BAP Pelanggaran Kampanye PDI-P Dikembalikan

KOTA - Karena berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dugaan kasus pelanggaran kampanye PDI-P yang telah diserahkan Polresta ke Kejaksaan Negeri Surakarta dianggap belum lengkap, berkas itu Selasa (10/2) lalu dikembalikan.

Dua jaksa yaitu Wisnu Baroto SH dan Masruri AS SH menjelaskan, BAP dari kepolisian dikembalikan karena belum memenuhi persyaratan. "Berkas BAP tersebut baru mencantumkan keterangan para anggota Panwas Solo, sedangkan kami masih membutuhkan beberapa keterangan saksi ahli, misalnya akademisi dan anggota KPU. La dalam berkas tersebut saksi ahli belum masuk," papar Wisnu Baroto.

Dulu polisi meminta keterangan Dosen FH UI Dr Topo Santoso SH MHum, hal itu menurut Wisnu Baroto, belum bisa disebut sebagai keterangan saksi ahli, tetapi saksi biasa.

Kejaksaan dalam menanggani perkara ini, menurut Jaksa II yang juga Kasi Pitsus tersebut, masih membutuhkan alat bukti, saksi ahli, surat petunjuk dan lainnya.

"Karena dalam berkas BAP dari kepolisian belum banyak menyertakan hal itu, tim kejaksaan mengembalikan berkas sebab belum lengkap," kata dia, kemarin.

Dia menyatakan, dalam UU Pemilu No 12 tahun 2003, seperti pasal 1 poin 11, yang dimaksud pelanggaran kampanye juga belum jelas. "Dalam UU itu ada yang menyebutkan barang siapa berkampanye di luar jadwal. Namun hal itu dibutuhkan keterangan saksi ahli, baik akademisi maupun anggota KPU," papar dia.

Berkait dengan penyertaan barang bukti seperti kaus dan lainnya, menurut dia itu hanya pendukung alat bukti. Sebelum berkas BAP dikembalikan, awal Februari 2004 lalu, dugaan kasus pelanggaran kampanye PDI-P seperti dilaporkan Panwas Surakarta, dilimpahkan ke Kejaksaan.

Seperti diberitakan (Suara Merdeka, 5/2), dalam kasus ini, pihak kepolisian menjerat Rudi Hadyatmo, Ketua DPC PDI-P Solo sebagai tersangka sesuai dengan Pasal 138 UU No 12 Tahun 2003. Sebab dia dianggap melanggar ketentuan kampanye. Rudi diancam hukuman maksimalnya 3 bulan penjara. (G11-86i)