
| Jumat, 13 Februari 2004 | Liputan Pemilu 2004 |
Pemilu 2004Jawa Tengah Dinilai Rawan KonflikTEMANGGUNG-Jawa Tengah dinilai sebagai daerah rawan pelanggaran, jika pemilu mendatang masih menggunakan acuan pelaksanaan Pemilu 999. Untuk menyiasatinya, perlu deteksi awal terhadap konflik di tubuh parpol serta ketidakpuasan masyarakat atas produk negara. Penilaian itu disampaikan Koordinator Bidang Pengawasan Panwas Pemilu Jateng Ahsanul Minan saat berbicara dalam acara Serasehan Panwas dan Parpol, di Gedung Graha Bumi Phala Temanggung, siang kemarin. ''Sebagai contoh, Pemilu 1999 di Jateng terjadi 195 penyimpangan. Kami memprediksikan, angka pelanggaran pada Pemilu 2004 meningkat jika masih menerapkan acuan yang sama,'' katanya. Besar pelanggaran akan terjadi akibat konflik di tubuh parpol serta ketidakpuasan masyarakat terhadap produk peraturan dan kebijakan negara. Kondisi seperti ini tak menutup kemungkinan terjadinya konflik. Beberapa kasus sudah muncul akibat hal tersebut, di antaranya bentrok massa yang terjadi di Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, beberapa waktu lalu. Kasus itu mengingatkan peristiwa serupa yang juga terjadi di Dongos (Jepara), Pekalongan, Wonosobo, Cilacap, serta Pubalingga pada Pemilu 1999. Semua Daerah Titik-titik rawan pelanggaran dan konflik pada Pemilu 2004, katanya, terdapat pada hampir semua daerah di Jawa Tengah, dengan kategori berat, sedang, maupun ringan. Itu karena keadaan masyarakat pada umumnya sedang menghadapi berbagai persoalan, yang bisa berimplikasi pada suksesnya Pemilu mendatang. Berbagai laporan yang diterima Panwas Jateng, sejumlah daerah rawan konflik di antaranya Pekalongan (kodya dan kabupaten), Jepara, Purbalingga, Wonosobo, Temanggung, Cilacap, dan beberapa daerah lain. Sumber konflik beberapa daerah itu terutama dari corak dan karakter masyarakatnya. Potensi konflik yang lain, seperti ketidakjelasan aturan main Pemilu 2004, proses perpecahan internal sejumlah parpol, serta kerumitan penyusunan jadwal kampanye. Untuk hal itu, panwas yang bertugas dan memiliki wewenang mengawasi semua tahapan pemilu akan bekerja maksimal. Selain Ahsanul Minan, serasehan itu juga diikuti MT Arifin (dosen UNS) serta tokoh-tokoh lain. Dalam kesempatan itu, MT Arifin lebih banyak menyoroti soal upaya rekayasa sosial politik untuk mencegah konflik Pemilu 2004.(nt-58t) |