol jangan sampai terjadi pemanipulasian, karena berselingkuh dengan parpol peserta pemilu yang berdana besar tentunya. Kita perlu kontrol berdasarkan aturan yang ada. Begitu juga dengan keselamatan wartawan peliput pemilu. Karena sangat mungkin oknum partai peserta pemilu memaksakan pemberitaan yang baik-baik saja sesuai kehendak mereka. Padahal faktanya jauh dari itu. Misalnya mereka melakukan kecurangan. Mana ada yang mau diberitakan curang walau begitu kenyataannya.

Setelah itu semua dilakukan, kami berharap masyarakat lebih memahami dan proaktif dalam proses pelaksanaan pemilu. Masyarakat juga menjadi lebih kritis dalam mengonsumsi berita yang disajikan media massa yang terkait dengan pemilu. Selain itu para wartawan peliput pemilu juga mampu menghasilkan produk-produk liputan berupa berita dan laporan akurat dan kredibel.

Karena itu semua nanti akan memengaruhi masyarakat dalam memilih calon yang terbaik dalam Pemilu 2004, dengan demikian, kita masih bisa berharap pada tujuan akhir terbentuknya good governance dalam Pemilu 2004.

Sudah ada riset atau kegiatan yang dilakukan untuk semua ini?

Sudah. Misalnya dari bidang pers, AJI dan ISAI melakukan pemantauan terhadap pemberitaan, terutama tentang partai yang mulai melakukan kecurangan - misalnya mencuri start kampanye. Lalu yang lain mengadakan penelitan tentang kaum marginal. Bagaimana kondisi-kondisi kelompok marginal itu -dalam hal ini kaum buruh, petani, perempuan ekstahanan politik, lanjut usia, dan penyandang cacat menjelang Pemilu 2004. Akhirnya kami mengetahui kaum marginal banyak yang tidak mempunyai informasi lengkap tentang Pemilu 2004.

Gampangnya tata cara mencoblos yang benar saja dengan sistem baru masih banyak yang tidak tahu. Kami juga akan teliti lagi apakah tidak tahu beneran atau sengaja dibuat tidak tahu oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Perlu kami tugaskan, semua ini bukanlah tugas kami atau KPU semata, melainkan tugas kita semua. Karena itulah, kami mencoba membuat sesuatu yang bisa menggerakkan masyarakat agar sadar akan kewajiban mencerdaskan sesama untuk Pemilu 2004.

Perlu diingat jumlah pemilih kita di atas 100 juta, tepatnya 140 juta. Coba bayangkan! Bagaimana kalau 50 persennya saja tidak tahu bagaimana tata cara pemilu yang benar? Kan suaranya bisa tidak sah.

Dari penelitian yang kami lakukan menjelang pelaksanaan Pemilu 2004, secara garis besar dapat dikatakan, tidak terjadi perubahan signifikan dalam hal akses dan kapasitas politik kelompok marginal. Belum ada upaya-upaya serius untuk memberikan pendidikan politik terhadap mereka. Tidak ada good will dari pemerintah dan parpol.

Selain itu, tidak adanya perubahan yang secara signifikan menguntungkan posisi ekonomi kelompok marginal, menjadikan kelompok ini tidak begitu antusias menghadapi Pemilu 2004. Mereka bahkan cenderung apatis dan antipati. Ternyata pemilu tidak akan berpengaruh signifikan terhadap nasib mereka. Jadi, mereka tidak mempunyai lagi sense of belonging.

Kembali ke menggugah kesadaran bersama... Bagaimana cara menggerakkan kesadaran bersama?

Kami membuat beberapa buku. Ada buku panduan untuk pemilih pemula, panduan dan pendidikan untuk pemilih tunanetra, pendidikan untuk pemilih perempuan. Di sampul dalam buku itu kami beri keterangan, silakan difotokopi dan disebarluaskan kepada siapa pun.

Kalau sang pembaca ini peduli, maka minimal dia akan memberikan keterangan yang benar tentang pemilu kepada sanak saudara. Kan efektif bila masih ada ibu atau nenek yang sudah masuk kategori orang tua langsung mendapat informasi dari orang terdekat.

Kami memang sudah membagikan buku ini mulai dari KPU Pusat sampai KPU tingkat kabupaten dan kota. Masing-masing hanya kami beri 20 buah per judul. Silakan mereka memperbanyak dan menyebarkan sendiri. Kalau sadar akan makna penting menyukseskan Pemilu 2004, mereka seharusnya terpanggil dong untuk itu.

Mereka kan bisa bilang kalau masyarakat belum jelas silakan memfotokopi buku ini di KPUD. Jadi, kalau masalah sosialisasi belum beres, semua orang langsung dengan cepat menuduh KPU. Padahal KPU baik pusat maupun daerah itu jumlahnya berapa orang sih? Jumlah itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan tugasnya yang berat. Mengapa kita yang tahu tidak berbuat sekemampuan kita?

Lalu darimana dananya?

Kami mendapatkan dana dari internasional. Ada dari Yayasan Tifa dan kemitraan untuk reformasi pemerintahan dan sebagainya. Risikonya mungkin ada yang menuding kami berbuat yang bukan-bukan. Kami dituding menjual negara. Ini kan aneh. Kami mau mencerdaskan bangsa, kok dituduh macam-macam. Negara kita saja tidak berupaya untuk ini. Dan, ini tidak ada ikatan, karena merupakan hibah. Saya tidak mengerti mengapa tudingan seperti ini bisa begitu dinyaringkan.

Apakah pemilu betul-betul bisa bebas dan adil?

Banyak faktor untuk mencapai semua itu. Kami terus saja berusaha dan berdoa agar pemilu bisa berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Kalau tidak tercapai 100 persen ya di atas 80 persen. Kalau 2004 ini tidak bisa, ya harapan kami bisa berguna untuk masa datang yang lebih baik. (Hartono Harimurti-72)