51%Saham Bank BNI Lebih Baik Dibeli Bank Mandiri

JAKARTA - Rencana Bank Mandiri untuk membeli saham Bank BNI merupakan langkah tepat. Bukan hanya saham itu kembali dikuasai BUMN, namun beban pemerintah juga bisa berkurang sekaligus menerima dana segar untuk menambal defisit APBN 2004.

"Kalau pembelinya investor asing pemerintah tidak bisa lagi 'mengatur' BNI," kata pengamat ekonomi Indef, Aviliani, di Jakarta, kemarin.

Pernyataan itu menanggapi pernyataan Meneg BUMN, laksamana Sukardi, yang memberikan sinyal agar Bank Mandiri ikut membeli saham BNI dalam penjualan 51% saham pemerintah melalui investor strategis (strategic sale) semester I ini. Terkait dengan rencana pemerintah itu, jajaran direksi dan komisaris Bank Mandiri telah meminta izin kepada Komisi Keuangan dan Perbankan (Komisi IX) DPR untuk ikut serta dalam penawaran saham Bank BNI.

Saat ini pemerintah masih mengkaji dan melakukan konsolidasi dengan Bank Mandiri, serta mengundang bank besar lainnya. Menurut Laksamana, divestasi BNI dilakukan untuk meningkatkan kemampuan perbankan Indonesia di tingkat internasional.

"Jadi, permintaan Mandiri untuk ikut penawaran dimungkinkan dan terbuka. Saya tidak ada masalah. Tapi, konsep dan pendanaan mereka (Mandiri) seperti apa harus diperjelas," kata Laksamana.

Menurut perhitungan Aviliani jika Bank Mandiri membeli saham BNI, maka jumlah obligasi pemerintah yang ada di Bank Mandiri akan berkurang. Karena secara teori Bank Mandiri bisa membeli saham BNI dengan obligasi. Hal positif yang akan diperoleh pemerintah, kepemilikan obligasi pemerintah di Bank Mandiri berkurang. Dengan demikian beban APBN untuk membayar bunga obligasi juga akan berkurang.

Aman

Keuntungan yang paling baik, menurut Aviliani, jika saham BNI dibeli Bank Mandiri maka sektor keuangan Indonesia akan aman. Sebaliknya, jika saham BNI dibeli oleh investor asing, ia khawatir, sektor keuangan Indonesia akan akan ikut terguncang. "Kalau saham BNI sampai lari ke asing, bahayanya sektor keuangan Indonesia akan digoyang oleh asing," katanya tanpa memerinci.

Padahal, lanjutnya, Indonesia saat ini tengah membutuhkan masuknya investasi. "Nanti malah investasi dari bank itu tidak lari ke Indonesia, tapi malah keluar. Dengan dibeli oleh Bank Mandiri, maka mayoritas (saham pemerintah) masih di dalam negeri sendiri," paparnya.

Avi menambahkan selain sisi positif ada pula sisi negatif bila saham BNI dibeli Bank Mandiri. "Negatifnya, kalau kepemilikan pemerintah besar, tapi tanpa kontrol yang bagus, memang kinerja akan jelek. Karena itu, dibutuhkan political will (niat baik) pemerintah untuk memperbaiki kinerja bank-bank miliknya."

Avi mencontohkan di beberapa negara kepemilikan saham oleh investor asing mulai dikurangi. Alasannya, mereka takut sektor keuangan negaranya akan digoyang melalui perbankan. Menurut Avi, 80% dana masyarakat saat ini berada di bank-bank rekap. "Kalau bank-bank rekap di tangan asing, itu berbahaya."

Sementara itu, Deputi Menneg BUMN Bidang Privatisasi dan Restrukturisasi, Mahmuddin Yassin mengatakan, dalam divestasi lanjutan Bank Mandiri kemungkinan pemerintah akan melepas sahamnya sebanyak 20% melalui private placement. Langkah yang diambil tersebut untuk menjaga agar APBN 2004 tetap aman.

"20 persen itu berikut yang sudah jalan. Ini saham pemerintah, Bank Mandiri belum mengajukan penawaran saham baru," katanya. Namun sampai saat ini, pemerintah masih menunggu persetujuan dari DPR berapa persen saham yang akan dilepas dari bank plat merah tersebut. Diperkirakan DPR selambat-lambatnya April 2004 akan memberikan keputusan.(wa-82)