Perlu, Lembaga Penjaminan Kredit

KARANGASEM - Sesuai dengan hasil musyawarah warga, mulai tingkat musyawarah kelurahan membangun (muskelbang), musyawarah kecamatan membangun (muscambang), hingga musyawarah kota membangun (Muskotbang), kata H Hasan Mulachela, masyarakat mengharapkan Pemkot Surakarta merealisasikan pembentukan lembaga penjaminan kredit. Ketua Komisi B DPRD Surakarta itu mengatakan, lembaga tersebut perlu dibentuk untuk menghindarkan warga dari jerat bunga bank plecit.

Dia menyatakan lembaga itu rencananya dibentuk atas kerja sama Pemkot dengan bank-bank swasta di Solo.

Penjajakan telah dilakukan beberapa waktu lalu dengan mengundang beberapa pimpinan bank. "Dari beberapa pimpinan bank yang kami undang, ada beberapa yang bersedia, seperti BNI '46, Bank Mandiri, dan Bank Bukopin. Tapi keputusannya harus menunggu persetujuan atas usulan yang kami sampaikan," kata Hasan, di ruang Komisi B DPRD, Kamis (12/2) kemarin.

Pada RAPBD 2004, Komisi B mengusulkan agar dialokasikan dana Rp 5 miliar untuk membentuk Lembaga Penjaminan Kredit. "Idealnya memang Rp 10 miliar, mengingat kondisi perekonomian Solo seperti ini. Namun untuk tahap pertama bisa dialokasikan 50% dulu, sesuai dengan kondisi keuangan Pemkot." .

Keberadaan lembaga tersebut diharapkan dapat membantu warga kalangan bawah yang kerap meminjam uang ke bank plecit. Terlebih peminjaman itu tanpa jaminan sehingga mempermudah warga.

"Jangan sampai di APBD dialokasikan dana besar untuk proyek-proyek mercu suar, tetapi usulan dari bawah justru dikalahkan."

Sementara itu untuk Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), usulan dana yang dialokasikan pada RAPBD 2004 ini hanya 40% dari APBD tahun sebelumnya, yakni Rp 580 juta. Jumlah tersebut diusulkan untuk pos bantuan kredit bergulir Rp 413 juta, pameran hasil produksi koperasi dan UKM Rp 147 juta, dan Rp 20 juta untuk peningkatan kualitas manajemen.

"Jumlah ini menurun drastis dari APBD tahun sebelumnya, yakni 40% dari APBD 2003. Contoh yang jelas terlihat adalah pada pos bantuan kredit bantuan bergulir, untuk APBD 2003 mencapai Rp 800 juta."(G13-86i)