Jalan Layang, Banyak Warga Bingung

• Tunggu Penjelasan Pemerintah

KADIPIRO-Rencana pembebasan lahan untuk pembangunan jalan layang (fly over) di simpang tujuh Joglo menimbulkan reaksi beragam dari warga di sekitarnya.

Beberapa warga sekitar simpang tujuh Joglo hingga Jalan Sumpah Pemuda sampai kemarin masih bingung. sebab mereka belum mendapat penjelasan dari Pemkot Surakarta terkait rencana itu

"Belum ada sosialisasi atau apa pun dari pihak berwenang baik tentang rencana pembangunan jalan layang maupun pembebasan lahan. Kami justru tahu dari koran," kata Bambang, warga Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari kepada Suara Merdeka, kemarin.

Dia menuturkan, sekitar sebulan lalu, halaman depannya diukur oleh beberapa orang yang tidak mengenakan seragam sepertinya dari kontraktor tertentu. Pengukuran tersebut bukan hanya dilakukan di rumahnya melainkan juga hunian lain di sepanjang Jalan Sumpah Pemuda yang merupakan perbatasan Kelurahan Kadipiro dan Nusukan.

Namun, untuk apa pengukuran itu dilakukan, mereka tidak tahu pasti karena tidak pernah ada penjelasan tentang hal itu. Dari bincang-bincang informal, diperoleh informasi bahwa pengukuran tersebut terkait dengan rencana pembangunan jalan layang yang didanai dari Bank Dunia.

Tenang-tenang Saja

Hal senada juga dikemukakan warga lain, Suwarto, yang huniannya tak jauh dari tempat itu. Rumahnya juga diukur oleh beberapa orang dengan alat tertentu. Mereka berharap segera mendapat penjelasan resmi dari Pemkot karena bermacam dugaan terlontar dari beberapa warga.

"Kami membaca dari media tentang rencana pembangunan jalan layang. Katanya juga ada pembebasan lahan untuk pelebaran jalan atau terkait dengan pembangunan fly over, tetapi belum ada penjelasan resmi. Kami juga masih tenang-tenang saja," kata Suwarto.

Hal berbeda dikemukakan Bambang. Dari petugas pengukur, dia memperoleh informasi, setidaknya halaman depannya, tiga meter dari trotoar, bakal terkena proyek. Bahkan, kios tempat usahanya yang berada di bagian paling depan terancam dimundurkan jika rencana itu direalisasikan.

Jika lahan mereka akan dibebaskan, Bambang mengatakan, tak masalah.

"Tidak masalah. Risiko tinggal di tepi jalan umum ya seperti itu. Apalagi ada ketentuan dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) bahwa tanah juga punya fungsi sosial," kata dia.

Namun, Suwarto yang sebenarnya keberatan jika kompensasi tidak sesuai dengan harga tanah pada umumnya atau tidak layak, mengemukakan hal yang berbeda.

"Kalau benar akan digusur, saya harus tahu dulu bagaimana penjelasannya dari Pemkot. Namun, sebisa mungkin, jangan menghargai tanah terlalu rendah. Kami dulu tinggal di sini juga tanahnya membeli," ujar dia. (G18-14e)