Beasiswa Dipangkas Jadi Rp 2,5 M

KARANGASEM- Dana Rp 7 miliar di RAPBD 2004 yang akan dialokasikan sebagai beasiswa seluruh siswa SD di Solo diusulkan dipangkas menjadi Rp 2,5 miliar.

Akibatnya, beasiswa hanya diperuntukkan bagi siswa tidak mampu dan berprestasi. Namun sasaran diperluas. Jadi tidak hanya siswa SD, tetapi juga siswa SLTP.

Anggota Komisi E DPRD Surakarta, H Ipmawan Muhammad Iqbal SAg SPer, menilai usulan Rp 7 miliar yang disampaikan tim penyusun anggaran eksekutif salah sasaran. Dengan siswa SD lebih dari 60.000 orang di Solo, baik negeri maupun swasta, setiap anak hanya menerima Rp 20.000.

"Padahal, kebutuhan setiap siswa berbeda.Tak mungkin siswa SD swasta sama dengan SD negeri. Karena itu lebih tepat jika beasiswa itu hanya diperuntukkan bagi siswa yang benar-benar membutuhkan dan berprestasi," kata Iqbal di Gedung DPRD, Rabu (11/2) kemarin.

Dengan sasaran siswa SD dan SLTP, kata dia, otomatis menyukseskan program wajib belajar sembilan tahun.

"Wajib belajar kan tidak hanya sampai SD, tetapi hingga lulus SLTP," ujar dia.

Beasiswa yang akan diberikan, kata dia, berupa bantuan biaya pendidikan selama sembilan bulan dari April hingga akhir tahun anggaran 2004. Dana Rp 2,5 miliar diperkirakan cukup untuk dibagikan ke 20.000 siswa SD dan SLTP dari keluarga tidak mampu di Solo.

Data Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Surakarta, kata dia, siswa SD di Solo 60.000 orang lebih. Bila 30% dari kalangan tidak mampu, praktis ada 20.000 anak membutuhkan beasiswa.

Tak Mencukupi

"Memang dari APBD saja tidak mencukupi. Namun selama ini ada beberapa lembaga pemberi beasiswa. Misalnya, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) dan Yayasan Darmais."

Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang itu mengemukakan beasiswa dari lembaga tersebut mengakomodasi 5.000 siswa di Solo. "Nah, jumlah itu diperkirakan bisa memenuhi seluruh siswa yang tidak mampu karena ada beasiswa lain yang diberikan."

Agar pemberian beasiswa benar-benar tepat sasaran, Komisi E mengusulkan seluruh pihak terkait dilibatkan. Dinas Pendidikan hendaknya menyosialisasikan dan mendata ke seluruh sekolah.

"Dengan melibatkan RT, RW, LPMK, dan seluruh kelurahan di Solo, diharapkan pemberian beasiswa benar-benar tepat sasaran."

Selain mengalokasikan beasiswa untuk siswa SD dan SLTP di Solo, Komisi E mengalokasikan Rp 200 juta untuk peningkatan kualitas guru TK. Dana itu akan dipergunakan untuk beasiswa pendidikan bagi 100 guru TK dengan tingkat pendidikan di bawah D2.

Komisi E juga mengalokasikan dana Rp 300 juta untuk beasiswa bagi guru teladan (berprestasi) di Solo. "Kami ingin pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas program pembangunan. Yang kami usulkan untuk dua pos ini memang meningkat dari usulan eksekutif, yakni 35% dari APBD. Memang harus ditambah, meski belum seideal yang dipersyaratkan." (G13-14g)