Bisnis Jasa Konstruksi Jateng 2004 Lesu

SEMARANG- Bisnis jasa konstruksi di Jateng selama tahun 2004 diprediksi bakal mengalami kelesuan. Sebab, alokasi proyek pemerintah di sektor konstruksi dari APBN atau APBD tahun 2004 yang dianggarkan telah diturunkan.

Selain itu, harga barang-barang kebutuhan kegiatan konstruksi juga sudah mengalami kenaikan sejak awal tahun ini.

''Penurunan alokasi dana APBN dan APBD terjadi karena pemerintah lebih memprioritaskan dananya pada kegiatan Pemilu,'' tutur Ketua Umum Gapensi Jateng Ir H Kecuk Hendraryadi kepada Suara Merdeka, di sela-sela pemaparannya tentang rencana memperingati HUT Ke-45 organisasi yang dipimpinnya, di kantor Puri Anjasmoro, kemarin.

HUT Gapensi yang bertema ''Ciptakan Persatuan dan Kebanggaan'' akan dilaksanakan pada Sabtu-Minggu (14-5/2) berpusat di Wisata Alam Baturraden Kab Banyumas. Sejumlah kegiatan lomba olah raga dan kegiatan seni akan dilaksanakan pada acara itu.

Kecuk memprediksi penurunan alokasi anggaran dari APBN dan APBD itu sekitar 20% hingga 30% dibandingkan tahun lalu. Namun, dia belum bisa menyebutkan berapa jumlah yang dianggarkan pada tahun ini untuk jasa konstruksi.

Akibat penurunan alokasi anggaran di sektor konstruksi tersebut, kata dia, diperkirakan banyak pengusaha jasa konstruksi yang tidak mendapat job untuk tahun ini.

Sedangkan akibat kenaikan barang-barang kebutuhan kegiatan konstruksi yang terjadi sejak awal tahun membuat anggaran proyek yang telah disepakati pada tahun sebelumnya tidak sesuai dengan pasar sekarang.

Dikatakannya, kenaikan unsur bahan bangunan yang sudah terjadi sejak awal tahun, seperti pada kenaikan besi. Diperkirakan merambat pula pada kenaikan bahan-bahan yang lain, seperti alat-alat listrik dan bahan bangunan lainnya.

Untuk itu, papar Kecuk, perlu ada kesepakatan lagi terhadap anggaran proyek yang akan dilaksanakan pada tahun ini sebesar 10% hingga 15%. Jika tidak, pengusaha akan menanggung risiko kerugian yang lebih besar.

Sementara itu, tentang anggaran kebocoran dana pada sektor konstruksi hingga mencapai 70%, Kecuk tidak setuju. Namun, dia tidak memungkiri terjadinya kebocoran di sektor tersebut tetapi tidak sebanyak itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, SM (12/2) Direktur Lembaga Perlindungan Konsumen Industri dan Jasa Konstruksi (LKJK) Jateng Ir Djoko Suwandono MS, mengatakan adanya ekonomi biaya tinggi yang ditimbulkan dari pungutan pada sektor jasa konstruksi. Akibatnya dapat menurunkan kualitas kinerja para penyedia jasa kontruksi.

Menurut Djoko, dari total dana pembangunan di Indonesia berdasar APBN setiap tahunnya digunakan untuk industri dan jasa konstruksi sekitar 70%. Dan dana yang digunakan industri jasa kontruksi tersebut, sekitar 70%nya bocor, akibat adanya pungutan-pungutan pada sektor itu. (H2-82)