Ganti Rugi Harus Layak

KARANGASEM- Pemkot Surakarta dihimbau bertindak arif berkait adanya pembebasan lahan terkait rencana pembangunan jalan layang di simpangtujuh Joglo. Sebab, ada beberapa lahan hunian milik warga setempat bakal terkena proyek, maka ganti rugi yang diterimakan harus benar-benar layak.

"Saya lebih sepakat kalau istilahnya itu ganti kelayakan, mengingat besarnya ganti rugi yang diberikan nanti memang harus benar-benar layak," kata anggota Komisi D DPRD Surakarta Zaenal Arifin, kemarin.

Karena itu, Pemkot harus melakukan survei kelayakan sebelum menentukan besar harga yang ditetapkan.

Sebab bila tidak, tentu akan menimbulkan masalah tersendiri mengingat dana yang dipergunakan diambilkan dari APBD sebagai dana pendamping.

"Kan tidak mungkin kalau kemudian menindas rakyat atas dalih kepentingan umum. Dalam hal ini, jangan sampai harga yang ditetapkan nanti jauh di bawah kelayakan."

Namun demikian, anggota Dewan dari PAN ini mengungkapkan adanya permainan dari makelar tanah dalam pembebasan lahan yang bakal terkena proyek. Akibatnya, harga tanah yang ditawarkan nantinya bisa berlipat dari yang berlaku sebelumnya.

"Ini merupakan persoalan dilematis bagi Pemkot. Begitu terdengar akan terkena proyek, harga tanah langsung meninggi. Bahkan bisa berlipat-lipat. Untuk itu, perlu diambil jalan tengah supaya warga kemudian tidak memanfaatkan momentum ini. Nah, persoalan ini perlu disikapi secara arif."

Dia mencontohkan, rencana pembangunan Ring Road Utara Mojosongo, beberapa waktu lalu, menyebabkan harga tanah langsung melambung. "Waktu itu, baru sebatas wacana saja harga tanah sudah sangat tinggi. Dan persoalan seperti itu pasti akan terjadi di lahan sekitar Simpang Tujuh Joglo."

Bila dilihat dari besar bantuan yang akan dikucurkan, kata dia, besar dana pendampingnya juga cukup besar. Sesuai ketentuan, berkisar antara 5 dan 10 persen. "Kalau besar bantuan yang akan dikucurkan Rp 50 miliar, dana pendamping yang akan dialokasikan juga besar. Paling tidak ada Rp 5 miliar. Semoga saja APBD kita bisa memenuhinya. Kalau memang nanti tidak mampu, bisa saja kan Pemkot mencari pinjaman."(G13-86)