Pemilu 2004

KPU Minta Pers Awasi LSM Penerima Dana Sosialisasi

JAKARTA- Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta media massa mengawasi 28 institusi, kebanyakan lembaga swadaya masyarakat (LSM) penerima dana total Rp 32 miliar dari negara-negara donor untuk tidak terjebak dalam praktik penyelewengan dana bagi sosialisasi Pemilu 2004. Dana itu termasuk untuk program pendidikan bagi pemilih di seluruh Indonesia.

Hal itu disampaikan anggota KPU Valina Singka Subekti di kantor KPU Jakarta, Kamis, seusai menerima bantuan dana lima juta dolar Kanada dari Pemerintah Kanada yang disampaikan duta besarnya di Indonesia.

''Saya meminta kalangan pers membantu memonitor LSM-LSM yang memperoleh bantuan, karena uang itu sangat banyak jumlahnya, Rp 32 miliar,'' ungkap Valina saat jumpa pers bersama dengan Dubes Kanada untuk Indonesia Randolph Mank serta Kepala Perwakilan UNDP di Indonesia Bo Asplund. ''KPU saja tidak punya uang sebesar itu untuk sosialisasi. Tolong juga pers ikut membantu untuk memonitor,'' tandas Valina mengulangi.

KPU sudah menentukan 28 institusi yang akan menjalankan berbagai kegiatan pendidikan dan informasi pemilih untuk Pemilu 2004, khususnya bagi perempuan, pemilih pemula, dan kelompok-kelompok yang sulit terjangkau melalui pendanaan UNDP.

LSM-LSM itu tersebar di berbagai wilayah Indonesia, dan dia mengakui, masih ada wilayah-wilayah yang belum tercakup dalam program pendidikan pemilih. ''Daerah-daerah yang masih blank spot itu nantinya akan diisi oleh LSM-LSM lain dengan dana dari sumbangan negara-negara lainnya,'' ujar Valina.

Sumbangan bagi proses pemilu tahun ini banyak mengalir dari negara-negara asing yang kebanyakan dikoordinasi Badan Pembangunan PBB (UNDP) di Indonesia. Ada juga negara-negara yang memberikan bantuannya secara bilateral, seperti Jepang dan Amerika Serikat.

Ke-28 institusi yang mendapat dana untuk melakukan pendidikan pemilih itu, kata Valina, ditentukan lewat seleksi dan kompetisi ketat. Proposal ke-28 lembaga itu merupakan saringan dari 323 proposal yang masuk ke panitia seleksi, tapi hanya 239 yang bisa dipertimbangkan karena proposal lain datang terlambat dan menyalahi batas waktu penerimaan, 15 Desember 2003. ''Jadi bantuan dari UNDP ini betul-betul kompetitif karena diperebutkan oleh 239 LSM yang mengadakan program pendidikan pemilih,'' jelas Valina. (ant-58j)