• Buka Puasa dan Sujud Syukur

JAKARTA- Pekikan''Allahu Akbar'' dari para pendukung Akbar Tandjung terdengar lantang menyambut putusan majelis hakim MA yang mengabulkan kasasi yang diajukan Ketua Umum Partai Golkar itu dalam kasus penyimpangan dana nonbujeter Bulog.

• 73 Mahasiswa Luka-luka

JAKARTA - Proses kasasi kasus Akbar Tandjung yang berbelit-belit dan cukup melelahkan, semalam mencapai klimaksnya ketika majelis hakim MA memvonis bebas Ketua Umum Partai Golkar tersebut. Namun seorang anggota majelis dalam musyawarah menolak kasasi itu.

ADUH Gusti. Demikian orang Jawa biasa mengungkapkan kegalauan hatinya menghadapi peristiwa yang terasa berat, di luar jangkauan kemampuan mengatasinya, bahkan tidak masuk akal. Ungkapan itu keluar begitu saja tatkala mendengar keputusan MA yang membebaskan Akbar Tandjung (AT) dari kasus penyelewengan uang negara alias korupsi.

SIAPA pun tak akan membantah bahwa Akbar Tandjung merupakan politikus ulung. Ketika hampir seluruh elite pejabat tinggi pada masa Orde Baru tersingkir dari panggung kekuasaan, Akbar menjadi satu-satunya orang yang beruntung, karena tetap saja berkibar di era reformasi.

BAGAIMANA sikap dan tanggapan rival-rival politik Akbar terhadap vonis bebas yang dijatuhkan MA? Ketua FPDI-P DPR Tjahjo Kumolo: Kami tidak punya kepentingan apa pun terhadap persoalan itu. Jadi kami tidak begitu mempersoalkan karena masalah itu merupakan bagian dari proses hukum. Apalagi masalah capres PDI-P tidak bergantung pada partai lain. Pokoknya bagi kami, soal capres adalah mandiri urusan PDI-P, sedangkan soal putusan MA urusan Akbar.

11 Februari 1999: Rapat Terbatas Presiden Habibie, Mensesneg Akbar Tandjung, Menko Kesra-Taskin Haryono Suyono, dan Menperindag/Kabulog Rahardi Ramelan membahas rencana pengeluaran dana Bulog Rp 40 miliar untuk penyaluran sembako.
2 Maret 1999: Deputi Keuangan Bulog, Ruskandar, bersama Ishadi Saleh (rekanan Bulog) menyerahkan dua cek masing-masing senilai Rp 10 miliar kepada Akbar.

SEMARANG - Ini menjadi catatan sejarah DPRD Jateng. Wakil rakyat itu gagal menyampaikan pandangan umum fraksi atas Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Akhir Tahun 2003 Gubernur Jateng, kemarin. Tak hanya itu, sidang paripurna DPRD Jateng membahas Repetada 2005 juga gagal. Pasalnya, anggota Dewan yang hadir tidak lebih dari separo dari 99 anggota Dewan Jateng, termasuk Ketua Dewan, Mardijo.

PEMILU 2004 dengan sistem proporsional terbuka selalu menjadi hal menarik untuk dibicarakan. Mulai dari model pencoblosan calon, dana, kesiapan lembaga penyelenggara, perangkat hukum, tingkat pemahaman masyarakat, hingga kekhawatiran terjadinya chaos (kerusuhan) pada pelaksanaan pesta demokrasi itu.

• Opname Diperpanjang

JAKARTA- Setelah dirawat di Jakarta tiga hari, kondisi Hutomo Mandala Putra justru kian parah. Namun secara fisik, Tommy terlihat normal. Hanya kepala dan dadanya mengalami nyeri luar biasa.

SEMARANG- Pada sidang lanjutan kasus penemuan bom di Jalan Taman Sri Rejeki Selatan VII/2 yang digelar Kamis (12/2) di Pengadilan Negeri (PN) Semarang berlangsung singkat. Padahal, sidang biasanya hingga siang hari.

SEMARANG-Partai baru boleh bernapas lega. Setelah bertemu Wakil Gubernur Jateng Ali Mufiz, mereka akan mendapat dana bantuan parpol dari Pemprov. Kepastian itu diperoleh setelah Forum Parpol Penyelamat Pemilu Jawa Tengah (FPPP-JT) bertemu dengan Wagub di ruang kerjanya, kemarin. ''Saya sampaikan kalau berpatokan aspek normatif, maka pemberian dana bantuan parpol baru sulit dicari dasar hukumnya.

SOLO- Jutaan rupiah uang jamaah haji kloter 9 asal Jepara dan Wonosobo dilaporkan raib di Tanah Suci. Diduga, hal itu disebabkan oleh keteledoran mereka sehingga uangnya hilang di Madinah dan pada saat melempar jumrah. ''Jumlah uang milik jamaah yang hilang Rp 21 juta lebih. Seharusnya jamaah menitipkan uang tersebut di maktab agar aman,'' ungkap Kabid Pemberangkatan dan Pemulangan Haji Drs H Buchori Muslim.

• Penolakan RUU Kepresidenan

JAKARTA- Penolakan pemerintah terhadap usul inisiatif DPR terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Lembaga Kepresidenan (LK) disesalkan dua anggota DPR, Alvin Lie dan Chozin Chumaedi. Karena sesungguhnya, keberadaan RUU itu sangat penting dalam rangka pemantapan sistem presidensial.

SEMARANG-Kalangan buruh kembali menggelar unjuk rasa kemarin. Ratusan orang mengatasnamakan Serikat Pekerja Nasional (SPN) melakukan aksi yang berakhir di DPRD Jateng. Mereka menuntut pemerintah untuk membuat kebijakan yang memperhatikan nasib mereka. Ratusan buruh itu datang dari seluruh kabupaten/kota se-Jateng. Di antaranya dari perwakilan Sukoharjo, Solo, Boyolali, Sragen, Karanganyar, dan Semarang.